AMBON, Siwalimanews –Â Ketidakhadiran Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie saat pemÂbahasan insentif tenaga pengangkut peti jenasah Covid-19 menuai kecaÂman anggota DPRD Provinsi MaÂluku.
DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan penyelesaian inÂsenÂtif yang dikeluhkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) mencapai ratusan juta rupiah, tetapi Sekda Maluku memilih untuk tidak mengÂgubris undangan lembaga terhormat itu.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, sebagai penanggung jawab angÂgaran seharusnya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku hadir untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan pembayaran insentif tenaga pengÂangkut peti jenasah covid-19.
âKalau Kepala Dinas Kesehatan tidak hadir mungkin alasannya ada tetapi Sekda Maluku wajib hadir untuk kita duduk bersama, tidak ada alasan apapun, lagi pula Sekda tidak berada di luar Kota dan kemarin sama-sama mengikuti kegiatan dengan saya di KPU,â kesal Rumra dalam rapat kerja bersama TAGANA yang berlangsung diruang ParipurÂna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (31/3).
Insentif kata Rumra, merupakan hak tenaga pengangkut peti jenasah covid-19 yang harus juga mendaÂpatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Maluku tetapi jika Sekda tidak hadir maka tidak mungkin dilakukan pengambilan keputusan terkait pembayaran.
Menurutnya, setiap undangan yang diberikan DPRD mestinya dihargai oleh eksekutif sebab menyangkut dengan persolaan masyarakat yang harus tuntaskan secara bersama bukan sebaliknya tidak pernah hadir ketika dipanggil untuk membahas persolaan rakyat.
Rumra pun meminta ketegasan dari pimpinan DPRD Provinsi MaÂluku terhadap para pejabat PemeÂrintah Provinsi Maluku yang tidak hadir sebab tidak boleh dibiarkan karena tindakan yang dilakukan tidak menghargai lembaga DPRD
âIni persoalan penting menyangÂkut hak masyarakat , kalau sekda tidak hadir lalu kita mau bahas apa jadi kita minta pimpinan hadirkan Sekda untuk kita bicara jangan sampai eksekutif tidak hargai lemÂbaga ini,â tegas Rumra.
Tak hanya Rumra, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Maluku juga menjadi dikecam anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar AfifuÂddin. Menurutnya, pembayaÂran inÂsenÂtif tenaga pengangkut peti jenasah covid-19 bagi 36 orang meÂnggunakan pos biaya tidak terduga (BTT).
âPembayaran insentif tenaga pengangkut peti jenasah covid-19 ini bukan di Dinas Kesehatan tetapi dengan anggaran belanja tidak terduga yang berada di sekretariat daerah dan penanggunh jawabnya itu Sekda,â ungkap Rovik.
Sekda lanjut Rovik, seharusnya hadir dan memberikan kepada kepada DPRD apakah anggaran BTT tersebut masih ada dan segera dibaÂyarkan kepada tegas pengangkut peti jenasah covid-19 yang tergaÂbung dalam Tagana.
Padahal persoalan insentif tenaga pengangkut peti jenasah covid-19 dan tenaga pemulasaraan telah dibahas Komisi IV berulang kali tetapi tidak ada realisasi dari Sekda Maluku sebagai ketua tim anggaran Pemerintah Provinsi Maluku.
âPimpinan kita minta tegas, ini sudah dua kali persoalan pengusiÂran di jalan Sudirman juga sampai seÂkarang masih di skors karena Sekda belum bisa hadir, jadi kita minta pimpinan DPRD tegas terhaÂdap persoalan ini,â pintanya. (S-20)