Ambon, Siwalimanews – Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Maluku Hendrik LeÂweÂrissa diharapkan bisa serius memperhaÂtikan kondisi Bank Maluku. Yang jadi fokus guberÂnur baru adalah penemÂpatÂan orang yang kapaÂbel untuk melakukan pemÂbenahan total terhaÂdap bank pelat merah tersebut.
Demikian diungkapÂkan, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Kamis (23/1).
Rauf bilang, perhatian serius gubernur terpiluh ini sangat dibutuhkan kaÂreÂna, pengelolaan Bank Maluku-Malut selama beÂÂÂbeÂrapa tahun belaÂkaÂngan ini sering menimÂbulkan poleÂmik.
âBeberapa polemik yang terjadi mulai dari pemberian remunerasi tanpa keputusan RUPS, hingga polemik pembeÂrian bonus jumbo kepada direksi dan komisaris yang dikeluhkan karyawan.
âMemang kalau kita telusuri beÂberapa tahun belakangan ini meÂmang ada masalah serius yang terÂjadi dan butuh perbaikan,â ujar Rauf.
Kata dia, tata kelola Bank Maluku-Malut saat ini membutuhkan interÂvensi gubernur baru sebagai pemeÂgang saham mayoritas untuk merombak manajemen Bank.
Jika perombakan manajemen Bank Maluku-Malut tidak segera dilakuÂkan, lanjut Rauf, maka bisa saja kedepannya akan terjadi masalah-masalah serupa.
âGubernur baru harus tegas terhadap manajemen Bank Maluku-Malut sebab tantangan bank MaÂluku kedepan ini cukup berat,â teÂgasnya.
Rauf berharap, gubernur terpilih dapat menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang ada sehiÂngga ada perbaikan terhadap manajemen Bank Maluku-Malut.
Selamatkan Bank
Pencopotan direksi menjadi solusi tepat untuk menyelamatkan Bank Maluku-Maluku Utara dari kehanÂcuran akibat salah pengelolaan. Demikian ditegaskan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Jeffry LeiÂwakabessy, menyikapi bonus jumbo yang diterima direksi dan komisaris bank plat merah itu.
Menurutnya, pemberian pengharÂgaan atau remunerasi dalam satu oraganisasi baik pemerintah mauÂpun perbankan tentu diatur dalam aturan, artinya tidak boleh dilakukan sesuai kehendak masing-masing.
Kepada Siwalima Rabu (23/1), Jeffry mengaku tidak mengetahu secara detail terkait dengan mekaÂnisme pemberian bonus atau remuÂnerasi, namun dari literatur yang ada mestinya kebijakan ini diputus dalam RUPS sebagai lembaga pengambil kebijakan perbankan tertinggi yang dihadiri para pemegang saham.
Apalagi remunerasi atau bonus tersebut harus juga ditetapkan besarannya dalam RUPS atas dasar perhitungan dalam laporan keuaÂngan yang telah didahului dengan proses audit oleh akuntan publik, namun jika faktanya tidak seperti itu maka tentu pemberian remunerasi tersebut merupakan bagian dari ketakutan.
âKalau saya duga ini bagian dari pola ketakutan dari para direksi menjelang pergantian Gubernur Maluku, makanya mereka mengambil kebijakan sebelum terjadi pergantian gubernur, sebab mereka sudah tahu kalau mereka tidak akan lagi dipakai sebagai direksi,â ujar Jeffry.
Menurutnya, jika direksi tidak takut kehilangan jabatan, mestinya mereka menunggu sampai semua proses berjalan, termasuk perganÂtian gubernur yang dijadwalkan akan berlangsung di bulan Maret menÂdatang.
Karakter pejabat Bank Maluku-Malut seperti ini kata Jeffry, haÂrusnya diganti sebab sebagai bank kebanggaan masyarakat mestinya dikelola dengan baik, bukan sebaÂliknya terkesan hanya memenÂtingkan diri sendiri.
âKarena itu sudah sangat tepat jika Gubernur Maluku nanti melaÂkukan pergantian terhadap direksi dan komisaris yang selama ini memiliki rekam jejak tidak baik,â imbuhnya.
Rugikan Bank
Sedangkan Dekan Fakultas EkoÂnomi Universitas Pattimura, Teddy Crhistianto Leasiwal mengungkapÂkan, kebijakan pemberian bonus jumbo kepada jajaran direksi mauÂpun komisaris Bank Maluku Malut yang dinilai tidak tepat.
Kebijakan tersebut haruslah berÂbanding lurus dengan kinerja dan lebih prioritas pada peningkatan modal inti Rp3 triliun dan bukan kepentingan pribadi dan berpotensi rugikan bank.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (22/1) Teddy bilang, kebijakan pemberian bonus dinilai kurang tepat mengingat tanÂtangan besar yang dihadapi bank dalam memenuhi standar minimal modal inti.
