AMBON, Siwalimanews –Â Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut memastikan secara kelembagaan DPRD akan memanggil Pemprov guna meÂminta pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan aset daerah.
Penegasan ini disampaikan Sairdekut kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (16/1) merepons perÂbuaÂtan menelantarkan aset daeÂrah Kapal Siwalima 01 di PelaÂbuhan Kate-Kate, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.
âKalau itu masalah terkait dengan aset Pemprov Maluku maka kami akan minta komisi III unÂtuk segera memanggil dinas terkait, termasuk parawisata seÂbagai pengelola kapal tersebut,â tegas Sairdekut.
Dijelaskan, setiap aset daerah harus dikelola dengan baik oleh Pemprov Maluku apalagi aset seperti Kapal Siwalima 01 meÂrupakan aset yang bernilai miliaran rupiah sehingga, pengelolaannya pun harus dilakukan secara berÂtanggungjawab.
Berkaitan dengan kapal, semesÂtinya Provinsi Maluku mengaloÂkasikan anggaran operasional agar tetap difungsikan, artinya baik berlayar atau berlabuh sekalipun tetap harus ada pengelolaannya.
Sairdekut pun meminta PemÂprov Maluku untuk lebih serius lagi menjaga dan mengelola setiap aset yang dimiliki daerah, agar daÂpat dimanfaatkan untuk kepentiÂngan pemerintah di daerah ini.
Terpisah Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu mengakui, jika pengelolaan Kapal Siwalima 01 dahulunya dikelola oleh Dinas yang dipimpinnya, tetapi telah diserahkan kepada Dinas PariÂwisata.
âBeta sudah tidak ingat lagi tapi sudah diserahkan ke Dinas PariÂwisata saat itu,â ungkap Usemahu kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (16/1).
Menurutnya, pembelian Kapal Siwalima 01 tersebut mengguÂnaÂkan dana Inpres 6 tahun 2003 meÂnggantikan dua speedboat milik Pemprov Maluku yang saat itu seÂdang berlabuh di pelabuhan naÂvigasi, dan rusak karena konflik sosial saat itu.
âItu dibeli pakai Dana Inpres 6, karena kita punya dua speed dulu parkir di Pelabuhan navigasi rusak karena konflik, sehingga diganti dengan itu. Tapi Beta seng ingat anggarannya berapa lagi, sudah lama,â ujar Usemahu.
Sementara itu, Kepala Dinas Parawisata Provinsi Maluku, Afandy Hasanusi belum berhasil dikonÂfirmasi terkait dengan persoalan ini, lantaran nomor teleponnya tidak aktif saat di hubungi.
Dibiarkan Terlantar
Seperti diberitakan sebelumnya, aset Pemerintah Provinsi Maluku, Kapal Siwalima 01, bertahun-tahun tak diurus dan dibiarkan terlantar.
Bukannya aset daerah dimanÂfaatkan secara baik bagi kepenÂtingan masyarakat dan demi hajat hidup orang banyak, malah seÂbaliknya ditelantarkan.
Kapal Siwalima 01 kondisinya sama sekali tidak terurus bahkan boleh dikatakan terlantar, di lokasi Pelabuhan LIPI, Desa Poka, KeÂcamatan Teluk Dalam.
Pantauan Siwalima, Jumat (13/1), Kapal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku pada masa peÂmerintahan Gubernur Karel Albert Ralahalu tersebut, dibiarkan begitu saja, dan karam di Pelabuhan LIPI tanpa adanya perawatan dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Sikap Pemprov Maluku yang tidak peduli dengan aset ini sangat disayangkan, sebab anggaran miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk melakukan pengadaan aset terkesan sia-sia.
Padahal jika aset kapal dikelola dengan baik dapat mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di seluruh wilayah Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauÂan, sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas.
Faisal, salah satu warga Kate-kate yang ditemui Siwalima, meÂngakui jika kapal Siwalima 01 terÂsebut telah berlabuh di pelabuhan selama beberapa tahun terakhir dan tidak pernah ada orang yang datang untuk melihat kondisi kapal.
âKalau berapa lama beta seng tahu, tapi sudah lama akang disini, akang bagitu-bagitu saja,â ungkap Faisal.
Menurutnya, walaupun pelabuÂhan tersebut merupakan aset peÂmerintah dalam hal ini LIPI, tetapi sangat disayangkan kalau kapal tersebut dibiarkan begitu saja, karena sangat menggangu kapal-kapal yang akan berlabuh di pelaÂbuhan Kate-kate.
