AMBON, Siwalimanews – Â Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu berpendapat bahwa, jika spot air bersih yang ditemukan Kejaksaan Tinggi Maluku di Pulau Haruku terbengkalai, maka bukti dugaan korupsi dalam kasus ini nyata.
Karena itu, dirinya meÂminta, penyidik Kejati Maluku untuk menindaklanjuti teÂmuan tersebut dan menunÂtaskan proyek air bersih yang menggunakan dana pinjaÂman PT Sarana Multi InfraÂstruktur dengan nilai kontrak 12,4 miliar rupiah
Pellu meminta, tim penyiÂdik Kejati Maluku serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku.
âIni menyangkut keuangan negara jadi Kejaksaaan Tinggi Maluku harus serius kalau sudah menemukan spot air bersih terbengkalai maka harus diusut tuntas,â pinta Pellu saat diwawanÂcarai Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Minggu (30/7).
Kata dia, Kejaksaan Tinggi Maluku telah menemukan dua spot pekerjaan yang terbengkalai maka potensi tindak pidana korupsi telah nyata, sehingga menjadi peluang bagi tim penyidik untuk menuntaskannya.
Menurutnya, jika berdasarkan pengembangan terhadap temuan dilakukan ternyata telah ada dua alat bukti maka kasusnya sudah harus ditingkatkan dari penyelidiÂkan ke penyidikan.
âKalau sudah memenuhi unsur maka kasusnya sudha harus diÂtingÂkatkan ke penyidikan kemudian dicari bukti siapa yang diduga terlibat dan kemudian menetapkan tersangka,â cetusnya.
Dorong Jaksa Tuntaskan
Terpisah, komisi III DPRD ProÂvinsi Maluku mendorong KejakÂsaan Tinggi Maluku mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek air bersih di Pulau Haruku.
Anggota Komisi III DPRD MaÂluku, Fauzan Husni Alkatiri menÂjelaskan, sejak awal dirinya telah menyampaikan kepada kejaksaan agar segera menindaklanjuti peristiwa yang memiliki potensi tindak pidana korupsi.
âBeberapa proyek yang terÂbengkalai dan telah dicairkan seratus persen itu dugaan korupsi secara nyata, termasuk air bersih di Pulau Haruku ini harus diusut tuntas,â tegas Alkatiri kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Minggu (30/7).
Menurutnya, komisi III DPRD Maluku hanya memiliki fungsi pengawas terhadap pengerjaan proyek yang dibelanjakan dengan APBD maupun APBN, dan rekoÂmendasinya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Kejati sudah saat membongkar semua praktek korupsi yang menyebabkan proyek air bersih tidak dapat dirasakan masyarakat di Pulau Haruku, sebab anggaran yang dikeluarkan cukup besar.
âBola ini ada di Kejaksaan Tinggi jadi tolong serius agar masyarakat Maluku memiliki contoh dalam pemÂbangunan yang bersih dan berÂmanfaat bagi masyarakat,â ujarnya.
Alkatri berharap, jika telah ada alat bukti maka Kejaksaan Tinggi harus segera menetapkan tersaÂngÂkanya agar ada efek jera bagi semua pihak.
Jaksa Temukan
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku meneÂmukan sejumlah fakta dalam proyek air bersih Haruku yang dibiayai dengan dana PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai kontrak 12,4 miliar rupiah
Fakta yang ditemukan berupa sejumlah spot yang tidak berfungsi, padahal instalasi pipa untuk mengaliri air sudah terpasang.
âMemang secara teknis pipanya ada, namun tidak berfungsi, kita suÂdah beberapa kali panggil pekerja namun pekerja ini berasal dari luar kota, sehingga masih diupayakan,â ungkap Kajati Maluku, Edward KaÂban dalam coffee morning bersama wartawan di Kantor Kajati Maluku, pekan kemarin.
Kata Kajati, ada 2 spot proyek air bersih tidak berfungsi, sehingga peÂnyidik masih menelusuri penyeÂbabnya. âAda beberapa kegiatan yang dilakukan penyelidikan, tim sudah turun dan sampai saat ini kita terus lakukan pemeriksaan intens,â tandasnya.
Untuk diketahui dalam penyelidiÂkan kasus ini, tim penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas PUPR Provinsi MaÂluku sebagai saksi. Selain pemeÂrikÂsaan saksi, tim KeÂÂjati Maluku juga bersama DiÂnas PUÂPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM, turun langÂsung meÂmeriksa proÂyek air bersih terseÂbut di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. (S-20)