SIWALIMA.id > Berita
Soal Dugaan 1,8 M di Dinkes Maluku Jaksa & Polisi Diminta Usut
Headline , Hukum | Senin, 21 April 2025 pukul 23:34 WIT

AMBON, Siwalimanews – Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, didesak segera mengusut anggaran di Dinas Kesehatan Maluku yang terindikasi fiktif.

Anggaran belanja ta­hun 2024 di Dinas Kese­hatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa dipertanggung jawab­kan.

Kebocoran ini terung­kap setelah tim Inspek­torat Maluku melakukan pendam­pingan penga­wasan pengelolaan keua­ngan pada Dinas Kese­hatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampi­ngan terbatas pada per­tanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja bendahara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.

Akademisi Hukum Uni­dar Rauf Pellu menya­yangkan tata kelola keua­ngan pada Dinas Kese­hatan yang mengaki­batkan adanya anggaran daerah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dijelaskan setiap ang­garan yang digelontorkan dari APBD oleh masing-masing OPD termasuk Dinas Kesehatan mestinya dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaan anggaran.

Namun, jika sampai dengan ber­akhirnya tahun anggaran tidak dapat dipertanggung jawabkan maka ini suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dibenarkan.

“Mestinya penggunaan setiap anggaran daerah itu harus tertang­gung jawab dan OPD khususnya Dinkes harus bertanggung jawab atas anggaran 1.8 miliar itu,” kesal Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (20/4).

Menurutnya, walaupun oleh Inspektorat baru dalam temuan pen­dampingan tetapi jika indikasinya terbuka maka persoalan ini harus diusut oleh aparat penegak hukum.

Pellu mengaku pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam kedudukannya sebagai APIP merupakan bentuk pencegahan dini indikasi korupsi, tetapi jika ada indikasi kasus korupsi maka tidak salah jika diusut.

“Inspektorat itu kan APIP dan pemeriksaannya bersifat internal tapi kalau ada temuan maka harus diusut tuntas,” tegas Pellu.

Pellu pun berharap Gubernur Ma­luku, Hendrik Lewerissa dapat mema­nggil Inspektur Daerah guna meminta penjelasan terkait tindak­lanjut temuan pendampingan tersebut.

Perlu Diusut

Praktisi Hukum Rony Samloy mengatakan Inspektorat sebagai APIP walaupun pemeriksaannya bersifat ke dalam tetapi kalau aparat penegak hukum mencium adanya korupsi dalam kasus itu maka harus diusut.

Polisi ataupun Jaksa menurut Samloy dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pada Dinas Kesehatan tersebut.

“Walaupun masih dalam temuan pendampingan tapi tidak menjadi masalah. Artinya kalau aparat penegak hukum dalam konteks bahwa mereka harus proaktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi, tidak salah kalau antara polisi maupun kejaksaan mengusut kasus ini,” kata Samloy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (20/4).

Apalagi jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawab­kan dengan bukti dokumen belanja cukup besar yakni Rp1,8 miliar.

Selain itu, kasus ini mungkin saja dapat menjadi pintu masuk dari kasus yang lain senan lima tahun belakangan ini, banyak masalah yang terjadi di Dinas Kesehatan.

“Kita tahu kan 5 tahun seb­elumnya itu kan Dinas Kesehatan ini menjadi bagian dari dinas yang tidak jujur menurut saya sebab banyak masalah tenaga kesehatan yang tidak dibayar dan itu puncaknya ada Dinas Kesehatan sebagai kuasa penggunaan jadi ini menjadi pertanyaan,” jelasnya.

Samloy pun berharap polisi dan Jaksa tidak hanya menunggu bola, tapi harus menjemput bola sebab masyarakat menunggu sikap pro­aktif dari aparat penegak hukum baik polisi untuk mengusut kasus ini.

Kadinkes Ngaku tak  Tahu

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor mengaku tidak mengetahui adanya anggaran 1.8 miliar yang menjadi masalah.

Penegasan ini diungkapkan Yan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (17/4) merespon adanya infomasi temuan pendampingan inspektorat Maluku yah menemukan adanya 1.8 miliar yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan.

Yan mengatakan selama menjadi Kepala Dinas Kesehatan, dirinya tidak pernah mendapatkan laporan informasi atau surat dari inspektorat Maluku perihal adanya temuan pendampingan tersebut.

“Saya tidak pernah tahu kalau ada temuan pendampingan dari inspek­torat dengan jumlah 1.8 miliar rupiah,” ujar Yan.

Diakuinya inspektorat Maluku memang melakukan review terkait penggunaan anggaran Tahun 2024, tetapi bukan saja dinas kesehatan melainkan seluruh OPD.

Bahkan Yan mengakui belum pernah melihat data atau dokumen resmi dari Inspektorat Maluku terkait dengan adanya temuan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Jadi soal angka 1.8 miliar itu saya tidak tahu, makanya saya kaget dengan adanya pemberitaan itu juga. Kalaupun ada mungkin sebelum saya kadis,” tegasnya.

Kendati begitu, Yan mengaku akan berkoordinasi dengan Inspek­torat Maluku guna memastikan adanya temuan tersebut.

Ada Bau Korupsi

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari satu miliar rupiah uang daerah di Dinas Kesehatan Maluku, tak bisa dipertanggung jawabkan.

Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa diper-tanggungjawabkan.

Kebocoran ini terungkap setelah tim Inspektorat Maluku melakukan pendampingan pengawasan penge­lo­laan keuangan pada Dinas Kese­hatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampingan terbatas pada pertanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja bendahara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.

Temuan ini terungkap dari adanya salinan dokumen laporan pendam­pingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima Siwalima, ditandata­ngani Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku.

Saat pendampingan tim Inspek­torat Maluku menemukan kekoso­ngan anggaran pada bank. Semen­tara uang tunai pada kas sebesar Rp 285.936.000.

Sejak tanggal 8 Februari-27 September 2024, bendahara pengelua­ran diketahui telah melakuka­n pencairan anggaran (UP/GU/UT) sebesar Rp6.938.987.659. Dari total anggaran yang dicairkan, ada sebesar 14% atau yang dicairkan, ada sebesar 14% atau sekitar Rp 986.860.213 memiliki bukti yang tidak lengkap (Januari-Agustus).

Sementara sisanya sebesar Rp5.952.127.446 tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid.

Tim Inspektorat menemukan se­jumlah permasalahan atas temuan tersebut. Diantaranya, pertan­ggun­g­jawaban belanja yang disampaikan tidak memiliki kwitansi proyek; Total nilai belanja pada BKU tidak se­suai dengan nota belanja; Adanya gabu­ngan beberapa nota belanja, contoh­nya nota belanja bensin, pe­r­jalanan dinas; Pencatatan mendahului nota belanja, contohnya nota belanja ben­sin; Dan beberapa kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan pencatatan pada BKU.

Bahkan, hingga pemeriksaan kas pada 10 Oktober 2024, tim dalam laporannya menyebutkan bendahara Dinkes Maluku belum memper­tanggungjawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Ini berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dari proses pendampingan yang dilakukan, tim Inspektorat Maluku menyarankan agar Sekretaris Daerah melakukan audit terhadap bukti-bukti belanja yang tidak dapat ditelusuri.

Tim juga memerintahkan benda­hara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Maluku agar segera mempertanggung jawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps