AMBON, Siwalimanews –Â Asosiasi Sopir Angkutan Kota (ASKA) meminta, PeÂmerintah Kota Ambon segera membongkar lapak-lapak yang ada dalam kawasan Terminal Mardika Ambon.
Jika tidak maka, ASKA meÂngancam akan melakukan aksi demonstrasi jilid II ke Pemkot Ambon
Demikian diungkapkan Ketua Umum ASKA Kota Ambon, Paulus Nikijukuw didampingi seluruh Pengurus ASKA, diantaranya, Plt Sekretaris Umum ASKA, Teddy NelÂwan, Ketua Dewan Kehormatan, Semy Salamena, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (20/3).
Sedangkan Plt Sekum ASKA Kota Ambon, Teddy Nelwan juga meminÂta Pemkot Ambon membongkar lapak-lapak yang berada didalam terminal.
“Sudah tahu bahwa disitu aturanÂnya tidak bisa, tapi tetap dipakÂsakan dengan alasan-alasan kemanusiaan dan sebagainya, itu pernyataan yang konyol untuk melegalkan proyek lapak ini. Jadi kami ASKA tetap menuntut untuk dibongkar,”tandasnya.
Dia menekankan, jika apa yang menjadi tuntutan ini tidak juga ditindaklanjuti, maka apa yang menjadi keputusan ASKA akan dijalankan, yakni, aksi jilid II yang tentu dengan massa yang jauh lebih besar dari jilid I.
“Kami minta kepada pemerintah provinsi dan juga kepada PemeÂrintah kota Ambon untuk segera membongkar lapak yang sudah dibangun di dalam terminal. Kalau tidak dari pada pemerintah tidak segera untuk membongkar lapak-lapak yang sudah dibangun di daÂlam terminal, kami akan melakuÂkan aksi besar-besaran untuk meÂminta kepada pemerintah segera memÂbongkar semua lapak-lapak yang ada dalam Terminal,” tegasÂnya
Ditempat yang sama, Wakil Ketua I ASKA Kota Ambon, Ely SingÂkery mengatakan, sesuai PeratuÂran Menteri Perhubungan itu jelas soal fungsi terminal sebagai tempat naik turun penumpang dari angkutan kota.
Sehingga tidak boleh ada aktivitas jual beli dalam kawasan terminal, yang berdampak akan menganggu fungsi sebenarnya dari terminal itu sendiri.
“Yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah, yaitu terkait pembangunan lapak dalam terminal. Terminal itu hanya diperunÂtukkan untuk kendaraan umum, pangkalan kendaraan umum, tempat naik turunnya penumpang, tidak ada aktivitas dagang didalam terminal,” ujarnya.
Untuk itu, ASKA minta baik PemÂprov maupun Kota Ambon, untuk segera membongkar pembanguÂnan lapak yang sudah dibangun oleh pihak ketiga itu,”tegasnya, kepada Wartawan, di Balai Kota Ambon, Senin (20/3).
Selain soal lapak, ASKA juga meminta Pemkot Ambon melakuÂkan rapat bersama pihak PertaÂmina dan juga SPBU di Kota Ambon, untuk membahas soal pemÂbatasan BBM, khususnya pertalite dengan penggunaan barcode, yang hanya dikhususkan bagi angkutan kota. Sementara yang melakukan pengisian BBM pada SPBU dalam kota, juga oleh Angkot ASDP dari Pulau Ambon atau Kabupaten Maluku Tengah.
Menurutnya, Dishub provinsi telah menyampaikan, bahwa untuk barcode ini belum diperlakukan, maÂsih sebatas uji coba tapi faktaÂnya, SPBU sudah mewajibkan ini bagi para sopir.
“Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot dan Pemprov agar segera duduk hadirkan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, agar bisa penggunaan barcode ini,” pintanya.
Selain itu, ASKA juga meminta agar pemerintah segera berkoorÂdinasi dengan pihak Pertamina maupun SPBU, terkait pengopeÂrasian SPBU khusus untuk pengiÂsian BBM jenis pertalite, agar dibuka 24 jam.
“Terkait juga dengan kuota untuk BBM kami minta agar supaya kuota BBM, bukan saja untuk Kota Ambon, tetapi untuk pulau Ambon,” paparnya.
