AMBON, Siwalimanews – KPU dan Bawaslu Maluku diminta mengantisipasi kerawanan pilkada serentak 27 November 2024 menÂdatang pada wilayah-wilayah yang masuk paling rawan.
Tiga daerah yang masuk paling rawan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu Maluku yaitu, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Permintaan ini diungkapkan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Kamis (12/9).
âKalau memang tidak daerah ini masuk dalam kategori rawan saat pilkada maka Bawaslu dan KPU sudah harus mengantisipasi potensi ini sejak awal,â ungkap Wenno.
Bawaslu dan KPU kata Wenno harus mengoptimalkan jajaran ditingÂkat bawah untuk meminimaÂlisir potensi pelanggaran dan kasus yang terjadi saat pilkada nanti.
Wenno mengakui, Bawaslu menghadapi persoalan keterbatasan SDM pengawas khususnya ditingÂkat desa/kelurahan tetapi bukan berarti pengawasan tidak maksimal.
âBawaslu harus koordinasi terus dengan Gakumdu atau aparat kepolisian untuk meredam potensi pelanggaran agar dapat diantisiÂpasi,â tegasnya.
Tak hanya penyelenggara, WenÂno juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk siap siaga terhadap potensi apapun khususnya di daerah-daerah yang masuk dalam wilayah rawan pilkada.
âAparat keamanan TNI dan Polri pasti sudah punya pemetaan wilaÂyah rawan saat Pilkada, karena itu kami minta agar terus berkomunikasi dengan penyelenggaraan guna memastikan Pilkada berjalan sukses,â harapnya.
Wenno juga meminta para konÂtestan agar dapat memberikan edukasi kepada pendukungnya agar Pilkada yang damai walaupun beda pilihan.
Paling Rawan Pilkada
Tiga wilayah di Maluku masuk dalam daerah paling rawan pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November mendatang.
Tiga wilayah tersebut yaitu, Kabupaten Maluku Tengah, KabuÂpaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Demikian disampaikan Bawaslu Provinsi Maluku lewat peluncuran peÂmetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Selasa (11/9) malam.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarkat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin dalam paparan pemetaan kerawanan menjelaskan, pemetaan kerawanan pada setiap tahapan berdasarkan jumlah indiÂkator tertinggi, perihal hak memilih menjadi isu paling rawan ada pemiÂlihan serentak kali ini, sementara wilayah paling rawan diantaranya Kabupaten Malteng, Kabupaten Malra dan Kabupaten SBT.
Disusul dengan kabupaten Maluku Barat Daya Kota Tual, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat yang masuk kategori rawan sedang. Sedangkan KabuÂpaten Buru, Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Buru Selatan dengan kategori rendah.
âHasil pemetaan kerawanan, rawan tertinggi itu Kabupaten Malteng jumlah kasus pelanggaran sebanyak 1.099, 25 jenis keberagamÂan kasus, dengan skor 25 disusul Kabupaten Malra dengan jumlah kasus 55 ,22 jenis keberagaman kasus dengan skor 22 dan KabuÂpaÂten SBT dengan total kasus sebaÂnyak 62 kasus, 21 jenis keberagaman kasus dengan skor 21,âbeber Rahawarin.
Menurutnya, penentuan kategori kerawanan tersebut didasarkan dari jumlah jenis permasalahan yang terjadi atau tingkat keberagaman kasus, dari total 44 jenis indikator atau permasalahan yang terdapat dalam Instrumen pemetaan.
Dirinya menyebut kerawanan juga ada pada setiap tahapan. Pada tahapan pemilihan
Indikator paling tinggi ada pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, dimana adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam pemilih tetap dengan jumlah 10.603 kasus pelanggaran di 11 wilayah kabuÂpaten/kota
Selain itu, adanya pemilih tidak memenuhi syarat yang terdaftar dalam dpt dengan jumlah 1.918 kasus yang terdapat di 10 wilayah kabupaten kota dan indikator adaÂnya pemilih tidak memenuhi syarat yang terdaftar dalam dpt dengan jumlah 1.918 kasus yang terdapat di 7 wilayah kabupaten kota.
Di Tahapan kampanye, kerawanan ada pada kejadian atau kasus yang terjadi dalam tahapan kampanye yakni pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai ketentuan dan prosedur dengan total 1094 kasus di 7 wilayah, kepala desa atau perangkat ,ASN, TNI, Polri, pejabat negara, pejabat struktural atau pihak-pihak lain yang dilarang terlibat dalam kampanye atau politik praktis, melakukan tindakan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu, ditemukan dengan total kasus 15Â di 6 wilayah serta Adanya tindakan atau keputusan dari penyelenggara pemilu yang memberikan kerugian atau keuntungan bagi peserta pemilu, ditemukan dengan total 5 kasus dua daerah.
Untuk tahapan distribusi logistik, adanya ketidaktepatan waktu, jumlah, kualitas, lokasi dalam pengadaan dan pendistribusian logistik dengan total 26 kejadian di 7 daerah, Kondisi alam yang menghambat pendistribusian logistik dengan total 15 kasus di 5 daerah.
Sedangkan di tahapan pemunguÂtan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara, Perhitungan suara ulang dengan total sebanyak 295 kasus yang ditemukan di 9 daerah, keberatan saksi pada proses perhitungan dan rekapitulasi suara, dengan total 132 kasus ditemukan di 8 daerah serta rekomendasi PSU dan saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan total 42 kasus yang ditemukan di 8 daerah. (S-20)