AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menungu bukti-bukti tambahan untuk menetapkan tersangka baru, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 Tahun 2020.
DemiÂkiÂan diÂungÂkapkan, Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB, Gunanda Rizal kepada Siwalima di Ambon, Selasa (2/9).
Menurutnya, meskipun ada indikasi peran pihak lain, namun kejari SBB belum bisa secara gegabah meneÂtapkan tersangka baru.
âKami masih menunggu tambahan keterangan saat pemeriksaan terÂdakwa nanti, guna mendalami alat bukti,â kata Kasi Intel.
Kasi Intel menepis tudingan sejumlah pihak yang menilai kejaksaan sengaja melindungi oknum tertentu dalam kasus ini.
Dia menegaskan, Kejari SBB tetap bekerja profesional dalam menangani perkara, tanpa ada keberpihakan.
âTak ada perlindungan terhadap pihak manapun. Kami tetap beÂkerja secara profesional guna penegakan hukum. Olehnya itu, jika di kemudian hari ada fakta yang mengarah, maka kami akan tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,â tegasnya.
Kasi Intel meminta semua pihak untuk bersabar, sebab proses hukum tengah berjalan. âUntuk penetapan tersangka baru tunggu waktu saja,â tandasnya.
Segera Tetapkan
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari SBB diminta untuk meneÂtapkan tersangka baru, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial.
Kasus yang menguras anggaran 5,5 miliar dan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon itu menjeret dua pejabat Dinas Sosial SBB sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Sosial, Joseph Rahanten, dan Bendahara Pengeluaran, Mientje Y.G. Lekransy.
Padahal dalam fakta persiÂdangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan peranan, Kasub Perencanaan Dinas Sosial SBB, Zarif Riyadi sebagai pihak yang turut serta dalam perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian negara Rp5,5 miliar.
Permintaan tersebut disamÂpaikan, M. Ali Aqsa Haupea, kuasa hukum dari mantan Kepala Dinas Sosial, Joseph Rahanten, dan Bendahara Pengeluaran, Mientje Y.G. Lekransy kepada Siwalima di Ambon, Senin (1/9).
Dia meminta Kejari SBB jangan tebang, apalagi dakwaan JPU sudah sangat jelas menyebutkan peranan Kasubag Perencanaan Dinsos SBB itu.
âKami minta Kejari SBB jangan tebang pilih, hukum harus ditegakÂkan dengan adil,â pungkas Haupea
Dikatakan, Kasubag PerencaÂnaan dalam dakwaan JPU memiliki peranan yang tidak kalah dominan. Ia bersama-sama dengan terÂdakwa Mienjte Y.G. Lekransy melakukan pencairan dana bansos, bahkan meminjam uang kepada pihak penyedia dengan mengatasnamakan Kadis Joseph Rahanten tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Fakta ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif Zarif dalam tindak pidana tersebut.
Haupea menegaskan, berdaÂsarÂkan unsur delik hukum pidana, setiap orang yang turut serta meÂlakukan perbuatan yang mengÂakibatkan kerugian keuangan negara wajib mempertanggungÂjawabkan perbuatannya.
Hal ini penting agar terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi seÂbagaimana diatur dalam undang-undang.
âHingga saat ini, saudara Zarif Riyadi belum mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Kadis Sosial saat itu berharap agar Zarif dapat mempertanggungjaÂwabkan perbuatannya, dengan ditetapkannya sebagai tersangka atau terdakwa nantinya. Jangan sampai ada kesan kebal hukum,â tegas Haupeanya.
Ia menambahkan, keadilan tidak boleh berjalan setengah-seteÂngah. Jika dalam dakwaan jelas disebut ada tiga orang yang terlibat, maka semua harus dimintai perÂtanggung jawaban hukum secara setara.
âKami minta Kejari SBB jangan tebang pilih, hukum harus ditegakÂkan dengan adil,â ucapnya lagi.
Kronologis
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 di SBB ini bermula dari temuan adanya penyimpangan pada pengelolaan anggaran BTT tahun 2020.
Setelah dilakukan penyidikan intensif oleh tim Pidana Khusus Kejari SBB, akhirnya pada 28 April 2025 ditetapkan dua tersangka, yaitu Rahanten dan Lekransy.
Keduanya resmi ditahan pada 2 Mei 2025 setelah penyidik menyaÂtakan bukti-bukti sudah cukup.
Dalam proses penyidikan, tim jaksa telah memeriksa sedikitnya 301 saksi, menghadirkan keteraÂngan ahli, serta mengumpulkan 186 dokumen sebagai alat bukti. Dari hasil ekspose perkara, disimÂpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 5,5 miliar.
Atas perbuatannya, kedua terÂdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 18, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut tergolong berat, yakni minimal 4 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun, serta denda mulai Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Persidangan kasus ini kini terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Ambon. Publik pun menunggu apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan menyeret nama baru selain dua terdakwa utama.
Sorotan tajam kini mengarah pada peran Zarif Riadi, yang dalam dakwaan disebut turut serta dalam dugaan korupsi namun hingga kini status hukumnya belum jelas.
âApakah nantinya akan ada peÂnetapan tersangka baru, ataukah naÂma itu hanya muncul dalam dakÂwaan tanpa tindak lanjut, kita lihat dalam proses persidangan beriÂkutnya,â pungkas Lekipiouw. (S-26)
Â