ASKA juga memprotes keberaÂdaan transportasi online, khususÂnya maxim yang mana keberaÂdaannya dinilai telah merugikan para sopir angkot konvensional.
Menurutnya, telah berulang kali ASKA menyampaikan penolakan ini, namun tidak digubris oleh pemerinÂtah. Padahal, jelas-jelas ini sangat merugikan para sopir angkot.
Karena itu, selaku warga kota yang membayar pajak kepada Pemkot, jauh lebih besar dibanÂdingÂkan transportasi online terseÂbut.
“Setiap tahun, ada sekitar Rp4 juta pajak dan lainnya yang peÂngusaha angkot bayarkan ke pemÂkot. Dan itu sebagai sumbangan PAD terbesar bagi pemerintah. Kita lihat jika ini tidak ditindaklanjut, maka ASKA bersama pengusaha angkot juga akan mengambil satu keputusan, tidak menyetor pajak dan lainnya bagi Pemkot,” cetusnya.
ASKA meminta, agar pemerintah baik kota maupun provinsi, untuk segera membubarkan transportasi online ini.
Diduga Dibeking
ASKA juga menduga Asosiasi Pedagang Mardika (APMA) leluasa melakukan tindakan apapun di kawasan pasar dan Terminal Mardika Ambon. Kewenangannya bahkan dinilai melebihi pemerinÂtah di daerah ini.
“Kalau berbicara terkait dengan APMA, sebenarnya APMA ini kalau mau dibilang dia sudah lebih besar dari pada pemerintah, kaÂrena dia bisa seenaknya saja membangun tanpa koordinasi dari pemerintah. Dia bertindak seakan-akan dia ini diatasnya pemerintah. Takutnya jangan-jangan ada oknum-oknum pejabat di Pemkot, yang bermain dibelakang semuaÂnya ini,” tegas Ketua Umum ASKA Kota Ambon, Paulus Nikijuluw, kepada Wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (20/3).
Dia meminta, agar persoalan ini mestinya diselidiki, baik oleh internal Pemerintah Kota sendiri atas dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabatannya yang memback-up tindakan-tindakan pihak APMA, yang dinilai sangat bertentangan dengan prikemanusiaan, dengan mengorbankan para pedagang yang notabennya adalah warga Kota Ambon.
“Bahkan tidak hanya pejabat di kota, kami juga menduga ada pihak tertentu di Pemerintah ProÂvinsi, yang juga mendukung tindaÂkan APMA di kawasan Terminal Mardika. Jika ini benar, ada apa deÂngan pemerintah ini. Tolong diseÂlidiki, jangan-jangan ada pejabat yang bermain. Jika ada bukti soal ini, maka harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Copot Sekum
Ketua Asosiasi Sopir Angkot Ambon (ASKA), Paulus Nikijuluw umumkan pencopotan Risman Laduheru dari jabatan Sekertaris Umum (Sekum) ASKA Kota Ambon.
Kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (20/3), Nikijuluw menÂjelaskan, Laduheru dinilai suÂdah melanggar disiplin organisasi dengan mendukung pembanguÂnan lapak dikawasan terminal Mardika Ambon.
“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan, bahwa Risman Laduheru kini telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekum ASKA,” kata Nikijuluw.
Menurutnya, Laduheru telah mengambil langkah ambisi untuk mendukung pembangunan lapak demi kepentingan pribadi.
Bahkan, yang bersangkutan saat itu secara diam-diam hadir dalam rapat koordinasi bersama DPRD Maluku, yang berbuntut pada pengÂusiran Ketua Umum ASKA. “Jadi dia ini bermain di belakang untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Ditanya terkait apakah Laduheru juga akan dipecat dari organisasi ASKA, Nikijuluw mengatakan, hal itu akan melewati berbagai pertimÂbaÂngan lainnya. Karena setelah proÂses ini, ada kesempatan yang dibeÂrikan bagi bersangkutan untuk meÂlakukan pembelaan dan sebagainya.
“Nanti akan diberikan ruang untuk Risman pembelaan, jadi tidak langsung dipecat, tapi diberi ruang dulu,” ujar Nikijuluw.
Saat ini, lanjutnya, Tedy Melwan yang kini dipercayai untuk mengÂgantikan posisi Laduheru dari jabaÂtan Sekum ASKA selaku Plt. (S-25)