AMBON, Siwalimanews –Â Surat DPRD perihal pengÂajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeÂrah Perubahan, yang dikirim ke Pemprov Maluku, hingga kini tak digubris.
Padahal surat tersebut, suÂdah dikirim sejak 22 September 2022 lalu. dimana sesuai batas waktu yang ditetapkan Kemendagri, setiap provinsi diharuskan mengajukan APÂBDP paling terlambat 30 September 2022.
Secara aturan, kejadian yang baru pernah terjadi daÂlam birokrasi Pemrov Maluku, memang tidak melanggar reÂgulasi, tetapi lazimnya hal itu harus dilakukan, karena baÂnyak kepentingan masyarakat serta pelayanan publik terakoÂmodir di situ.
DPRD diharapkan untuk tidak hanya diam, karena ada begitu banyak hak konstitusi dewan yang bisa ditempuh, agar tidak dianggap sebelah mata oleh Pemprov Maluku.
Sesuai konstitusi, DPRD biÂsa melakukan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan penÂdapat dan lainnya kepada pemerinÂtah yang tidak berpihak ke rakyatÂnya.
Menanggapi hal ini, akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela menyayangkan sikap lemah DPRD Provinsi Maluku dalam melakukan fungsi-fungsi pemerintah yang mengakibatkan tidak adanya PeruÂbahan APBD Tahun 2022.
Dijelaskan, APBD Perubahan merupakan suatu produk kebijakan pemerintah daerah yang harus dikeÂtahui oleh DPRD, minimal dikonsulÂtasikan sebab proses konsultasi itu penting dalam memastikan kepentiÂngan masyarakat yang mendesak diakomodir.
âKalau tidak lapor lalu siapa yang mau periksa akang, kalau terjadi masalah siapa yang harus bertangÂgungjawab dan tidak mungkin DPRD cuci tangan kalau misalnya masyarakat mempersoalkan. Jadi proses konsultasi itu penting seÂhingga pemerintah daerah harus melakukan konsultasi agar benar-benar DPRD tidak kaget ketika terjadi masalah,â ujar Ruhunlela kepada Siwalima melalalui telepon selulernya, Rabu (2/11).
Menurutnya, walaupun aturan tidak mewajibkan dilakukan peruÂbahan APBD tetapi sangat lucu, jika DPRD kemudian berdalih jika tidak adanya APBD Perubahan merupaÂkan suatu kelaziman.
Tidak adanya APBD Perubahan mungkin saja akibat dari ketidaksiapÂan pemprov dalam menyiapkan doÂkumen, tetapi waktu yang ditentuÂkan oleh Mendagri hingga 30 September bukan berarti tidak melakuÂkan proses konsultasi dengan DPRD.
Pemprov, kata Ruhunlela, mestiÂnya mengutamakan hal-hal yang prinsipil ini jika dibandingkan deÂngan kegiatan yang lain, dan perÂsoalan yang terjadi menunjukkan jajaran Pemprov baik staf ahli mauÂpun Bapeda sangat lemah dalam meÂlihat persoalan yang selalu terjadi.
Selain itu, ketidakmampuan DPRD dihadapan Gubernur membuat DPRD tidak melakukan fungsi dengan baik, akhirnya Prmprov pun terkesan cuek-cuek saja dengan seÂtiap agenda pemerintahan yang penting.
âJangan-jangan karena pemerinÂtah ini merupakan orang PDIP dan Ketua DPRD orang PDIP juga maka Pemprov melanggar aturan yang mestinya dilakukan dan DPRD, membiarkan saja apa yang ingin dilakukan Pemprov,â ucap RuhunÂlela.
Padahal kata Ruhunlela, DPRD memiliki kewenangan untuk sejak awal memanggil serta mempertanyaÂkan sejauh mana kesiapan Pemprov dalam menyelesaikan dokumen perubahan APBD, mengingat deadline yang diberikan Kemendagri sebab yang disalahkan bukan saja Pemda tetapi juga DPRD apalagi kalau DPRD diam saja dengan persoalan ini.
Dia mengakui, jika diamati dengan baik ada hal yang terjadi antara DPRD dan pemerintah dimana DPRD mengalami penurunan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Bahkan dalam pemerintahan kali ini, DPRD tidak punya keberanian apa-apa dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pemeÂrintah daerah artinya apapun yang dilakukan Pemprov tidak pernah diawasi.