Faisal pun berharap adanya kepedulian dari Pemerintah untuk dapat memperbaiki kapal tersebut agar dapat digunakan oleh pemeÂrintah seperti sediakala.
Merespon persoalan ini, angÂgota Komisi III DPRD Provinsi MaÂluku Fauzan Husni Alkatiri meÂngÂakui belum mengetahui masalah kapal Siwalima 01 yang terbengÂkalai di Pelabuhan LIPI, Negeri Poka.
âSaya belum tahu dan baru tahu ini, jadi nanti kita panggil dulu biar kita tahu alasan apa sampai kapal dibiarkan begitu saja,â tegas Fauzan.
Sementara itu, Kepala Dinas PerÂhuÂbungan Muhamad Malawat mengakui jika kapal Siwalima 01 belum berada di bawah kewenaÂngan Dinas Perhubungan, sehingÂga perbaikan belum dapat dilaÂkukan.
âKalau kapal Siwalima 01 itu belum belum masuk aset Dinas Perhubungan tapi kalau sudah masuk pasti kita perbaiki,â ujarnya.
Malawat menegaskan, pihaknya telah meminta pengalihan aset kapal Siwalima 01 ke Dinas Perhubungan, tetapi hingga saat ini belum juga diserahkan, karena itu pihaknya hanya menunggu penyerahan untuk dilakukan langkah selanjutnya.
Gubernur Tutup Mata
Terpisah, Pengamatan pemeriÂtahan, Nataniel Elake menyayangÂkan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku yang sengaja membiarkan aset kapal Siwalima 01 terbengÂkalai dipelabuhan Kate-kate tanpa adanya perhatian sedikitpun.
Dijelaskan, kapal Siwalima 01 meÂrupakan aset daerah yang mestinya dikelola secara baik oleh Pemerintah Provinsi Maluku meÂlalui dinas teknis yang diberikan keÂwenangan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai kepala daerah.
Kendati aset tersebut dikelola oleh dinas terkait tetapi Gubernur Maluku sebagai penanggungjaÂwab umum harus bertanggungÂjawab untuk memastikan setiap aset daerah dikelola dengan baik.
âGubernur jangan tutup mata karena ini tanggungjawab guberÂnur, bahwa secara teknis dibawah dinas terkait tetapi penanggung jawab umum adalah gubernur, Itu rakyat punya yang dibeli dengan uang rakyat, maka harus diperÂtanggungjawabkan dan dirawat dengan baik untuk kepentingan publik,â tegasnya.
Elake juga menyayangkan sikap DPRD Provinsi Maluku yang terÂkesan diam dengan persoalan ini, sebab DPRD dalam fungsi konÂtrolnya harus memperhatikan itu, jangan diam saja.
âDPRD dalam fungsi pengaÂwasan harus melihat aset Pemda itu, DPRD harus bersuara dalam rangka menata aset dengan menegur Pemprov dong,â kesal Elake.
Menurutnya, tata kelola aset yang baik menjadi salah satu ukuran bagi Pemda Maluku untuk mendapatkan penilaian WTP dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK RI artinya kalau tidak diperhatikan dengan baik pasti akan berpengharu terhadap kinerja Pemda juga.
âDibeli dengan uang rakyat maka harus dijaga dan dikelola dengan baik kepada masyarakat tapi kalau tidak daerah dan rakyat rugi karena tidak ada fasilitas untuk membantu Pemda dalam pelayanan publik terhadap masyarakat,â ucap Elake.
Terpisah mantan Kadis PerikaÂnan dan Kelautan, Romelus Far-Far bahwa pihaknya tidak meÂngelola Kapal Siwalima 01, tetapi Kapal Siwalima.
âDi Maluku ada 2 kapal. Kapal Siwalima itu merupakan bantuan dari Kementerian Perikanan sehiÂngga dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku. Sedangkan Kapal Siwalima 01 itu pengadaan daerah kalau seingat beta itu tahun 2014 zamannya pak Karel ,â jelas Far-Far kepada SiÂwalima melalui telepon selulernya, Minggu (15/1).
Kata dia, pengadaan Kapal SiÂwalima 01 dikelola oleh Dinas Parawisata Maluku.
âSeingat saya kapal ini diÂgandakan oleh Dinas PU kalau seng salah tahun 2014 kemudian diserahkan Dinas PU ke Dinas Parawisata karena rencananya akan dijadikan kapal parawisata, tuturnya. (S-20)