AMBON, Siwalimanews – Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit (APBB) akan turun jalan melakukan demonstrasi saat kunjungan GuÂbernur Maluku, Murad Ismail ke Kota Namlea, Kabupaten Buru, hari ini, Rabu (27/9).
Aliansi akan menghadang MI guna menyikapi janji MI membangun infrastruktur jalan dan jembatan di poros jalan yang merupakan keweÂnangan provinsi di Mako-Kayeli, Kayeli-Ilath (Batabual) tapi tak kunjung direalisasikan
Mereka juga akan menagih janji MI saat kampanye pilkada lima tahun lalu di Waenetat (Mako), soal Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang juga belum terealisasikan sampai hari ini.
Untuk itu, Gubernur dan aparat kepolisian diminta tidak menutup paksa tambang Gunung Botak, bila izin IPR belum turun, karena di lokasi tersebut menjadi tempat ribuan orang mengais rejeki guna menafkahi keluarga dan membiayai anak meÂreka di bangku pendidikan.
Hal itu disampaikan APBB dalam jumpa pers di Namlea, Senin (25/9) malam.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit itu terdiri dari organisasi Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru Bersatu, Forum Komunikasi Mahasiswa Kayeli, Gerakan Mahasiswa KecaÂmatan Batabual, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan MahaÂsiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, dan DPD KNPI Kabupaten Buru.
Jumpa pers dikoordinir Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru yang berlangsung tadi malam juga berÂtujuan untuk menangkis informasi hoax yang beredar dari mulut ke mulut soal tuduhan miring kalau aliansi akan menolak kunjungan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang akan mengikuti Maulid Akbar di Kota Namlea pada Rabu malam.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua menjelaskan, kalau masyarakat di semenanjung Kecamatan Batabual sangat meÂrindukan terkait dengan infraÂstruktur jalan pada ruas jalan Mako-Kayeli, kayeli- Ilath yang sejak tahun 2011 lalu berstatus Jalan Provinsi, dan menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku.
Namun faktanya, kata dia, PemÂprov terkesan tidak serius menaÂngani poros jalan tersebut, sehiÂngga ini menjadi salah satu masaÂlah yang memotivasi Aliansi PemuÂda Bupolo Bangkit turun ke jalan pada saat kunjungan gubernur dan rombongan selama dua hari di Namlea.
Apalagi pada saat pengresmian sejumlah proyek oleh MI di DerÂmaga Merah Putih Namlea pada tanggal 9 Juli 2022 lalu, terucap dari mulutnya akan merampungÂkan poros jalan di Batabual di tahun 2023 . Tapi sampai kini di poÂros tersebut belum ada tanda-tanda kegiatan.
Taher mengaku telah mendaÂpatkan informasi, kalau sejak tahun 2020 lalu, gubernur MI telah mengusulkan peralihan status jalan provinsi itu menjadi poros jalan nasional.
Tetapi peralihan status poros jalan itu juga belum terealisasi karena masih ada masalah, sehiÂngga gubernur MI diminta mampu menyelesaikan peralihan status tersebut sebelum ia mengakhiri masa jabatannya di penghujung tahun 2023 nanti.
Tahir juga menyentil soal renÂcana penyisiran di GB agar ditunda dahulu sebelum ada kepastian turunnya IPR maupun IUP.
âKetika penyisiran itu dilakukan, sudah barang tentu banyak terjadi pengangguran yang begitu besar, sehingga menurut hemat kami, bila ada rencana pemerintah daeÂrah untuk menertibkan dan melaÂkukan penyisiran terhadap lokasi Gunung Botak, maka ini perlu dipertimbangkan, âdalih Taher
Taher dkk menghimbau, saat kunjungan gubernur agar supaya ada perhatian yang serius dari Pemprov Maluku untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Batabual.
Senada dengan Taher Fua, perÂwakilan Pemuda Muhammadiyah, Firman juga menyampaikan perÂmaÂsalahan poros jalan provinsi di Batabual dan masalah di GB. Kedua masalah ini yang menjadi isu sentral aliansi turun ke jalan menyambut kedatangan MI di Kota Namlea.
Sementara itu Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru, Fandi Nacikit dalam kesemÂpatan itu ikut memasalahkan kehadiran PT Ormat Geothermal IndoÂnesia yang sedang mengeksÂplorasi energi panas bumi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba.
Ia meminta agar MI serius meÂnyikapi permasalahan yang sempat timbul di sana dan stop kegiatan eksplorasi.
Ditanya wartawan apakah aliansi tidak harus turun ke jalan dan lebih bagus lagi bertemu dan berdialog dengan gubernur guna menyampaikan tuntutan mereka?, Taher mengatakan, kalau jumpa pers dan demonstrasi nanti bertujuan agar aspirasi mereka bisa didengar oleh MI.
Tapi bila MI mau membuka pintu untuk dapat berdialog langsung, maka Taher dkk sangat lebih berÂsyukur lagi. âKalau kita diberikan ruang untuk bertemu langsung dengan bapak gubernur, itu lebih baik lagi,â pungkasnya. (S-15)