Hal ini dibuktikan dengan selama ini dalam pemerintahan periode ini tidak ada publikasi terkait adanya proses tarik menarik oleh DPRD terhadap Pemprov..
âPanggil kepala dinas saja tidak datang dan ini menunjukkan DPRD tidak mampu melakukan fungsi-fungsi yang sebenarnya. Tidak bisa salahkan pemerintah sebab ada cara lain yang dapat dilakukan ketika panggilan tidak diindahkan artinya harus dipaksakan,â tegasnya.
Ruhunlela menegaskan, DPRD dalam kewenangannya harus memanggil kepala daerah terhadap setiap kebijakan, tapi bagaimana mau gunakan hak interpelasi seÂdangkan untuk memanggil Gubernur saja DPRD tidak punya nyali baÂgaimana menggunakan fungsi yang lain.
âSederhana saja kalau mereka punya keberanian kadis membangÂkang saja mereka tidak bisa bikin apa-apa apalagi menggunakan hak interpelasi jadi DPRD tumpul,â cetusnya.
Untuk diketahui, dalam menjalanÂkan fungsinya, DPRD bisa saja menggunakan hak konstitusinya yakni, hak Interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hak angket, adalah hak DPRDÂ Â untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehiÂdupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perÂundang-undangan
Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan GuberÂnur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaianÂnya atau sebagai tindak lanjut peÂlaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Desakan Interpelasi
Sebelumnya, anggota DPRD Maluku Alimudin Kolatlena kecam sikap pimpinan organisasi perangÂkat daerah Pemprov Maluku, yang sering mangkir dari panggilan DPRD.
Betapa tidak, undangan untuk rapat bersama lembaga legislatif gunakan membicarakan kepentingan rakyat, namun tidak pernah indahÂkan.
DPRD sudah beberapa kali meÂngundang Sekretaris daerah MaluÂku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Haulussy Ambon, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas terkait lainnya, namun mangkir, bahkan diancam panggil paksapun tidak diindahkan. Karena itu pimpinan DPRD didesak gunakan hak interpelasi.
Desakan ini diungkapkan AlimuÂdin Kolatlena kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (25/10) atas tindakan pemÂbangkangan yang dilakukan PemÂprov terhadap setiap agenda pemeÂrintahan yang dilakukan DPRD.
Dijelaskan, berdasarkan tata tertib maka upaya pemanggilan paksa dapat dilakukan DPRD jika Pemprov terkesan membangkang ketika dipanggil secara patut, termasuk DPRD dapat menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah daerah.
âSebagai anggota DPRD kita minta pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti dengan mekanisme yang berjalan di DPRD, kalau diundang berturut-turut selama tiga kali tidak diindahkan, maka pangÂgilan paksa atau juga mekanismenya kita interpelasi gubernur,â ujar Kolatlena.
Kolatlena menegaskan, harus dilakukan pimpinan DPRD secara kelembagaan agar ada kewibawaan lembaga yang dijaga, sebab jika tidak, maka akan menjadi kebiasaan dimana eksekutif akan mempermainÂkan setiap panggilan DPRD.
âIni baru pernah terjadi dan tidak boleh dibiarkan maka harus menemÂpuh mekanisme kelembagaan, kalau tidak pernah hadir berturut-turut maka tidak ada itikat baik dari guÂbernur dan jajaran untuk mengelola pemerintahan,â kesal Kolatlena.
Menurutnya, bagaimana Provinsi Maluku hendak didorong untuk maju dan berkembang jika setiap kali panggilan yang dilakukan DPRD tidak dihiraukan oleh gubernur dan jajaran birokrasi pemerintah daerah.
Apalagi, dalam berbagai kesemÂpatan baik dalam paripurna maupun momentum lain, gubernur selalu menekankan bahwa DPRD adalah mitra dan unsur pemerintah, yang harus dijaga harmonis dan sinergis untuk bahu membahu membangun daerah.
Namun, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang disamÂpaikan Gubernur terbukti dengan tidak dihiraukan keputusan politik Lembaga DPRD oleh setiap OPD.(S-20)