Mayoritas masyarakat Maluku pada umumnya tidak terlalu familiar dalam pengalamannya sendiri terkait peristiwa nasional tahun 1998, melainkan konflik 1999 yang membenturkan sesama rakyat Maluku sendiri. Kendati memori kolektif konflik 1999 sangat kuat di Maluku, konflik ini diduga terkait erat terhadap Reformasi 1998 yang ke­duanya melibatkan unsur SARA. Dua peristiwa dari tahun dan isu yang berbeda memiliki persamaan bahwa kedua konflik ini memecah belah anak bangsa sendiri. Isu SARA menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak bersatu, baik pikiran maupun tindakan, yang ujungnya merugikan diri sendiri.

Reformasi 1998 merupakan pengalaman tragis, secara khusus kepada etnis Tionghoa yang menjadi korban penjarahan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Etnis Tionghoa yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dikambing­hitamkan secara tragis oleh sesamanya sendiri yang mencap dirinya sebagai “lokal” dan etnis Tionghoa sebagai “asing” atau “pendatang”. Setahun kemudian, benturan antara umat Kristen dan umat Islam terjadi di Maluku. Konflik antara lain memakan korban jiwa, menghanguskan tempat-tempat publik, dan mencurigai satu sama lain`. Baik umat Kristen maupun umat Islam menyadari bahwa keduanya adalah korban konflik, karena keduanya sama-sama menderita.

Hampir dua dekade lamanya, Indonesia kembali bergejolak. Memang selama lima kali pergantian presiden setelah turunnya Soeharto, ada saja demonstrasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada tanggal 25-29 Agustus 2025 tidak dapat diabaikan begitu saja. Unjuk rasa kekecewaan rakyat terhadap kebijakan anggota DPR semakin rumit. Demonstrasi berakhir ricuh. Narasi-narasi adu domba mulai muncul ke per­mukaan. “Bola panas” yang mengkambing­hitam­kan etnis Tionghoa, atau sekarang yang dikenal “Chindo” sempat gempar di media sosial. Tidak hanya himbauan etnis Tionghoa untuk beraktivitas secara berhati-hati tersebar memalui pesan beran­tai WA, ancaman penjarahan dan pembunuhan juga dikirim secara privat pada akun-akun IG yang beretnis Tionghoa. Namun masya­rakat telah belajar dari kesalahan. Terima kasih ke­pada Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, yang sem­pat menggem­par­kan dunia pendidikan nasional melalui prog`ram penulisan ulang sejarah kelam peristiwa 1998. Masyarakat secara tidak langsung diingatkan kembali bahwa banyak penduduk lokal menjadi korban reformasi 1998. Dalam hal ini, Etnis Tiong­hoa adalah juga lokal. Me­nyatukan barisan mem­per­kecil kemungkinan aktor-aktor tertentu meman­faatkan situasi yang` mempekeruh keadaan. Dalam hal ini membiaskan tujuan utama masya­rakat, yaitu kebijakan DPR-RI yang `mengun­tungkan mereka sendiri. Unjuk rasa ini ditujukan ke­pada kekeliruan kebijakan pe­merintah, bukan membenturkan sesama warganya sendiri.

Aspirasi ini tersebar sampai di Maluku. De­monstrasi di Maluku yang direncanakan berlang­sung pada tanggal 01 September 2025, pukul 09.30 WIT, akan didominasi oleh Gen Z. Kekhawa­tiran demonstrasi di Maluku adalah timbulnya kerusuhan yang berdampak pada pertikaian antaragama, seperti tragedi Maluku di akhir abad XX. Pada satu s`isi, mereka melek teknologi. Tidak se­perti g`enerasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi Baby Boomers, gen X, dan Millennials yang lahir tanpa teknologi dan atau beradaptasi dengan dunia ini, Gen z lahir dan bertumbuh di era ini. Media sosial mempe`rmudah gen z me­ngum­pulkan sejumlah informasi. Informasi ini dapat berupa aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap anggota DPR, demonstrasi yang berlangsung di Ibu Kota, termasuk berita-berita palsu yang beredar terkait isu demonstrasi di Jakarta. Di sisi lain, Gen Z tidak terlibat secara langsung pada konflik Ma­luku 1999.  Gen Z menerima “luka” konflik Maluku 1999 sebagai memori kolektif. Memori ini dilihat, didengar, dan dirasakan oleh generasi sebelumnya d`an dituturkan oleh Gen z. Pengalaman orang tua secara informal dan proses rekonsiliasi yang dilihat secara langsung melalui petinggi-petinggi adat atau pun tokoh-tokoh agama menjadi acuan bagaimana Gen Z menyikapi perbedaan keyakinan.

Unjuk rasa rakyat Maluku adalah tanda per­sa­tuan masyarakat menyuarakan aspirasinya di tengah-tengah krisis ekonomi dan kebijakan pe­merintah yang tidak pro-rakyat. Unjuk Rasa (01/09) di depan gedung DPRD Maluku menjadi ricuh antardemonstran. Mereka saling melempar botol air mineral oleh karena tudingan satu kelompok yang menerima suap. Kericuhan ini dinilai bahwa demonstran mudah terprovokasi oleh rumor.

Masyarakat menunggu DPR memenuhi 17+8 tun­tutan rakyat. Demonstrasi di Maluku dapat ter­ja­di kembali apabila DPR tidak memenuhi 17+8 tun­tutan rakyat. Berkaca dari unjuk rasa sebelum­nya, Menyatukan barisan adalah kunci agar k­e­ricuhan tidak terjadi oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan lain. Kericuhan dapat me­rusak fasilitas umum, memakan korban jiwa, atau pun perselisihan antaragama. Singkatnya, rakyat sendiri yang menjadi korban, baik umat Islam mau­pun umat Kristen Konflik Maluku 1999 adalah pela­jaran penting bagi rakyat tidak mudah terprovokasi dan tidak melawan sesama rakyat. Demonstrasi ini bertujuan untuk menyatukan barisan me­nyua­rakan aspirasi, mempererat solidaritas masyarakat Maluku, dan menjaga perdamaian di Maluku. Ber­satu tidak memecah-belah sesama membenturkan Isu SARA di “Bumi Raja-raja”. Salam Damai! Oleh: Michael Bryan Pattiasina Ketua Unit II Sektor Sion Jemaat Amahusu.(*)