AMBON, Siwalimanews – Ditreskrimsus Polda Maluku didorong untuk tidak saja menaÂhan mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, Peking Caling tetapi juga kejar tersangka lain.
Tercatat ada delapan tersangka yang sudah ditetapkan oleh DitÂreskrimsus Polda Maluku selain mantan Kadishub SBB Peking Coling (PC) yaitu, H (PPK), ARVM (Direktur), SP (Penyedia PT KAM), F (Konsultan Pengawas), CS, MM, dan SMB (Pokja) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cepat Kabupaten SBB tahun 2020.
Mantan Kadishub ditahan pada Kamis (8/6) ke Rutan Polda MaÂluku sekitar pukul 19.55 WIT menÂjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Bhayangkara Ambon. selanjutnya dengan menggunaÂkan rompi tahanan, PC dibawa meÂnggunakan mobil suzuki meÂrah dengan nomor polisi DE 1880 AF.
Sesuai jadwal, empat tersangÂka yang lainnya juga dipanggil namun mereka mangkir dan tidak mengindahkan panggilan peÂnyidik.
Sesuai jadwal, penyidik menÂjadwalkan pemanggilan terhadap lima orang tersangka untuk dipeÂriksa, namun hanya dihadiri oleh eks Kadishub SBB, sementara empat lainnya mangkir dari pangÂgilan penyidik yaitu, CS, MM dan SMB (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen inisial H yang saat ini menjabat Sekdis PUPR Kabupetn SBB.
Praktisi Hukum, Fileo Pistos Noija meminta, Penyidik DitresÂkrimÂsus Polda Maluku tidak saja menahan tersangka mantan KadisÂhub SBB, tetapi kejar juga terÂsangka lain.
Dia percaya, polisi akan berÂtindak adil dan tegas terhadap para tersangka dan siapapun yang sudah ditetapkan tersangka harus diberlakukan yang sama.
Jika para tersangka ini mangkir, kata Noija, maka pasti pihak peÂnyidik akan memanggil kembali teÂtapi masih terus mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik, maka tentu saja akan dipanggil paksa.
âSoal ketidakhadiran 4 tersangka dalam pemeriksaan, berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 81 jelas. Jika panggilan pertama tidak datang maka panggilan kedua jemÂput kalau tidak ada alasan, âkatanya saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Minggu (11/6).
Dia juga meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk memanggil para tersangka lainnya dan juga menahan mereka.
âDengan demikian kalau meÂmang model seperti itu yang dipaÂnggil 5 orang 4 orang tidak datang, maka saya kira dengan kewenaÂngan penyidik langsung ditahan sajaâ cetusnya.
8 Tersangka Pengadaan Kapal SBB Segera Diperiksa
Setelah menetapkan 8 tersangÂka pengadaan kapal cepat KabuÂpaten Seram Bagian Barat pada Selasa (30/5) lalu, penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku mulai menyusun agenda pemeriksaan.
Penyidik akan memeriksa 8 aktor yang betanggung jawab atas raibnya uang negara Rp.5.072. 772.386 dalam proyek tersebut akan diperiksa pekan depan oleh.
âSurat panggilan sementara disiÂapkan dan segera dilayangkan unÂtuk pemeriksaan 8 tersangka,â ungÂkap Dirkrimsus Polda Maluku, KomÂbes Harold Wilson Huwae kepada wartawan di Ambon, Sabtu (3/6).
Delapan tersangka yang ditetapÂkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tahun 2020 ini, masing masing berinisial PC (PA), H (PPK), ARVM (Direktur), SP (PeÂnyedia PT KAM), F (Konsultan PeÂngawas), CS, MM, dan SMB (Pokja).
Mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini meÂmasÂtikan pemeriksaan 8 tersangÂka ini akan dilakukan pekan depan.
âRencananya pekan depan pemeriksaan sudah mulai dilakuÂkan,â ujarnya.
Sebelumnya, penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Tak main main 8 orang yang diduga kuat terlibat dalam korupsi yang merugikan negara sebesar Rp.5.072.772.386 ditetapkan sebagai tersangka.
8 tersangka yang ditetapkan daÂlam kasus dugaan korupsi peÂngaÂdaan kapal tahun 2020 ini, masing masing berinisial PC (PA), H (PPK), ARVM (Direktur), SP (Penyedia PT KAM), F (Konsultan Pengawas), CS, MM, dan SMB (Pokja).
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Selasa (30/5) malam menyebutÂkan, penetapan tersangka dilakuÂkan melalui gelar perkara yang diÂgelar penyidik Ditreskrimsus pada Selasa, 30 Mei 2023.
âYang ditetapkan sebagai terÂsangka 8 orang. Mereka berinisial PC, H, ARVM, SP, F, CS, MM, dan SMB,â katanya
Para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18Â UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ditambahkan, usai penetapan tersangka, penyidik akan melaÂyangÂkan panggilan untuk pemeÂriksaan ke-8 aktor dengan status sebagai tersangka. âSetelah ini para tersangka dijadwalkan untuk kembali diperiksa dalam status tersangka,â jelasnya. (S-26)