AMBON, Siwalimanews – Temuan Rp1,8 miliar di Dinas KeÂsehatan MaÂluÂku, diminta unÂtuk tidak ditutupi oleh Inspektorat MaÂluku dan seÂseÂgeÂra mungÂÂÂÂkin direÂkoÂmenÂÂÂdasikan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun keÂpolisian untuk diusut tunÂtas.
Demikian dikatakan KeÂtua Komisi IV DPRD MaluÂku, Saudah Tethool keÂpada Siwalima di Ambon, Senin (2/6). Dia meÂminta Inspektorat unÂtuk tidak melindungi okÂnum-okÂnum yang diduga terÂlibat dan merugikan keuÂangan daerah.
Saudah bilang, Pemprov Maluku melalui Inspektorat agar tak membiarkan pelaÂku terduga korupsi berkeÂliaran bebas dan harus mendukung proses huÂkum untuk memberiÂkan efek jera kepada peÂlakunya.
Dalam kondisi efisiÂensi kata dia, mestinya Inspektorat sebagai apaÂÂrat pengawasan internal pemerintah harus tegas mengungkapnya. âKalau ada temuan seÂgera diproses hukum, jaÂngan dibiarkan,â ungkap Tethool.
Anggota Fraksi Partai GeÂrindra ini menegaskan, semua orang setara di maÂta hukum, karenanya siaÂpapun yang terlibat daÂlam kasus tersebut, harus dihuÂkum. âIni mengenai keruÂgian keuangan neÂgaÂra yang mestinya jadi seÂsuaÂtu yang bermanÂfaat bagi masyarakat. Kami sangat mendukung jika diÂÂproses hukum,â pungÂkasnya.
Proses Hukum
Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tuntas dan bukan meminta dinas meÂngembalikan dana itu.
âKami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo reÂkeÂning yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta menguatkan dugaan adaÂnya praktik korupsi. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,â kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Senin (2/6).
Dia menilai, instruksi pengemÂbalian anggaran oleh Dinas KeÂsehatan secara institusional seÂbagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.
âJika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka membebankan penggantian kepaÂda institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembiaÂran,â ujarnya.
Alfred menyoroti sejumlah teÂmuan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu dituÂtupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, perbedaan nilai belanja, peÂnggabungan nota, hingga penÂcatatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.
Terkait kasus ini, dia menyamÂpaikan empat catatan kepada GuÂbernur Maluku, Pertama memeÂrintahkan audit investigatif lanjutan dan menyerahkannya kepada apaÂrat penegak hukum seperti kejakÂsaan atau kepolisian. Kedua, menÂjamin tidak adanya intervensi dalam proses hukum. Ketiga, Memberikan sanksi tegas kepada yang terlibat, baik secara pidana maupun administratif; dan KeemÂpat, mencegah praktik “ganti rugi” oleh dinas secara kelembagaan yang justru menutupi kejahatan korupsi.
âTransparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang bersih. Kasus ini harus diusut tunÂtas dan pelaku harus bertanggung jawab. Publik berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,â tegasÂnya.
Temuan ini terungkap dari hasil pendampingan pengawasan peÂngelolaan keuangan yang dilaÂkukan Inspektorat Maluku, sejak Januari hingga Oktober 2024.
Dalam laporan tertanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandaÂtangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendahara peÂngeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.
Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.
Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabuÂngan beberapa nota, hingga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.
Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.
âSelain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,â kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).
Belum Terima Audit
Terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie mengaku belum menerima hasil audit Inspektorat terkait temuan tersebut.
Kepada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/6), SekÂda menjelaskan, pasca temuan pendampingan tersebut, pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terkait duÂgaan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun sampai saat ini Inspektorat belum menyerahkan hasilnya.
Menurutnya tindaklanjut terkait dengan hasil audit Inspektorat akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat. âSaya belum terima hasil audit dari inspektorat soal itu,â ujar Sekda.
Kendati begitu, Sekda meneÂgaskan jika ada rekomendasi pengembalian uang maka wajib hukumnya dilakukan sesuai rekomendasi.
âNanti kita lihat apa dulu reÂkomendasinya kalau pengemÂbalian maka harus dilakukan,â teÂgas Sekda sambil berjalan meÂnuju mobil dinasnya nomor DE 9.
Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonÂfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar.(S-25/S-26)