AMBON, Siwalimanews –Â Komisi IV DPRD Provinsi MaÂluku memberikan batas wakÂtu bagi Direktur RS HauluÂssy, Nasaruddin untuk menunÂtaskan pembayaran insentif tenaga kesehatan pekan depan.
Pemberian batas waktu peÂnyelesaian persoalan insentif tenaga kesehatan menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja bersama Direktur RSUD dr M Haulussy, Kepala BPJS Cabang Ambon dan Kepala Kimia FarÂma Cabang Ambon, Kamis (30/3).
Ketua Komisi IV, Samson Atapary mengatakan salah satu upaya untuk mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan yakni dengan mengubah salah ketentuan pasal 4 ayat 6 Juknis guna mempermudah proses pembayaran.
âKalau ketentuan dalam juknis yang menjadi arahan inspektorat Maluku ini tidak diubah maka, janji Direktur RS Haulussy untuk memÂbayar tidak akan tercapai, sebab daÂlam juknis itu mewajibkan 1.032 peÂgawai RS untuk tanda tangan berita acara sosialisasi,â ungkap Atapary.
Dijelaskan, Direktur RS Haulussy harus segera melakukan koordinasi dengan Inspektorat Maluku untuk dilakukan perubahan terhadap jukÂnis pembagian insentif tenaga keseÂhatan, secepatnya dan jika sudah dilakukan maka pembayaran akan dilakukan sebelum lebaran.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Elviana Pattiasina mengatakan tidak ada alasan bagi Direktur RS HauÂlussy untuk menunda-nunda pemÂbaÂyaran insentif, tenaga kesehatan sebab berulangkali dijanjikan tetapi belum kunjung direalisasikan.
âAlasan pak Direktur itu kan karena kemarin ada dalam proses akreditas dan ini sudah selesai maka kita berikan waktu sampai tanggal 6 atau sebelum paskah ini, sudah mesti bayar,â tegasnya.
Menurutnya, Direktur harus mendesak tim juknis untuk berkerja ekstra untuk melengkapi semua arahan Inspektorat Maluku sehingÂga pembayaran segera dilakukan sebab anggaran yang diperuntukÂkan untuk pembayaran Insentif telah tersedia sejak tahun lalu.
Jika sampai tanggal 6 Mei, pemÂbayaran belum juga dilakukan deÂngan alasan apapun maka komisi akan memandang alasan tersebut hanyalah dibuat sebab persoalan ini bukan hal baru melainkan, sudah cukup lama sehingga tidak ada alasan bagi RS Haulussy untuk menunda pembayaran.
âSosialisasi itu hanya satu hari jadi tidak ada alasan lagi pokoknya taÂnggal 6 harus dibayar, Direktur tidak bisa main-main sebab semua ini terjadi karena ketidakseriusan dari rumah sakit, jadi wajib ditinÂdaklanjuti.
Ingkar Janji
Direktur RS Haulussy menuai kecaman dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, lantaran sering berjanji akan melakukan pemÂbayaran insentif tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19.
Kecaman dan kritikan pedas terÂhadap direktur rumah sakit milik Pemprov Maluku ini dilontarkan pimÂpinan dan anggota Komisi IV dalam rapat kerja bersama Direktur RS Haulussy, Kepala BPJS Cabang AmÂbon dan Kepala Kimia Farma CaÂbang Ambon, Kamis (30/3).
Anggota Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku, Hengky Pelata meÂngatakan, janji untuk melakukan pembayaran insentif tenaga keseÂhatan telah diungkapkan Direktur RS Haulussy sebanyak empat kali, tetapi sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pembayaran.
âSudah empat kali bapak janji bagi kami untuk segera membayar tapi apa sampai dengan saat ini belum dibaÂyar, padahal sudah sampai di pimÂpinan DPRD yang selesaikan. KeliÂma kali datang harus tidak ada maÂsalah dan alasan lagi,â ujar Hengky.
Direktur kata Hengky, harus meÂnggunakan hati dalam memberikan pelayanan kepada para tenaga keseÂhatan yang sudah melakukan tugas dalam melayani pasien covid-19 artinya semua persoalan yang seÂlama ini menjadi kendala mestinya dituntaskan oleh Direktur.
Apalagi, persoalan insentif tenaÂga kesehatan bukan baru terjadi teÂtapi sudah ada sejak satu tahun lalu tetapi karena tidak adanya keseriÂusan dari Direktur RS Haulussy untuk menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan.
Menurut Pelata, DPRD Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Direktur karena menjadi wewenang gubernur tetapi jika persolaan pembayaran Insentif tenaga kesehatan ini tidak ditunÂtaskan, maka Komisi IV bisa saja meÂrekomendasikan pergantian dalam paripurna Laporan PertanggungjaÂwaban Gubernur tahun 2022.
âKita memang tidak bisa mengÂgantikan bapak tapi kalau seluruh Fraksi rekomendasi dalam paripurna LPJ Gubernur maka pasti bapak diÂganti, jadi kita minta serius untuk tunÂtaskan persoalan ini,â tegas Pelata.
Pelata juga menyayangkan perÂnyaÂtaan yang dilontarkan Direktur RS kepada para pegawai saat meÂmimpin apel yang menyatakan, jika tidak takut kepada DPRD. MenuÂrutnya, direktur tidak boleh mengeÂluarkan pertanyaan seperti demikian sebab DPRD dan direktur RSUD adalah mitra yang saling mendukung dan membantu sehingga tidak tepat pernyataan itu dikeluarkan.
Politisi Hanura Maluku ini pun meminta komitmen Nazaruddin untuk segera dibayar sebab dari segi aturan tidak ada lagi persoalan yang menghambat pembayaran.
Senada, anggota komisi IV RosÂtina juga mengecam kinerja NazaÂruddin yang hingga saat ini belum mampu membayar insentif tenaga kesehatan, padahal berulang kali Direktur berjanji segera melakukan pembayaran.
Menurutnya, Direktur RS jangan memberikan harapan palsu kepada DPRD terkait dengan waktu pemÂbayaran sebab akibat dari janji tersebut DPRD telah menyampaikan kepada tenaga kesehatan, dan akhirÂnya DPRD yang dianggap berboÂhong kepada nakes.
âSaya minta jangan kita diberikan harapan palsu, nanti kita dianggap berbohong lagi kepada tenaga kesehatan,â ujar Rostina.
Rostina pun memberikan periÂngaÂtan kepada Direktur RS Haulussy unÂtuk segera melakukan pembayaÂran seÂbelum Jumat Agung, sehingga dapat membantu kebutuhan masÂyarakat.
Sementara itu, Direktur RS HauÂlussy, Nazaruddin mengatakan piÂhaknya tidak pernah menahan hak tenaga kesehatan namun ada insÂtruksi Inspektorat Provinsi Maluku, maka pihaknya kembali menginsÂtruksikan tim juknis untuk meninÂdaklanjuti instruksi Inspektorat.
âBukan saya tidak mau bayar, tapi ada instruksi Inspektorat makanya saya sudah minta tim Juknis untuk segera melengkapi administrasi,â ucap Nasaruddin.
Salah satu yang menjadi instruksi Inspektorat Maluku kata NasarudÂdin berkaitan dengan sosialisasi kepada tenaga kesehatan yang haÂrus dilakukan, sehingga dokumen ini harus dipenuhi terlebih dahulu.
Nasaruddin menegaskan jika semua administrasi telah lengkap sesuai dengan instruksi Inspektorat Maluku maka, pihaknya akan meÂlakukan pembayaran instensif tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19. (S-20)