AMBON, Siwalimanews – Ismail Usemahu berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek ruas jalan Danar-Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara.
Diketahui, Kepala Dinas PU Maluku itu telah meÂnandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) 100 perÂsen, padahal pekerjaannyq belum tuntas dan masih 50 persen.
Usemahu mengakui, diriÂnya menandatangani SPÂM 100 persen proyek jalan tersebut tanpa terlebih daÂhulu mengecek progres pekerjaan di lapangan.
Akademisi Hukum UnÂpatti, Patrick Corputty meÂngungkapkan pengakuan Kadis PU Maluku ini jusÂtru bisa menjadikannya sebagai tersangka.
Ditambah bukti-bukti pendukung yang dikantoÂngi penyidik saat melaÂkukan pemeriksaan lapaÂngan dan ditemukan indiÂkasi terjadinya tindak piÂdana korupsi.
âTemuan-temuan yang ada mengindikasikan tinÂdak pidana dan didukung lewat pengakuan, ini bisa saja membuat kadis diteÂtapkan sebagai tersangÂka,â ungkap Corputty keÂpada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/12).
Dalam jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR MaÂluku melekat kewenangan untuk memastikan setiap proyek tuntas maka setiap tindakan termasuk pembaÂyaran menjadi kewenaÂngan.
Menurutnya, alasan UseÂmahu bahwa dia haÂnya disodorkan dokumen SPM oleh staf dan langsung tanda taÂngani merupakan kelalaian pejabat.
âKelalaian itu menyebabkan negara mengalami merugi dapat menjadi rujukan bahwa telah terjadi perbuatan pidana,â tegasnya.
Kata Corputty, dalam instrumen pemidanaan Usemahu juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian negara yang timbul.
Berpotensi Tersangka
Senda dengan Corputty, praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, sebagai kuasa pengguna anggaran, Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu berpotensi menjadi tersangka.
Dikatakan jika Kepala Dinas PUPR mengakui menandatangani SPM proyek jalan Danar-Tetoat dan ketika proyek bermasalah maka kepala dinas harus bertanggung jawab.
âPencairan SPM itu kan mestinya mengikuti progres pekerjaan, artinya Kadis harus memastikan hasil pekerjaan di lapangan benar-benar tuntas baru SPM diterbitkan,â ujarnya.
Namun, jika Kepala Dinas PUPR langsung menandatangani SPM tanpa mengecek lokasi proyek maka harus dimintai pertanggung jaÂwaban.
Dia menjelaskan, pasal 2 dan 3 UU tindak pidana korupsi secara jelas mengatur, walaupun tidak menikmati uang dari proyek tersebut tetapi jika kewenangan yang ada padanya disalahgunakan maka tetap bertaÂnggung jawab.
âPihak kepolisian harus meninÂdaklanjuti kasus ini apalagi diÂperkuat dengan saksi dan hasil audit sudah menjadi pintu masuk unÂtuk menetapkan tersangka,â tegasÂnya.
Perbuatan Hukum
Terpisah, praktisi hukum Hendrik Lusikoy mengatakan, Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menandatangani SPM 100 persen tanpa mengecek apakah proyek jalan tersebut sudah tuntas dikerjakan apakah belum.
âSelaku Kadis atau Penggunaan Anggaran, sebelum menandataÂngani SPM seharus mengecek di lapangan, karena tugas dan fungsi sebagai kadis bukan hanya meneÂrima laporan, tapi kadis harus meÂngecek dan memastikan apakah proyek tersebut sudah selesai dilaÂpangan apakah belum atau apa benar pekerjaan sudah 100% atau belum, â ujar Lusikoy saat diwawanÂcarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/12).
Dengan tidak melakukan pengeÂcekan fisik namun tetap memakÂsakan pencairan, maka dengan sendirinya kadis telah melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara.
âIni merupakan pelanggaran huÂkum atas jabatan dan harus di perÂtanggung jawabkan, kadis, sehiÂngga kadis bisa dijadikan sebagai tersangka,â ujarnya.
Selain kadis, tambah Lusikoy, kontraktor, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara juga memiliki peranan yang berpotensi tersangka.
Enam orang ini, kata dia, turut bertanggung jawab dalam proyek jalan Danar-Teotat, Kabupaten MalÂra, karena diduga dilakukan secara sistematis atau direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
8 Jam Dicecar
Diberitakan sebelumnya, UsemaÂhu diperiksa Senin, (9/12). Dia digaÂrap penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Maluku, selama 8 jam.
Usemahu semestinya diperiksa Rabu (4/12) lalu bersama bendahara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kontrak, Richard Sopamena, namun mangkir dengan alasan masih di luar daerah.
Kurang lebih 3 jam pemeriksaan, Usemahu terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.02 WIT untuk istirahat makan siang.
Setelah rehat selama beberapa jam, Usemahu kembali menjalani pemeriksaan pada pukul 14.00 dan selesai pada pukul 19.30 WIT.
Akui Teken SPM
Saat dicegat wartawan, Usemahu mengakui dirinya diperiksa terkait kasus jalan Danar- Tetoat. âIya masih lanjut ya,â ujar Usemahu semÂbari meninggalkan Mako Krimsus.
Usemahu mengatakan, perminÂtaan pembayaran dilakukan pada Desember 2023 saat dirinya sudah menjabat sebagai Kadis PU mengÂgantikan Muhamat Marasabessy.
âSaya jabat kadis itu di November 2023, dan proses pengajuan pembayaran ada di bulan Desember, dan saya lakukan penandatangan pencairan saat itu,â rinci Usemahu.
Menurutnya, penandatanganan pencairan dilakukan atas berita acara yang disodorkan bawahannya.
âSelaku PA saya disodorkan berita acara pembayaran 100 persen, kebeÂtulan di Desember itu batas waktu pengajuan SPM untuk pembayaran. Saya itu berdasarkan proses dari bawah, ada konsultan, kontraktor, PPK dan PPTK,â ungkapnya.
Ditanya soal apakah dirinya mengetahui bahwa proyek tersebut baru mencapai 50 persen namun pencairannya sudah 100 persen. Kadis mengaku tidak tahu.
âSaya tahunya sudah 100 persen berdasarkan berita acara yang disodorkan ke saya,â tandasnya.
Usemahu menambahkan, tidak sempat melakukan on the spot terlebih dahulu sebelum menyetujui permintaan bayar.
âLoh kan diajukan pada batas waktu pengajuan pembayaran, jadi tidak sempat on the spot. Saya lakukan penandatangan dari bawah sodorkan berita acara 100 persen, â tegasnya lagi.
Segera Naik Status
Sebelumnya,Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena menegaskan setelah memeriksa Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu, maka dalam pekan ini kasus ini naik status.
Soumena memastikan semua unsur telah terpenuhi untuk kasus tersebut ditingkatkan. âDalam pekan ini. Dipastikan naik sidik, â tegasnya.
Diketahui proyek yang dikerjakan oleh CV Jusren Jaya selaku pemeÂnang tender mulai dilakukan pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dengan nilai kontrak sebesar Rp.7,2 miliar rupiah.
Anehnya pekerjaan baru selesai sekitar 53 persen namun pada 14 November, PPK dan pengguna angÂgaran melakukan pencairan 100 persen. Parahnya lagi CV Jusren Jaya menyerahkan hasil pekerjaan atau yang disebut provisional hand over ke PPK yang kemudian dilanÂjutkan dengan pencairan anggaran. Padahal sesuai ketentuan PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai. (S-20/S-10)