âSaat ini, Bank Maluku Malut menghadapi tantangan besar untuk mencapai modal inti yang diwaÂjibkan. Saya melihat jika memang benar, maka pemberian penghargaan semacam itu sebagai kebijakan yang kurang tepat. Apalagi saat Bank Maluku Malut masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun,â ujarnya.
Kata Teddy, kebijakan pengharÂgaan semacam itu justru dapat mempersulit bank memenuhi standar minimal, bahkan berpotensi merugiÂkan kelangsungan bank itu sendiri.
Menurutnya, Bank Maluku-Malut mestinya mengalihkan fokus pengeluarannya ke program-program yang lebih produktif, seperti permodalan bagi UMKM, kerja sama pada sektor potensial seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, atau inovasi layanan perbankan.
âHal-hal ini membutuhkan biaya besar, sehingga pengeluaran bank sebaiknya diarahkan pada program yang efektif dan mendukung pengÂembangan ekonomi daerah,â ujarnya.
Meski tidak menentang sepeÂnuhnya pemberian penghargaan, ia menilai kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prioritas dan besaran yang lebih rasional.
Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemberian reÂmunerasi atau bonus di Bank Maluku Malut.
Lebih jauh kata Teddy, kebijakan semacam itu juga harus didasarkan pada kinerja yang terukur untuk mengurangi ketidakpuasan di kalaÂngan pegawai, dan meningkatkan akuntabilitas manajemen bank.
âDengan transparansi, seluruh pegawai akan merasa lebih dihargai, dan kepercayaan terhadap pimpinan bank juga akan meningkat,â ujarnya.
Teddy berharap, Bank Maluku-Malut dapat lebih bijak dalam meÂngambil keputusan terkait pengeÂluaran agar dapat memperkuat konÂdisi keuangan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyaÂrakat di Maluku dan Maluku Utara.
âOleh karena itu, saya melihat sebaiknya kebijakan Bank diarahÂkan pada pemenuhan modal inti dari pada kepentingan individu dalam bentuk penghargaan,â ujarnya.
Kecam Bonus Jumbo
Terpisah, aktivis Laskar Anti KoÂrupsi, Roni Aipassa menyayangkan kebijakan pemberian bonus kepada direksi dan komisaris Bank Maluku-Malut yang mencapai miliaran rupiah.
Roni menjelaskan, tidak tepat jika direksi dan komisaris mendapatkan bonus miliaran rupiah ditengah kondisi bank yang harus memenuhi kebutuhan modal inti 3 triliun.
Kalaupun sudah ada kesepakatan dengan bank lain terkait KUB bukan berarti direksi dan komisaris bebas mendapatkan bonus miliaran rupiah.
âOkelah kalau memang KUB itu sudah disepakati tapi ini bukan alasan mereka mendapatkan bonus miliaran rupiah itu apalagi masuk ke rekening pribadi lagi,â kecam Aipassa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (23/1).
Menurutnya, Bank Maluku-Malut saat ini mengalami kesusahan uang makanya dicari modal tamÂbahan melalui KBU, tetapi dikeÂluarkan lagi miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan kelomÂpok.âJika saat ini keuangan bank sehat artinya tidak ada masalah berkaitan dengan modal inti maka tidak menjadi soal sepanjang sesuai dengan aturan.
âLuar biasa juga direksi dan komisaris Bank Maluku -Malut ini memangnya kinerja mereka apa sampai mendapatkan bonus sebesar itu. KUB saja nyaris tidak terjadi,â ucap Aipassa.
Direksi dan komisaris lanjut Aipassa jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi hari ini tetapi kepentingan bank jangka panjang juga harus dipikirkan. Aipassa pun memintakan pemegang saham melakukan evaluasi terhadap direksi dan komisaris bahkan jika diperÂlukan seluruh direksi dan komisaris diberhentikan saja.
âOrang-orang seperti ini harus dievaluasi atau jika perlu diberhenÂtikan saja, sebab mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bank dan karyawan. Tidak layak seperti ini,â tegasnya
Protes Bonus
Diberitakan sebelumnya, di tengah situasi yang tidak menentu menyangkut KUB yang belum jelas, jajaran direksi dan komisaris masih mengeluarkan Rp10 miliar lebih untuk dinikmati bersama di awal tahun ini.
Seluruh penghargaan tersebut, malah sudah ditransfer masuk ke rekening masing-masing pejabat, Selasa (14/1), dengan rincian, direkÂtur utama memperoleh Rp1.200. 000.000, sedangkan tiga direktur lain, masing-masing direktur pemaÂsaran, direktur kepatuhan dan direkÂtur umum mendapat Rp1.080. 000. 000. âDi jajaran pengawas, komisaris utama memperoleh Rp972.000.000 sedangkan dua komisaris lainnya masing-masing mendapat 874.800. 000.
