SAUMLAKI, Siwalimanews – Masa tanggap darurat bencana diperpanjang 14 hari kedepan pasÂca gempa 7,5 SR yang mengÂguncang Tanimbar.
Perpanjangan tersebut dipastiÂkan dalam rapat bersama KomanÂdan Posko Terpadu bemcana alam Letkol Inf. Didik Teguh Waluyo bersama unsur pimpinan DPRD, pimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BMKG, Selasa (24/1) bertempat di Posko utama penanggulangan bencana daerah Tanimbar.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Danposko, Asisten II dan Ketua DPRD Tanimbar itu menginginkan, agar keterlibatan semua pihak berÂdasrkan SK penjabat Bupati harus dilaksanakan untuk membantu peÂnyelesaian tanggap darurat bencana hingga pemulihan pasca bencana nanti.
âUntuk penanggulangan bencana tahap 1 selama 14 hari telah kita lakÂsanakan penyebaran bantuan logisÂtik ke seluruh daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi. Untuk tahap 2 akan segera ditindaklanjuti dan direncanakan dalam minggu ini ataupun secepatnya akan dilaksaÂnaÂkan pergeseran bantuan logistik tahap 2 ke masing-masing daerah yang terdampak bencana gempa bumi.
Seluruh yang terlibat di SK bupati diharapkan bertanggungjawab deÂngan tugas sesuai dengan tugas masing-masing.
Diharapkan, seluruh yang terlibat dalam SK bupati baik dari TNI-Polri maupun OPD di serta instansi terkait lainnya, diharapkan ada personel yang selalu standby di Posko guna mendukung kegiatan tanggap daÂrurat bencana di Kabupaten KepuÂlauan Tanimbarâ Ungkap Letkol Inf. Didik Teguh Waluyo saat memÂberikan arahan.
Ini Penjelasan Kepala BPBD
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bruno layan akhirnya memutuskan, menanmbah waktu tanggap bencana di daerah bertajuk Bumi Duan-Lolat itu.
Alasan perpanjangan tanggap darurat bencana tersebut akibat maÂsalah teknis pendataan serta renÂtang kendali kecamatan per kecamatan yang meliputi pulau pulau.
Demikian dijelaskan oleh Kepala BPBD Tanimbar Bruno layan kepada Siwalima usai rapat koordinasi perpanjangan tanggap darurat benÂcana alam di Tanimbar, Selasa (24/1) bertempat di Posko Terpadu PenaÂngÂgulangan Bencana Daerah.
âJadi perpanjangan ini berdasarÂkan waktu tanggap darurat yang ditetapkan pertama itu kan dua minggu kurang lebih 14 hari nah, sampai detik ini segala proses pendataan kemudian masalah teknis karena rentang kendali kabupaten akhirnya diperpanjang lagi dalam kurun waktu 2 minggu.
âTentunya perpanjangan masa tanggap darurat bencana telah meÂlalui kesepakatan dengan demikian pertimbangan itulah perlu kita lakukan dalam rangka mengumpulÂkan data dan informasi secara lengÂkap, sehingga kita bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan secara admiÂnistrasi yang diminta oleh BPBD Provinsi Malukuâ Ungkap Bruno Layan
Sementara terkait pemutakhiran data dengan jumlah kerusakan sekiÂtar 523 dan 113 fasilitas kesehatan dan fasilitas militer Kepala BPBD menjelaskan bahwa, jumlah keseÂluruhan telah dilaporkan namun perlu dilakukan pemutakhiran data tahap dua sebagai pendukung untuk BNPB memberikan bantuan bagi warga terdampak.
âJumlah itu sudah kita laporkan namun akan kami pastikan pendaÂtaan lagi tahap ke 2, sebab bagi kami belum sepenuhnya laporan yang kami terima, sehingga kedepan kami tetap membuka ruang pelaporan, karena bisa saja dalam waktu dekat kami menerima laporan-laporan baru jikalau misalnya ada yang lapor silakan tapi nanti kita sesuaikan dengan kebuÂtuhan yang adaâ ujar Layan
Terkait penyaluran bantuan angÂgaran pemulihan pasca gempa kemaÂrin dirinya menjelaskan, penyaÂluran bantuan akan segera diproses, PemeÂrintah Kabupaten Tanimbar akan lengkapi segala proses admiÂnistrasi pelaporan, dokumentasi dan sebaÂgainya termasuk persyaratan adminiÂstrasi kependudukan sebagai bukti.
âSemua harus terverifikasi dan dilaporkan sebab itu menjadi keweÂnangan Pemerintah Pusat. Mereka akan melihat bahkan kalau perlu mereka juga akan datang kembali ke Tanimbar untuk memverifikasi, menguji laporan mereka untuk menentukan bantuan yang akan diberikan bentuknya seperti apa. Apakah dalam bentuk uang atau mungkin berupa materialâ tandas Layan.(S-26)