AMBON, Siwalimanews – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku meminta seÂluruh masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan Sirekap, dan menunggu hasil perhituÂngan manual atau real count KPU.
Hal ini dikatakan anggota KPU Maluku, Hanafi Renwarin merespon keluhan masyarakat terkait gangguan yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi Suara KPU.
Hanafi menjelaskan, pasca terjadi gangguan pada sistem, KPU RI telah menghentikan sementara proses rekapitulasi suara ditingkat PPK guna memperbaiki sistem.
Penghentian rekapitulasi tersebut bertujuan agar data yang ditayangkan pada Sirekap sama dengan data real count KPU.
âKPU memang terus melaÂkukan maintenance terhadap sistem agar kembali memÂberikan informasi yang pasti kepada masyarakat, tapi tidak ada jaminan sistem akan kembali normal dalam beberapa hari kedepan, makanya rekapitulasi ditingkat PPK kembali dilanjutkan,â ungkap Hanafi kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Rabu (21/2)
Kata dia, KPU tidak mungkin memperpanjang waktu penghentian sementara rekapitulasi, sebab akan berpengaruh kepada waktu bagi PPK untuk menuntaskan perhituÂngan suara.
Atas persoalan yang terjadi, KPU kata Hanafi meminta semua masyaÂrakat agar tidak perlu terpengaruh dengan data yang ada dalam SireÂkap, tetapi harus bersabar menuÂnggu hasil perhitungan real count yang dilakukan KPU.
âMasyarakat tidak boleh terpeÂngaruh dengan Sirekap sebab Sirekap itu hanya alat bantu dalam memberikan informasi kepada masÂyarakat, tetapi yang jelas masyarakat harus menunggu hasil real count KPU,â tegasnya..
Hanafi menjamin seluruh proses yang dilakukan KPU dilakukan secara akuntabel dan transparan guna menjamin hak masyarakat.
Tak Siap
Komisi Pemilihan Umum dinilai tidak siap menyelenggarakan pemilu serentak 2024 dengan sejumlah persoalan yang terjadi.
Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu mengungkapkan, sejak hari pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara saat ini terdapat begitu banyak persoalan yang terjadi. Mulai dari persoalan teknis pemilu hingga masalah Sirekap yang justru menimbulkan dinamika ditengah masyarakat.
âBanyak masalah yang terjadi selama pemilu ini, mulai hal teknis seperti tidak ada formulir C Plano, surat suara yang rusak dan sekaÂrang masalah sirekap, ini kan meÂnimbulkan pertanyaan dari publik,â ujar Tahitu saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Selasa (20/2).
Menurutnya, semua persoalan yang terjadi menunjukkan KPU seÂbagai penyelenggara tidak siap dalam menjalani tugas, padahal masyarakat menaruh perhatian besar bagi KPU.
Tahitu menegaskan jika KPU menyediakan aplikasi Sirekap sebaÂgai alat bantu bagi masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu mestinya sistim ini disiapkan deÂngan baik.
KPU sejak awal mestinya sudah memprediksi ratusan juta orang akan masuk mengakses system, sehingga Sirekap yang dibentuk juga harus handal.
Bukan sebaliknya dengan aplikasi Sirekap yang dibentuk justru menjadi polemik yang pada akhirnya masyarakat akan memperdebatkan data yang ada dalam sistem.
âKalau KPU tidak siap mestinya Sirekap itu jangan lagi digunakan, karena data yang digunakan tapi data yang disajikan justru merugiÂkan peserta pemilu, jadi dihentikan saja Sirekap itu,â tegasnya.
Hentikan Tayangan
Sementara itu, akademisi Fisip Unidar, Sulfikar Lestaluhu menyeÂsalkan penggunaan aplikasi Sirekap yang sampai saat ini tidak mampu memberikan informasi lengkap kepada masyarakat.
Dijelaskan, inovasi KPU dalam memÂbentuk sistem yang bertujuan memberikan informasi terkait hasil perhitungan suara di TPS kepada publik justru menimbulkan kebiÂnguÂngan dan polemik dalam masyarakat.
âMemang masyarakat ini bingung dengan data-data yang diupload dalam Sirekap, maka jangan salah kalau masyarakat menduga ada permainan dari oknum tertentu,â ujar Lestaluhu.
KPU kata Lestaluhu, mestinya mengadakan satu sistem yang mampu dan handal kepada masÂyarakat tetapi jika faktanya terjadi banyak masalah maka KPU sesuÂngguhnya tidak siap sebagai peÂnyelenggara.
Lestaluhu pun meminta KPU meÂnghentikan seluruh proses di Sirekap dan mengutamakan perhituÂngan manual, agar tidak terjadi persoalan yang lebih luas ditengah masyarakat.
âKalau Sirekap ini tidak dihentikan maka akan terjadi persoalan besar ditengah masyarakat, sebab orang akan menganggap data dalam SireÂkap itu benar, jadi sementara dihenÂtikan saja,â tegasnya.
DPRD Desak KPU
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak KPU menghentikan seluruh tayangan data pemilu yang ditampilkan dalam aplikasi Sirekap.
Sekretaris Komisi I DPRD Maluku, Michael Tasaney kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (20/2) menjelaskan, data yang ditampilkan dalam Sirekap telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Hal ini terjadi lantaran data yang diupload dalam sistem tidak sesuai dengan data rill pada masing-masing TPS.
âSejak selesai pemilu sampai saat ini data yang masuk di Sirekap justru membuat masyarakat menjadi bingung karena terjadi perubahan yang tidak wajar,â kesal Tasaney.
Penyajian data dalam Sirekap menurut Tasaney harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap penyelengÂgaraan terkait dugaan konspirasi dan sebagainya.
KPU kata Tasaney, tidak boleh membiarkan masalah sirekap ini terus menerus terjadi karena berpotensi dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.
Tasaney menegaskan jika sistem yang dibuat KPU menyulitkan masÂyarakat maka salah satu langkah yang harus ditempuh yakni mengÂhentikan seluruh tayangan Sirekap.
âKPU harus menghentikan seluÂruh tayangan Sirekap karena kalau tidak maka ini berpotensi menimÂbulkan konflik ditengah masyarakat karena tidak ada ketidakpastian,â tegasnya. (S-20)