AMBON, Siwalimanews – Sudah setahun lebih sejak 2022 lalu, Direktur RS Haulussy, Nazaruddin belum juga memÂbayar intensif tenaga kesehaÂtan yang melayani pasien CoÂvid-19.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Maluku, RosÂtina mengecam Nazaruddin. Nazaruddin dinilai melecehkan lemÂbaga legislatif tersebut. Karena suÂdah beberapa kali pertemuan deÂngan komisi bersama dengan DirekÂtur RS Haulussy dan telah disepaÂkati pembayaran intensif nakes, namun mirisnya sampai saat ini pemÂbayaran tersebut belum dilakukan.
Selain itu, lanjut Rosita, dalam pertemuan antara pimpinan DPRD, pimpinan komisi IV dan Direktur RS Haulussy beberapa waktu lalu telah disepakati agar pembayaran insentif tenaga kesehatan harus secepatnya dilakukan dengan mengunakan peÂtunjuk teknis yang telah di tandaÂtangani oleh Direktur.
âJujur kami berfikir pasca rapat itu manajemen RSUD sudah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepaÂkatan tapi ternyata Infomasinya belum juga dilakukan pembayaran kepada tenaga kesehatan itu,â ungÂkap Komisi IV DPRD Provinsi MaÂluku, Rostina kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/3).
Kata dia, hingga saat ini manajemen RS Haulussy belum juga melakukan pembayaran seÂ-suai dengan kesepakatan bersama dengan presentasi 50 persen, unÂ-tuk jasa dan 50 persen diperunÂtukÂkan untuk operasional rumah sakit.
Dijelaskan, persoalan insentif tenaga kesehatan yang diadukan nakes bukan lagi persoalan sebaÂ-tas komisi, tetapi telah menjadi persoalan secara kelembagaan DPRD sebab dalam penyelesaianÂnya langsung diambil alih oleh pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Direktur kata Rostina, mestinya selepas pertemuan tersebut harus merealisasikan pembayaran insentif tenaga kesehatan tanpa adanya tawaran menawar lagi, karena kesepakatan tersebut bersifat final untuk ditindaklanjuti.
âSudah disepakati pembagian 50:50 dan tidak ada lagi tawar menaÂ-war, Direktur maunya apa. Bagi kami Direktur Haulussy sejak awal terÂ-kesan main-main dengan persoÂalan insentif nakes, bagaimaÂna tidak komisi, sebelum sudah memutuskan 50:50 tetapi setelah direktur kembali dari luar daerah dirubah lagi menjadi 60:40,â ujar Rostina.
Politisi PKS Maluku ini pun mendorong jika dalam beberapa waktu kedepan Direktur RS tidak mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan maka gubernur harus melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja sebagai seorang Direktur RS Haulussy.
âMemang harus dievaluasi kinerja direktur, jangan berfikir sudah selesai Covid-19 lalu hak-hak tidak lagi dihargai, tetapi harus mengembalikan ingatan bahwa pada saat Covid perawat sudah mempertaruhkan nyawa maka menjadi tugas pemerintah untuk menghargai jasa para perawat tersebut,â cetusnya. (S-20)