Berdasarkan sejumlah fakta, reaÂlisasi pemberian remunerasi variabel yang dilakukan, sama sekali tidak sepadan dengan kinerja mereka dan bertentangan dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan, serta meÂlanggar prinsip tata kelola peruÂsahaan yang baik.
Rekomendasi OJK secara tegas menyatakan bahwa pemberian remunerasi variabel harus dilakukan setelah penetapan laporan keua- ngan setelah diaudit oleh kantor akuntan publik, baik laporan keuaÂngan semester maupun tahunan. Selain itu, remunerasi variabel terÂsebut, semestinya mendapat perseÂtujuan dalam rapat umum pemegang saham, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Undang Undang Perseroan TerÂbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 96 menyebutkan, gaji, tunjangan, dan remunerasi lain bagi direksi harus ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Hal ini juga berlaku untuk komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 113, dimana besaran dan bentuk remunerasi harus mendapat persetujuan pemegang saham melalui RUPS.
Pemberian remunerasi variabel ini telah memicu ketidak puasan dan protes dari internal Bank Maluku-Malut sendiri. Pasalnya telah terjadi ketimpangan dalam besaran pemÂbayaran pegawai hanya meneÂrima 50% dari remunerasi variabel, sementara besaran penghargaan untuk direksi dan komisaris dinilai terlalu besar dan tidak memiliki standar perhitungan yang jelas berdasarkan kinerja.
Salah satu pegawai Bank Maluku-Malut, kepada Siwalima, Kamis (16/1) lalu mengaku sangat kaget deÂngan remunerasi variabel yang diterima direksi dan komisaris.
Pegawai yang minta namanya tidak ditulis ini mengaku, sebagian besar karyawan protes atas kebijakam direksi dan komisaris yang hanya mengutamakan pendaÂpatan mereka.
Dia bilang, semestinya yang menÂjadi tolak ukur dalam perhitungan kinerja direksi dan komisaris adalah kehadiran mereka, dimana sorotan utama adalah tingkat kehadiran direksi yang dinilai sangat rendah.
Dia lalu mencontohkan, kehadiran Direktur Pemasaran Yeti Likur, di kantor hanya selama 52 hari dalam dalam tahun 2024, atau rata-rata 1 hingga 2 hari per minggu.
Bank Sehat
Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbrar yang kepada Siwalima mengaku, pembeÂrian penghargaan tersebut itu diseÂpakati RUPS dan sesuai dengan Peraturan OJK maupun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.
âItu benar pemberian pengharÂgaan dan ini sesuai RUPS maupun POJK serta UU tentang KetenagaÂkerjaan,â jelas dia melalui telepon selulernya, Kamis (17/1).
Menurut dia, pemberian pengharÂgaan tersebut sudah sesuai POJK dan jika tidak diberikan, itu melaÂnggar hak asasi.
Nilainya bisa mencapai itu karena dihitung satu kali gaji dikali 12 bulan dan itu berlaku semua untuk perÂbankan. Ini juga sesuai dengan PJOK, jika tidak diberikan itu tentu melanggar hak asasi manusia,â ujarnya.
Dia mengklaim, kinerja Bank Maluku-Malut saat ini tumbuh sehat hal ini dibuktikan dengan laba sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp174,5 miliar, laba sebelum pajak (un audited) Tahun 2024 Rp223,2 miliar dimana mengalami peniÂngatkatan 28%. CAR 31,80%, ROA 2,50%, meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar 1,85%.
Terpisah, seorang mantan pegaÂwai Bank Maluku-Malut mengaku pernyataan Sharisal Imbar soal kesehatan bank, adalah upaya mencari pembenaran atas tindakan yang sudah dilakukan.
Menurut dia, tahun 2024 Benar Bank-Maluku Malut berhasil mencapai target keuangan yang ditetapkan. Namun salah satu faktor yang diduga turut berkontribusi terhadap pencapaian ini adalah kebijakan pemangkasan bonus triwulan kepada pegawai, yang memungkinkan bank untuk menguÂrangi biaya operasional.
âKebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai yang hanya menerima sebagian dari remunerasi yang semestinya. KebiÂjakan ini menuntut perhatian lebih terhadap kesejahteraan karyawan yang berpotensi menurunkan motiÂvasi jangka panjang jika tidak dikeÂlola dengan bijaksana,â ujarnya keÂpada Siwalima, Selasa (21/1) siang.
Dia bilang, Undang Undang NoÂmor 13 Tahun 2023 tentang KeteÂnagakerjaan tidak secara spesifik mengatur tentang pembayaran bonus kepada direksi, namun mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban pekerja serta huÂbungan industrial secara umum.
âDalam konteks pembayaran bonus kepada direksi, UU ini meneÂkankan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak pekerja dalam suatu perusahaan. Artinya bonus kepada direksi seharusnya tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan lainnya, mengingat regulasi terkait upah dan hak pekerja yang adil juga diatur dalam undang-undang ini,â imÂbuhnya. (S-20)