AMBON, Siwalimanews – Setelah resmi menerima berkas perkara Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Seram Bagian Timur, Idrus Lestaluhu dari tim penyidik Kejati Maluku, Rabu (21/2) Jaksa Penuntut Umum Kejari SBT menahan tersangka di Rutan Kelas II Ambon selama 20 hari kedepan.
Menurut Plt Kasi Penkum dan humas Kejati Maluku. Aizit P. Latuconsina, penaÂhaÂnan terhadap IL selama 20 hari mulai 21 Februari 2024 unÂtuk kepentingan peÂlimÂpahan berkas ke Pengadilan Tipikor Ambon.
Penahanan terhadap IL dilakukan, Rabu (21/2) setelah berkas perkaÂranya dilimpahkan ke JPU Kejari SBT.
IL sendiri ditahan sebagai terÂsangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda KabuÂpaten SBT Tahun Anggaran 2021
Penyerahan tahap II dilakukan oleh Kasi Penuntutan Bidang Pidsus Kejati Maluku Rozali Afifudin, kepada Kasi Pidsus Kejari SBT Reinaldo Sampe.
âSetelah penyerahan Tahap II hari ini maka tahapan penanganan perkara beralih ke tahap penunÂtutan, dan status IL beralih dari terÂsangka menjadi terdakwa,â UngÂkap LatuÂconsina dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Rabu (21/2)
Untuk diketahui, Anggaran BeÂlanja Langsung dan Tidak LangÂsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 adalah seÂbesar Rp. 28.839.458.913,00 terÂdiri dari Anggaran Belanja LangÂsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 12.789.905.293,00 dan AnggaÂran Belanja Tidak Langsung (BeÂlanja Barang dan Jasa) sebesar Rp. 16.049.553.620,00.
Dan berdasarkan hasil peÂnyiÂdikan ditemukan dugaan kerugian keuangan negara dalam pengeÂlolaan anggaran tersebut sebesar Rp. 2.582.035.800.
Selanjutnya Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri SBT memperÂsiapkan surat dakwaan dan berkas perkara beserta administrasi pelimpahan perkara untuk segera melimpahkan perkara dimaksud ke Pengadilan Tipikor pada PeÂngadilan Negeri Ambon.
IL didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sedangkan subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Ditahan
Kejaksaan Tinggi Maluku meÂ-nahan Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Seram Bagian Timur, Idris Lestaluhu.
Tersangka ditahan atas dugaan korupsi Anggaran Belanja Langsung Setda SBT. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIT hingga sore hari.
âUntuk kasus dugaan korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung di Setda SBT sudah kami tetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial IL selaku bendahara pengeluaran,â ungkap Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Y. E Oceng Almahdali
Nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda SBT Tahun 2021 sebesar Rp28,8 miliar terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp12,7 miliar serta belanja barang dan jasa Rp16,4 miliar.
Kata dia, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Maluku nilai kerugian yang dialami sebesar Rp2,5 miliar.
Ia menjelaskan, dari Rp2,5 miliar total kerugian negara hingga kini belum ada pengembalian. âBelum ada pengembalian kerugian negara oleh tersangka,â beber Kasi penyidik. (S-26)