AMBON, Siwalimanews – Ketua Panitia Khusus Pasar MarÂdika, Richard Rahakbauw menganÂcam menyeret calo pasar baru ke aparat penegak hukum jika kedaÂpatan praktik masih terjadi.
Penegasan ini diungkapkan RaÂhakbauw kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Sabtu (17/6), merespon calo pasar baru yang telah meresahkan pedagang.
Rahakbauw menjelaskan, Pansus telah berkonsultasi dengan KemenÂterian Perdagangan di Jakarta bebeÂrapa waktu lalu, dan diingatkan agar tidak memperjualbelikan lapak keÂpada para pedagang yang nantinya tempati gedung pasar pasca direvitalisasi.
âKemendag telah menegaskan jika gedung pasar baru di Mardika merupakan milik Pemerintah ProÂvinsi, maka siapapun yang berkeÂpentingan langsung di pasar baru tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli lapak ke pedaÂgang, kalau ditemukan maka akan ditempuh jalur hukum,â tegas RaÂhakbauw.
Menurutnya, setelah revitalisasi selesai dilakukan oleh Balai PraÂsarana Pemukiman Wilayah Maluku, maka akan diserahkan kepada para pedagang secara cuma-Cuma, deÂngan tetap memprioritaskan pedaÂgang yang sebelumnya berjualan di gedung putih dan direlokasi karena kepentingan revitalisasi.
âJadi rencananya kalau misalnya mereka ada 500 orang, mereka ini masuk duluan ke pasar baru, kalau masih ada sisa katakanlah 1.500 orang maka dibagi seperti IPMA, APMA dan lain secara merata, agar ada pemerataan dan keadilan,â ujarnya.
Rahakbauw pun meminta pedagang yang menemukan adanya praktek calo dapat melaporkan ke DPRD lengkap, dengan nama dan alamat sehingga komisi III dapat melaporkan secara resmi ke Polda untuk diproses hukum.
âTidak dibenarkan karena pemerintah menyiapkan lahan, menyiapkan gedung bagi usaha para pedagang, karena itu tidak ada yang berbuat sesuka kehendak,â cetusnya. (S-2)