AMBON, Siwalimanews – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menghentikan sementara pembangunan talud penahan ombah utnuk proyek Ruko di kawasan pesisir Pasar Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Pasalnya, PT. Jiku Pasaraya yang akan membangun sebanyak 90 unit ruko di wilayah pesisr Pasar Rumahtiga tersebut terÂnyata belum memiliki izin lingÂkungan, baik Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemanÂtauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Analisis mengenal damÂpak lingkungan hidup (Amdal).
Proses penimbunan di kawaÂsan pesisir pantai rumahtiga, hingga pembangunan talud itu tidak memiliki izin lingkungan sama sekali dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Juga Dinas Lingkungan Hidup dan PersamÂpahan Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, EraÂwain Asikin mengaku heran peÂrusahaan tersebut bisa memperÂoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan ruko, sementara izin lingkungan, baik UKL, UPL, AMDAL dan lainnya, tidak ada.
âKita sudah pasang palang papan larangan membangun, ini khusus untuk areal timbunan ya, untuk pembangunan talud. Kita tidak urus yang bangunan di darat (ruko), sesuai kewenangan kita yang areal laut, area timbunan itu, itu sudah dihentikan. Tapi mekaÂnisme pengurusan izin itu mestiÂnya izin dari kita itu ada dulu, atau dari DLHP juga, baru IMB nya bisa keluar,â terang Asikin kepada SiÂwalima, Rabu (22/3) kemarin,
Faktanya, IMB dikeluarkan Dinas PUPR Kota Ambon untuk perusaÂhaan tanpa adanya izin DKP mauÂpun DLHP.
âCoba dicek ke dinas (Dinas PUPR-red) yang mengeluarkan IMB,âkatanya.
Disatu sisi, meski sudah ada papan larangan untuk tidak melaÂkukan pembangunan talud sampai pengurusan izin, namun pihak perusahaan terus melakukan pembangunan talud tersebut, bahkan saat ini sudah sampai pada tahap timbunan atas talud.
Terkait hal itu, Asikin meneÂgaskan, akan meninjau kembali loÂkasi untuk menghentikan pembaÂngunan areal timbunan.
âNanti saya minta staf turun mengecek lagi. Itu kita sudah laÂrang, mestinya tidak ada pekerjaan lanjutan sebelum ada izin. Kita sudah minta perusahaan urus izinnya dulu,â ujar Asikin.
Sudah Ditolak
Terpisah, Kepala Dinas PekerÂjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Melianus LatuiÂhamallo mengaku, bangunan ruko di pesisir pantai Rumah Tiga, milik PT. Jiku Pasaraya Segara tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kadis menegaskan, proyek terÂsebut telah ditutup atau dihentikan pekerjaannya sejak Tahun 2022 lalu.
âPerusahaan tidak ada izin memÂbangun, itu sudah kita tutup sejak 2022 lalu,âujarnya Latuihamallo kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (23/3).
Kadis menjelaskan, pada TangÂgal 26 Oktober 2022, PT Jiku PaÂsaraya Segara (JPS) memasukan permohonan informasi ruang di lokasi Rumahtiga untuk pembaÂngunan pasar. Dan pada Tanggal 2 November 2022 Dinas PUPR menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menerbitkan surat keterangan kesesuaian ruang yang menginformasikan bahwa, lokasi tersebut masuk dalam kawasan lindung, yaitu sempadan pantai.
âSelanjutnya oleh petugas pengawasan IMB dilakukan peninÂjauan lapangan ke lokasi pasar itu, ternyata dilokasi telah terbangun pasar dengan beberapa unit toko utk disewakan. Karena dibangun tanpa Izin, maka petugas kami memasang tanda dilarang memÂbaÂngun di lokasi pembangunan itu,â ungkap kadis.
Selanjutanya, Dinas PUPR kemudian mengundang pihak PT. JPS, Dinas Indag, Dinas LHP, pihak desa juga Satpol PP untuk memÂbahas temuan lapangan pada rapat Tanggal 8 November 2022. Dimana rapat tersebut menghaÂsilkan keputusan untuk ditindakÂlanjuti oleh PT.JPS yaitu, mengÂhentikan pembangunan dan menÂdaftarkan permohonan lewat prosedur Online Singlr Submission (OSS) untuk mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
âJadi jika PKKPR disetujui, maka dapat dilanjutkan dengan penguÂrusan IMB di PUPR. Dan PT.JPS kemudian mendaftarkan permoÂhonan PKKPR melalui OSS dan Tanggal 17 Februari 2023, Kantor Pertanahan Ambon mengeluarkan pertimbangan teknis yang diposÂting di Sistim OSS pada Tanggal 22 Februari 2023, yang intinya menyatakan bahwa, jenis kegiatan yang dimohonkan oleh PT. JPS tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon,âtutur Kadis.
Karena itu perlu dilanjutkan dengan pembahasan di Rapat Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Ambon. Dimana rapat FPRD dilaksanakan Tanggal 15 Maret 2023, untuk membahas hasil Kantor Pertanahan Kota Ambon. Dan intinya, pembangunan itu tidak dapat dilanjutkan. Sehingga telah dihentikan pembangunannya.
Namun faktanya, hingga Tanggal 21 Maret 2023 kemarin, pekerjaan terhadap bangunan ruko tersebut masih berlanjut oleh pihak perusahaan. (S-25)