SIWALIMA.id > Berita
Temuan Inspektorat Rp1,8 M di Dinkes Maluku, Usut Tuntas, Jangan Ditutupi
Headline , Hukum | Selasa, 3 Juni 2025 pukul 22:59 WIT

AMBON, Siwalimanews – Temuan Rp1,8 miliar di Dinas Ke­sehatan Ma­lu­ku, diminta un­tuk tidak ditutupi oleh Inspektorat Ma­luku dan se­se­ge­ra mung­­­­kin dire­ko­men­­­dasikan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun ke­polisian untuk diusut tun­tas.

Demikian dikatakan Ke­tua Komisi IV DPRD Malu­ku, Saudah Tethool ke­pada Siwalima di Ambon, Senin (2/6). Dia me­minta Inspektorat un­tuk tidak melindungi ok­num-ok­num yang diduga ter­libat dan merugikan keu­angan daerah.

Saudah bilang, Pemprov Maluku melalui Inspektorat agar tak membiarkan pela­ku terduga korupsi berke­liaran bebas dan harus mendukung proses hu­kum untuk memberi­kan efek jera kepada pe­lakunya.

Dalam kondisi efisi­ensi kata dia, mestinya Inspektorat sebagai  apa­­rat pengawasan internal pemerintah harus tegas mengungkapnya. “Kalau ada temuan se­gera diproses hukum, ja­ngan dibiarkan,” ungkap Tethool.

Anggota Fraksi Partai Ge­rindra ini menegaskan, semua orang setara di ma­ta hukum,  karenanya sia­papun yang terlibat da­lam kasus tersebut, harus dihu­kum. “Ini mengenai keru­gian keuangan ne­ga­ra yang mestinya jadi se­sua­tu yang berman­faat bagi masyarakat. Kami sangat mendukung jika di­­proses hukum,” pung­kasnya.

Proses Hukum

Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tuntas dan bukan meminta dinas me­ngembalikan dana itu.

“Kami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo re­ke­ning yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta menguatkan dugaan ada­nya praktik korupsi. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,” kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Senin (2/6).

Dia menilai, instruksi pengem­balian anggaran oleh Dinas Ke­sehatan secara institusional se­bagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.

“Jika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka membebankan penggantian kepa­da institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembia­ran,” ujarnya.

Alfred menyoroti sejumlah te­muan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu ditu­tupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, perbedaan nilai belanja, pe­nggabungan nota, hingga pen­catatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.

Terkait kasus ini, dia menyam­paikan empat catatan kepada Gu­bernur Maluku, Pertama meme­rintahkan audit investigatif lanjutan dan menyerahkannya kepada apa­rat penegak hukum seperti kejak­saan atau kepolisian. Kedua, men­jamin tidak adanya intervensi dalam proses hukum. Ketiga, Memberikan sanksi tegas kepada yang terlibat, baik secara pidana maupun administratif; dan Keem­pat, mencegah praktik “ganti rugi” oleh dinas secara kelembagaan yang justru menutupi kejahatan korupsi.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang bersih. Kasus ini harus diusut tun­tas dan pelaku harus bertanggung jawab. Publik berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tegas­nya.

Temuan ini terungkap dari hasil pendampingan pengawasan pe­ngelolaan keuangan yang dila­kukan Inspektorat Maluku, sejak Januari hingga Oktober 2024.

Dalam laporan tertanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditanda­tangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendahara pe­ngeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabu­ngan beberapa nota, hingga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.

“Selain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).

Belum Terima Audit

Terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie mengaku belum menerima hasil audit Inspektorat terkait temuan tersebut.

Kepada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/6), Sek­da menjelaskan, pasca temuan pendampingan tersebut, pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terkait du­gaan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun sampai saat ini Inspektorat belum menyerahkan hasilnya.

Menurutnya tindaklanjut terkait dengan hasil audit Inspektorat akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat. “Saya belum terima hasil audit dari inspektorat soal itu,” ujar Sekda.

Kendati begitu, Sekda mene­gaskan jika ada rekomendasi pengembalian uang maka wajib hukumnya dilakukan sesuai rekomendasi.

“Nanti kita lihat apa dulu re­komendasinya kalau pengem­balian maka harus dilakukan,” te­gas Sekda sambil berjalan me­nuju mobil dinasnya nomor DE 9.

Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikon­firmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar.(S-25/S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps