AMBON, Siwalimanews – Inspektorat Maluku sebagai Aparat PeÂngawasan Internal Pemerintah diminÂta tidak tinggal diam terhadap temuan 1,8 miliar di Dinas Kesehatan Maluku.
Pasalnya, temuan Inspektorat 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut berpotensi korupsi sehingga Inspektorat jangan diam, tetapi dilanjutkan dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum usut.
Dalam laporan Inspektorat tertanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandataÂngani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, seÂbanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan seÂcara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.
Inspektorat juga menemukan keÂkoÂsongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.
Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja daÂlam buku kas umum dengan nota beÂlanja, penggabungan beberapa nota, hingga pencatatan yang menÂdaÂhului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.
Terhadap temuan Inspektorat tersebut, mestinya ditindaklanjuti ke proses hukum dan jangan menÂdiamkan temuan tersebut.
Demikian diungkapkan praktisi hukum Jack Wenno dan Noke Pattirajawane kepada Siwalima di Ambon, Rabu (4/6)
Wenno bilang, pemberantasan korupsi di daerah Maluku tak harus gunakan hati. Karena itu sebagai alasan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tak akan berarti apa-apa.
âSaat ini APIP harus tegas beranÂtas korupsi, jangan melindungi siaÂpapun yang terlibat, sebab di ProÂvinsi Maluku saat ini publik semakin kehilangan kesabaran melihat langÂkah pemberantasan korupsi yang suka suka ini,â ungkap Wenno
Dikatakan, dugaan tindak pidana korupsi bukan sekedar kejahatan administratif. Namun lebih kepada penjarahan sumber daya publik yang berujung pada kemiskinan, dan menciptakan ketidakadilan struktuÂral yang berlangsung dari tahun ke tahun.
âApakah Inspektorat benar-benar berpihak pada keadilan, atau hanya bergerak jika ada tekanan?, apakah temuan-temuan seperti 1,8 miliar di Dinkes itu dianggap hanya arsip?
Nah ini yang harus ditegakkan agar mereka yang berkepentingan merugikan daerah ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum,â ujar Wenno
Dikatakan, sebagai orang yang melatarbelakangi hukum Gubernur Maluku harus tegas kepada InspekÂtorat untuk bertindak guna meminta pertanggungjawaban hukum kepada mereka yang diduga terlibat.
Kata dia, sudah saatnya InspekÂtorat Maluku berdiri tegak, lepas dari godaan kompromi. Sebab Ini bukan hanya soal kredibilitas institusi Inspektorat sebagai APIP, tapi soal martabat negara dan Pemprov MaluÂku karena, jika menggunakan hati untuk menangani hukum sama saja dengan Maluku gagal melindungi rakyatnya apalagi di tengah kondisi efisiensi saat ini.
Lebih lanjut kata Wenno, pemÂberantasan korupsi jika dilakukan saat ini maka sudah pasti sejalan dengan visi nasional Presiden ReÂpublik Indonesia, Prabowo Subianto yang secara berulang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi di pusat maupun daerah.
Menurutnya, jangan biarkan daeÂrah tertinggal seperti Maluku menÂjadi sarang kebal hukum. Justru di wilayah dengan keterbatasan infraÂstruktur dan minim pengawasan, integritas Inspektorat juga harus menjadi tiang utama.
Pemerintah Provinsi Maluku punya tanggung jawab besar, memÂbersihkan sistem birokrasi dan meÂmastikan uang rakyat benar-benar sampai kepada mereka yang berÂhak,â Tandas Wenno
Jangan Tertutup
Senada dengan itu, Praktisi HuÂkum Noke Pattiradjawane meminta Inspektorat jangan tidur di tengah kondisi dugaan korupsi di lingkup Pemprov Maluku yang tumbuh bak jamur dimusim hujan.
Dia mendesak Inspektorat untuk tegakkan hukum dan bongkar kasus kasus korupsi dengan bekerja sama dengan APH.
Mestinya secara institusi pihak inspektorat segera umumkan proÂgres penanganan kasus-kasus korupÂsi yang sedang diselidiki. Buka ke publik siapa saja yang sudah diperiksa, dan ke mana arah selanjutnya.
Dia meminta, Inspektorat tidak tuÂtup kasus itu dan melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat, jangan lindungi pelaku hanya karena hubuÂngan dan lain-lain. Harus membuktikan diri bahwa hukum di Maluku masih hidup dan tidak bisa dibeli
Wajib Proses Hukum
Akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty menegaskan langkah PeÂmerintah Provinsi Maluku yang engÂgan menindaklanjuti temuan InspekÂtorat terhadap anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan di Dinas Kesehatan Maluku sebesar 1,8 miliar wajib dilakukan
Pasalnya, langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi okÂnum-oknum ASN pada Dinas KeseÂhatan yang berupaya melakukan penyimpanan dalam pengelolaan anggaran daerah.
âSikap Pemda Maluku yang hanya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertanyaÂkan,â ucap Corputty Kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Selasa (3/6).
Dijelaskan, pengembalian keruÂgian negara tidak serta-merta mengÂhapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahÂgunakan.
Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko mencipÂtakan preseden buruk, sebab seÂolah-olah korupsi dapat dimaafkan asal uang dikembalikan uang yang diÂduganya disalahgunakan tersebut.
âPenegakan hukum harus tetap berÂjalan untuk menjamin akunÂtabiÂlitas dan efek jera,â tegas Corputty.
Menurutnya, secara SOP temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna diberi kesempatan untuk mengemÂbalikan dana.
Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke APH untuk ditinjak lanjuti secara pidana.
Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal penyelesaian temuan kerugian daeÂrah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.
Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.
âPengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,â tandasnya.
Proses Hukum
Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tuntas dan bukan meminta dinas meÂngembalikan dana itu.
âKami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo rekening yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta mengÂuatÂkan dugaan adanya praktik korupsi. Ini bukan sekadar persoalan adÂministrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,â kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/6).
Dia menilai, instruksi pengemÂbalian anggaran oleh Dinas KeseÂhatan secara institusional sebagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.
âJika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka membebankan penggantian kepada institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembiaran,â ujarÂnya.
Alfred menyoroti sejumlah teÂmuan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu ditutupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, perÂbedaan nilai belanja, peÂnggabungan nota, hingga pencatatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.
Temuan Terungkap
Dalam laporan Inspektorat terÂtanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diÂterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebeÂsar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.
Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.
Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabungan beberapa nota, hingga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.
Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaÂran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.
âSelain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,â kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).
Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)