SIWALIMA.id > Berita
Temuan 1.8 M Berpotensi Korupsi Inspektorat Jangan Diam
Headline , Hukum | Kamis, 5 Juni 2025 pukul 23:49 WIT

AMBON, Siwalimanews – Inspektorat Maluku sebagai Aparat Pe­ngawasan Internal Pemerintah dimin­ta tidak tinggal diam terhadap temuan 1,8 miliar di Dinas Kesehatan Maluku.

Pasalnya, temuan Inspektorat 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut berpotensi korupsi sehingga Inspektorat jangan diam, tetapi dilanjutkan dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum usut.

Dalam laporan Inspektorat tertanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandata­ngani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, se­banyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan se­cara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan ke­ko­songan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja da­lam buku kas umum dengan nota be­lanja, penggabungan beberapa nota, hingga pencatatan yang men­da­hului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Terhadap temuan Inspektorat tersebut, mestinya ditindaklanjuti ke proses hukum dan jangan men­diamkan temuan tersebut.

Demikian diungkapkan praktisi hukum Jack Wenno dan Noke Pattirajawane kepada Siwalima di Ambon, Rabu (4/6)

Wenno bilang, pemberantasan korupsi di daerah Maluku tak harus gunakan hati. Karena itu sebagai alasan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tak akan berarti apa-apa.

“Saat ini APIP harus tegas beran­tas korupsi, jangan melindungi sia­papun yang terlibat, sebab di Pro­vinsi Maluku saat ini publik semakin kehilangan kesabaran melihat lang­kah pemberantasan korupsi yang suka suka ini,” ungkap Wenno

Dikatakan, dugaan tindak pidana korupsi bukan sekedar kejahatan administratif. Namun lebih kepada penjarahan sumber daya publik yang berujung pada kemiskinan, dan menciptakan ketidakadilan struktu­ral yang berlangsung dari tahun ke tahun.

“Apakah Inspektorat benar-benar berpihak pada keadilan, atau hanya bergerak jika ada tekanan?, apakah temuan-temuan seperti 1,8 miliar di Dinkes itu dianggap hanya arsip?

Nah ini yang harus ditegakkan agar mereka yang berkepentingan merugikan daerah ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Wenno

Dikatakan, sebagai orang yang melatarbelakangi hukum Gubernur Maluku harus tegas kepada Inspek­torat untuk bertindak guna meminta pertanggungjawaban hukum kepada mereka yang diduga terlibat.

Kata dia, sudah saatnya Inspek­torat Maluku berdiri tegak, lepas dari godaan kompromi. Sebab Ini bukan hanya soal kredibilitas institusi Inspektorat sebagai APIP, tapi soal martabat negara dan Pemprov Malu­ku karena, jika menggunakan hati untuk menangani hukum sama saja dengan Maluku gagal melindungi rakyatnya apalagi di tengah kondisi efisiensi saat ini.

Lebih lanjut kata Wenno, pem­berantasan korupsi jika dilakukan saat ini maka sudah pasti sejalan dengan visi nasional Presiden Re­publik Indonesia, Prabowo Subianto yang secara berulang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi di pusat maupun daerah.

Menurutnya, jangan biarkan dae­rah tertinggal seperti Maluku men­jadi sarang kebal hukum. Justru di wilayah dengan keterbatasan infra­struktur dan minim pengawasan, integritas Inspektorat juga harus menjadi tiang utama.

Pemerintah Provinsi Maluku punya tanggung jawab besar, mem­bersihkan sistem birokrasi dan me­mastikan uang rakyat benar-benar sampai kepada mereka yang ber­hak,” Tandas Wenno

Jangan Tertutup

Senada dengan itu, Praktisi Hu­kum Noke Pattiradjawane meminta Inspektorat jangan tidur di tengah kondisi dugaan korupsi di lingkup Pemprov Maluku yang tumbuh bak jamur dimusim hujan.

Dia mendesak Inspektorat untuk tegakkan hukum dan bongkar kasus kasus korupsi dengan bekerja sama dengan APH.

Mestinya secara institusi pihak inspektorat segera umumkan pro­gres penanganan kasus-kasus korup­si yang sedang diselidiki. Buka ke publik siapa saja yang sudah diperiksa, dan ke mana arah selanjutnya.

Dia meminta, Inspektorat tidak tu­tup kasus itu dan melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat, jangan lindungi pelaku hanya karena hubu­ngan dan lain-lain. Harus membuktikan diri bahwa hukum di Maluku masih hidup dan tidak bisa dibeli

Wajib Proses Hukum

Akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty menegaskan langkah Pe­merintah Provinsi Maluku yang eng­gan menindaklanjuti temuan Inspek­torat terhadap anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan di Dinas Kesehatan Maluku sebesar 1,8 miliar wajib dilakukan

Pasalnya, langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi ok­num-oknum ASN pada Dinas Kese­hatan yang berupaya melakukan penyimpanan dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Sikap Pemda Maluku yang hanya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertanya­kan,” ucap Corputty Kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (3/6).

Dijelaskan, pengembalian keru­gian negara tidak serta-merta meng­hapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalah­gunakan.

Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko mencip­takan preseden buruk, sebab se­olah-olah korupsi dapat dimaafkan asal uang dikembalikan uang yang di­duganya disalahgunakan tersebut.

“Penegakan hukum harus tetap ber­jalan untuk menjamin akun­tabi­litas dan efek jera,” tegas Corputty.

Menurutnya, secara SOP temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna diberi kesempatan untuk mengem­balikan dana.

Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke APH untuk ditinjak lanjuti secara pidana.

Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal penyelesaian temuan kerugian dae­rah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.

Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.

“Pengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,” tandasnya.

Proses Hukum

Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tuntas dan bukan meminta dinas me­ngembalikan dana itu.

“Kami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo rekening yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta meng­uat­kan dugaan adanya praktik korupsi. Ini bukan sekadar persoalan ad­ministrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,” kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/6).

Dia menilai, instruksi pengem­balian anggaran oleh Dinas Kese­hatan secara institusional sebagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.

“Jika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka membebankan penggantian kepada institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembiaran,” ujar­nya.

Alfred menyoroti sejumlah te­muan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu ditutupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, per­bedaan nilai belanja, pe­nggabungan nota, hingga pencatatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.

Temuan Terungkap

Dalam laporan Inspektorat ter­tanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya di­terima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebe­sar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabungan beberapa nota, hingga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan angga­ran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.

“Selain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).

Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps