DOBO, Siwalimanews – Polres Kepulauan Aru kembali menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Covid-19.
Keempat tersangka tersebut yakni, mantan Kadis Pertanian sekaligus meÂrangkap Penjabat Pembuat Komitmen MS, dan tiga kontraktor AW, BA dan SA.
Mereka ditetapkan sebagai tersangÂka terkait dengan proyek pengadaan bibit dan peralatan pertanian.
Sebelumnya pada Desember 2022 lalu, Polres Kepulauan Aru lebih daÂhulu menetapkan tiga tersangka lain, Maryam Golam, Clemens Rettob dan Djemy Haryanto.
Kapolres Aru, AKBP Dwi Bactiar Rivai melalui Kasub Sipenmas SihuÂmas, Ipda Drastijayanto membenarkan pihaknya telah menetapkan empat tersangka.
âMemang benar beberapa hari keÂmarin Polres Kepulauan Aru telah meÂlakukan gelar perkara dan telah meÂnetapkan empat tersangka dalam perÂkara tindak pidana korupsi dana Covid-19 tahun 2021,â ungkap Drastijayanto keÂpada wartawan, Senin (5/6) di ruang kerjanya.
Terkait dengan hingga kini keempat tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, Drastijayanto mengataÂkan memang belum ditahan, karena masih dalam proses lanjutan.
Terkait kasus Tipikor dana Covid-19 di lingkup Pemkab Kepulauan Aru, hingga kini Polres Aru sudah menetapkan tujuh tersangka.
Sebelumnya, mantan Kadis KetaÂhanan Pangan Aru, DH, PPK, CR dan kontraktor, MG.
Ajukan Praperadilan
Mantan Kadis Pertanian KabupaÂten Kepulauan Aru, Maya Rosita SaÂriman mengajukan Praperadilan terhadap Polres Kepulauan Aru.
Praperadilan yang diajukan SariÂman setelah dirinya ditetapkan seÂbagai tersangka Penetapan Sariman sebagai tersangka bersamaan deÂngan tiga kontraktor lainnya yakni, AW, BA dan SA dalam perkara tinÂdak pidana korupsi dana Covid-19 tahun anggaran 2021.
Sementara berdasarkan data yang Siwalima dapat melalui link PN Dobo, diketahui praperadilan yang diÂsamÂpaikan Maya Rosita Sariman, Senin (29/5).
Atas surat yang disampaikan oleh Sariman kemudian PN Dobo lakukan penetapan dengan nomor perkara, 2/Pid.Pra/2023/PN Dobo, Selasa (30/5). Dan saat dijadwalkan pada Senin, 12 Juni mendatang praperadilan tersebut dimulai.
Masuk Jaksa
Polres Kepulauan Aru melimpahÂkan tiga tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penanganan dampak ekonomi Covid-19 tahun anggaran 2020, di Kabupaten KepuÂlauan Aru yang ditangani oleh DiÂnas Ketahanan Pangan ke Kejari Aru..
Ketiga tersangka tersebut yakni, Maryam Golam, Clemens Rettob dan Djemy Haryanto.
Kapolres Kepulauan Aru, melalui Kasat Reskrim, Iptu. Andi Amrin menjelaskan, pihaknya telah menyeÂrahan tiga tersangka dan barang bukti ke Kejari Aru pada Rabu (22/3).
âKetiga tersangka diserahkan kepada Kejari Kepulauan Aru atau Tahap II berdasarkan. Surat Nomor: B/186/II/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, atas nama tersangka Maryam Golam,â ujarnya dalam rilis kepada Siwalima, Kamis (23/2).
Selain itu, sesuai surat nomor:B/187/II/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, atas nama tersangka I, Clemens Rettob dan Tersangka II, Djemy Haryanto.
Para tersangka dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PembeÂranÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebaÂgaimana diubah dengan Undang-UnÂdang Nomor 20 Tahun 2001 tenÂtang Perubahan atas Undang-UnÂdang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku terÂtanggal 25 November 2022 sebesar Rp292 juta.
Ketiga tersangka diperiksa yaitu, Maryam Golam sebagai penyedia diperiksa pada 28 November 2022, selanjutnya, Clemens Rettob sebaÂgai PPK diperiksa pada 29 November 2022 dan Djemy Haryanto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran diperiksa pada 30 November 2022.
Naik Penyidikan
Tim penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 kabupaten berjulukan Bumi Jargaria itu dari penyelidikan ke penyidikan.
Tim penyidik menemukan, pengÂguÂnaan dana Covid-19 sebesar Rp 41.926.197.100 tidak tepat sasaran. Selain itu, sebesar Rp20 miliar tidak dapat dipertanggung jawabÂkan pihak Pemkab Kepulauan Aru.
âDari miliar rupiah itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebeÂsar Rp20 miliar. Ini adalah salah satu item yang sangat tidak rasional, karena terdapat ada pengadaan kacang hijau dengan nilai yang sangat fantastik yakni Rp1,8 miliar.
Demikian diungkapkan, Kasat Serse Polres Aru, Input. Andi Armin kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (15/8).
Dikatakan, kasus covid sudah naik ke tahap penyidikan, namun pihaknya belum menetapkan terÂsangka karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK.
âPenetapan tersangka akan dilaÂkukan saat kita mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP. Kita ini tidak punya keweÂnangan untuk itu, walaupun ada duÂgaan kesana yang punya keweÂnaÂngan hitung itu kerugian negara itu BPK atau BPKP Maluku, sehingga kita tunggu hasil hitungan kerugian negara baru bisa ditetapkan terÂsangka,â katanya.
Dikatakan, pihaknya sudah koorÂdinasi dengan pihak BPKP untuk lakukan proses penghitungan keruÂgian negara. (S-11)