AMBON, Siwalimanews – Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, didesak segera mengusut anggaran di Dinas Kesehatan Maluku yang terindikasi fiktif.
Anggaran belanja taÂhun 2024 di Dinas KeseÂhatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa dipertanggung jawabÂkan.
Kebocoran ini terungÂkap setelah tim InspekÂtorat Maluku melakukan pendamÂpingan pengaÂwasan pengelolaan keuaÂngan pada Dinas KeseÂhatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampiÂngan terbatas pada perÂtanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja bendahara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.
Akademisi Hukum UniÂdar Rauf Pellu menyaÂyangkan tata kelola keuaÂngan pada Dinas KeseÂhatan yang mengakiÂbatkan adanya anggaran daerah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Dijelaskan setiap angÂgaran yang digelontorkan dari APBD oleh masing-masing OPD termasuk Dinas Kesehatan mestinya dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaan anggaran.
Namun, jika sampai dengan berÂakhirnya tahun anggaran tidak dapat dipertanggung jawabkan maka ini suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dibenarkan.
âMestinya penggunaan setiap anggaran daerah itu harus tertangÂgung jawab dan OPD khususnya Dinkes harus bertanggung jawab atas anggaran 1.8 miliar itu,â kesal Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (20/4).
Menurutnya, walaupun oleh Inspektorat baru dalam temuan penÂdampingan tetapi jika indikasinya terbuka maka persoalan ini harus diusut oleh aparat penegak hukum.
Pellu mengaku pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam kedudukannya sebagai APIP merupakan bentuk pencegahan dini indikasi korupsi, tetapi jika ada indikasi kasus korupsi maka tidak salah jika diusut.
âInspektorat itu kan APIP dan pemeriksaannya bersifat internal tapi kalau ada temuan maka harus diusut tuntas,â tegas Pellu.
Pellu pun berharap Gubernur MaÂluku, Hendrik Lewerissa dapat memaÂnggil Inspektur Daerah guna meminta penjelasan terkait tindakÂlanjut temuan pendampingan tersebut.
Perlu Diusut
Praktisi Hukum Rony Samloy mengatakan Inspektorat sebagai APIP walaupun pemeriksaannya bersifat ke dalam tetapi kalau aparat penegak hukum mencium adanya korupsi dalam kasus itu maka harus diusut.
Polisi ataupun Jaksa menurut Samloy dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pada Dinas Kesehatan tersebut.
âWalaupun masih dalam temuan pendampingan tapi tidak menjadi masalah. Artinya kalau aparat penegak hukum dalam konteks bahwa mereka harus proaktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi, tidak salah kalau antara polisi maupun kejaksaan mengusut kasus ini,â kata Samloy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (20/4).
Apalagi jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabÂkan dengan bukti dokumen belanja cukup besar yakni Rp1,8 miliar.
Selain itu, kasus ini mungkin saja dapat menjadi pintu masuk dari kasus yang lain senan lima tahun belakangan ini, banyak masalah yang terjadi di Dinas Kesehatan.
âKita tahu kan 5 tahun sebÂelumnya itu kan Dinas Kesehatan ini menjadi bagian dari dinas yang tidak jujur menurut saya sebab banyak masalah tenaga kesehatan yang tidak dibayar dan itu puncaknya ada Dinas Kesehatan sebagai kuasa penggunaan jadi ini menjadi pertanyaan,â jelasnya.
Samloy pun berharap polisi dan Jaksa tidak hanya menunggu bola, tapi harus menjemput bola sebab masyarakat menunggu sikap proÂaktif dari aparat penegak hukum baik polisi untuk mengusut kasus ini.
Kadinkes Ngaku tak Tahu
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor mengaku tidak mengetahui adanya anggaran 1.8 miliar yang menjadi masalah.
Penegasan ini diungkapkan Yan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (17/4) merespon adanya infomasi temuan pendampingan inspektorat Maluku yah menemukan adanya 1.8 miliar yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan.
Yan mengatakan selama menjadi Kepala Dinas Kesehatan, dirinya tidak pernah mendapatkan laporan informasi atau surat dari inspektorat Maluku perihal adanya temuan pendampingan tersebut.
âSaya tidak pernah tahu kalau ada temuan pendampingan dari inspekÂtorat dengan jumlah 1.8 miliar rupiah,â ujar Yan.
Diakuinya inspektorat Maluku memang melakukan review terkait penggunaan anggaran Tahun 2024, tetapi bukan saja dinas kesehatan melainkan seluruh OPD.
Bahkan Yan mengakui belum pernah melihat data atau dokumen resmi dari Inspektorat Maluku terkait dengan adanya temuan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
âJadi soal angka 1.8 miliar itu saya tidak tahu, makanya saya kaget dengan adanya pemberitaan itu juga. Kalaupun ada mungkin sebelum saya kadis,â tegasnya.
Kendati begitu, Yan mengaku akan berkoordinasi dengan InspekÂtorat Maluku guna memastikan adanya temuan tersebut.
Ada Bau Korupsi
Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari satu miliar rupiah uang daerah di Dinas Kesehatan Maluku, tak bisa dipertanggung jawabkan.
Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa diper-tanggungjawabkan.
Kebocoran ini terungkap setelah tim Inspektorat Maluku melakukan pendampingan pengawasan pengeÂloÂlaan keuangan pada Dinas KeseÂhatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampingan terbatas pada pertanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja bendahara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.
Temuan ini terungkap dari adanya salinan dokumen laporan pendamÂpingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima Siwalima, ditandataÂngani Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku.
Saat pendampingan tim InspekÂtorat Maluku menemukan kekosoÂngan anggaran pada bank. SemenÂtara uang tunai pada kas sebesar Rp 285.936.000.
Sejak tanggal 8 Februari-27 September 2024, bendahara pengeluaÂran diketahui telah melakukaÂn pencairan anggaran (UP/GU/UT) sebesar Rp6.938.987.659. Dari total anggaran yang dicairkan, ada sebesar 14% atau yang dicairkan, ada sebesar 14% atau sekitar Rp 986.860.213 memiliki bukti yang tidak lengkap (Januari-Agustus).
Sementara sisanya sebesar Rp5.952.127.446 tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid.
Tim Inspektorat menemukan seÂjumlah permasalahan atas temuan tersebut. Diantaranya, pertanÂggunÂgÂjawaban belanja yang disampaikan tidak memiliki kwitansi proyek; Total nilai belanja pada BKU tidak seÂsuai dengan nota belanja; Adanya gabuÂngan beberapa nota belanja, contohÂnya nota belanja bensin, peÂrÂjalanan dinas; Pencatatan mendahului nota belanja, contohnya nota belanja benÂsin; Dan beberapa kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan pencatatan pada BKU.
Bahkan, hingga pemeriksaan kas pada 10 Oktober 2024, tim dalam laporannya menyebutkan bendahara Dinkes Maluku belum memperÂtanggungjawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Ini berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Dari proses pendampingan yang dilakukan, tim Inspektorat Maluku menyarankan agar Sekretaris Daerah melakukan audit terhadap bukti-bukti belanja yang tidak dapat ditelusuri.
Tim juga memerintahkan bendaÂhara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Maluku agar segera mempertanggung jawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600. (S-20)