AMBON, Siwalimanews – Tiga pejabat Politeknik Negeri Ambon dituntut bervariasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/7).
Tiga pejabat Poltek yaitu, terdakwa Fentje Salhuteru dituntut 2 tahun penÂjara, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Wilma Anggliani FerdinanÂdus dan Christina Siwalette yang meÂrupakan PPK dituntut 1,6 tahun penjara.
Para terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran Daftar Isian PelaksaÂnaan Anggaran (DIPA) untuk belanja barang dan jasa pada Politeknik (Poltek) Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp 72 miliar.
Selain itu, ketiga pejabat Poltek Ambon ini dituntut tanpa membayar uang pengganti, sebab secara keseluruhan nilai kerugian negara tersebut telah dikembalikan tetapi membayar denda sebesar Rp50 juta, subsider 6 bulan penjara.
Tuntutan JPU tersebut dibacakan dalam persidangan yang diketuai hakim Wilson Shriver didampingi dua hakim anggota, Agustina Lamabelawa dan Agus Hairulah.
Dalam Tuntutannya yang dibacakan tim JPU Kejari Ambon itu, menyatakan ketiganya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 juncto pasal Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-UnÂdang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana.
Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim kemudian menutup persidaÂngan dan akan dilanjutkan pada 31 Juli mendatang dengan agenda pembelaan.
Peran Dibeberkan
Sebelumnya, JPU dalam dakwaÂannya menyatakan, awalnya terÂdakwa Fentje Salhuteru (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran), diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus operandi bersama terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema dan Saksi Christina Siwalette, dengan sepengetahuan terdakwa Fentje Salhuteru membuat kebijakan terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lima penyedia atas paket pekerjaan.
Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, membuat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertaÂnggungjawabkan sehingga mengÂakibatkan adanya selisih pembaÂyaran dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan.
Menurut JPU perbuatan tersebut merupakan tindakan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Fentje Salhuteru, dan memperkaya orang lain yakni Wilma Enggliani FerÂdinandus alias Ema dan Saksi Christina Siwalette, atau setidak-tidaknya telah memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
Berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai keruÂgian Keuangan Negara sebesar Rp. 866,337,951,00.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yaitu, pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor: 023.18.2.677617/2022 tangÂgal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. yang bersumber dari: APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp 61,976,517,000 dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 10.724.822.000.
Dimana rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, KebudaÂyaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Poltek realisasi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 itu ada kegiatan belanja barang berupa belanja bahan, belanja baÂrang non operasional lainnya.
Selanjutnya belanja barang opeÂrasional lainnya, belanja hari-hari perkantoran dan belanja modal berupa belanja sarana prasarana pembelajaran dan belanja sarana 0endukung pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, yang terdiri dari pemilihan/penunjukan enam penyedia barang/Jasa yaitu CV. Sejahtera Abadi, CV. Aboy Innovation Technology, CV. Empat Permata, CV. Kwimba, CV. Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kwitansi sebesar Rp. 8.241.336. 638,00,
Kemudian terdakwa Milma memÂbuat Surat Pernyataan TanggungÂjawab Mutlak dan meminta puluhan pegawai Poltek untuk menandataÂngani Surat Pernyataan TanggungÂjawab Mutlak tersebut padahal, anggaran kegiatan yang diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiaÂtan tidak sesuai dengan Surat PerÂnyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatanganinya bahkan masih dengan dalih adanya pemoÂtongan Fee 3% dan potongan pajak.
Kemudian terdakwa Wilma EnggiÂlani Ferdinandus alias Ema memaÂngkas lebih dari nilai perhitungan fee 3% dan potongan pajak terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanaÂkan oleh beberapa pelaksana keÂgiatan sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 254,426 651.
Dari selisih pembayaran atas kegiatan yang anggarannya diseÂrahÂkan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon/yang dipangkas oleh TerÂdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema tersebut diatas sebesar Rp. 254,426,651. Terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema tidak dapat mempertanggungÂjaÂwabkan penggunaannya.
Tak hanya itu, untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah saksi ternyata ada kegiaÂtan yang pembelanjaannya tidak sesuai dengan dana yang diterima dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertangÂgungjawabkan sebesar Rp. 235, 515,866. dengan uraiannya sebagai berikut: Sisa dana yang tidak atas 8 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, tersebut seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam peÂlaksanaannya diambil alih oleh Saksi Christina Siwalette dan atas pengÂambilalihan paket-paket kegiatan tersebut saksi Christina Siwalette kemudian memberikan fee 3% dari masing-masing kegiatan kepada Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. 218,884,910 dan dari anggaran tersebut atas kebijakan terdakwa Fentje melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 pada Saksi Christina Siwalette dikeluarkan Rp. 80,000.000 untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Christina Siwalette sebesar Rp. 218, 884,910.
Dengan demikian untuk memperÂtanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilakÂsanakan oleh penyedia/pihak ketiga.
Terdakwa Wilma Enggliani FerÂdinandus alias Ema Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dan Saksi Christina Siwalette. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dengan sepengetahuan Saksi Fentje Salhuteru membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melamÂpirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema dan Saksi Christina Siwalette, Penyedia dan Penerima Barang.
Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang OperasioÂnal lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, ditemukan adanya selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabÂkan sebesar Rp. 254,426,651, sisa dana keÂgiatan yang tidak dapat diperÂtanggungjawabkan sebesar Rp. 463,200,784,00 dan terdapat pemÂberian fee 3% kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp. 148,710, 516,00 sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 866.337. 951.00 dimana ketiga terdakwa melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pemÂbelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya keÂgiatan yang tidak dilaksanakan meÂngakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa âKeuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa âPejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Akibat perbuatan terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema bersama-sama Saksi Fentje Salhuteru dan Saksi Christina Siwalette menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 866,337,951,00 sebagaimana Laporan nasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Model pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor: PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah itu.
Kata JPU terhadap adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp866,337,951,00 tersebut telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp 605,735,000. (S-26)