AMBON, Siwalimanews – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi MaÂluku, Richard Rahakbauw mengungkapkan sejumÂlah dugaan pelanggan hukum selama pemerintaÂhan GuÂbernur Murad IsÂmail.
Hal ini diungkapkan RaÂhakbauw dalam rapat pariÂpurna DPRD Provinsi MaÂluku dalam rangka penyeÂrahan Laporan PertangÂgungjaÂwaÂban Gubernur Tahun angÂgaran 2022 tanpa dihadiri Gubernur MaÂluku Murad Ismail, Selasa (4/7) yang berÂlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon.
Dikatakan, pelanggaran hukum yang dilakukan Gubernur Murad Ismail dimulai dengan tidak diÂtemÂpatinya rumah dinas yang disiapÂkan Pemerintah Provinsi.
âPelanggaran terhadap peraÂturan perundang-undangan yang dilakukan Gubernur misalnya rumah dinas di Mangga Dua, tetapi ketika beliau tetap berada di rumah pribadi itu adalah pelanggaran terhadap peraturan dan perunÂdang-undangan,â ujar Rahakbauw.
Menurutnya, rumah dinas meruÂpakan fasilitas yang disediakan dan dibelanjakan dengan uang daerah, tetapi Gubernur justru memberikan rumah tersebut diÂhuni oleh anaknya.
Selain tidak tinggal di rumah dinas, Gubernur juga tidak pernah berkantor di kantor Gubernur Maluku yang berada dikawasan Jalan Pattimura melainkan diruÂmah pribadi.
âGubernur berkantor dimana? bapak ibu bisa lihat, apa yang dikeÂtahui umum tidak usah dibuktikan. Dia berkantor di rumah, nanti pak Sekda datang, Kepala Dinas daÂtang baru koordinasi di sana, namanya pemerintahan di rumah,â ujarnya
Selanjutnya, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman SMI ke pemerintahan pusat untuk pemulihan ekonomi.
Namun, faktanya pinjaman terÂsebut diperintukan bukan untuk masyarakat tapi untuk kepentingan segelintir orang yang ada di adinas PU maupun ke beberapa konÂtraktor.
Buktinya Rp 700 miliar seluruhÂnya ke PUPR yang tidak pernah diawali dengan program perencaÂnaan akibat amburadul semua proyek yang dikerjakan.
âKalau kita mau hitung pak gubernur melakuÂkan pelanggaran terlalu banyak termasuk tidak menghadiri rapat paripurna diakhir masa jabatan, ini pelanggaran,â paparnya.
Padahal, ketika saat di sumpah Gubernur mengatakan jika dirinya akan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, tetapi apa yang terjadi justru terbalik.
Menurutnya, atas dasar seÂjumlah pelanggaran tersebut, DPRD dapat meminta pendapat Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilaÂkukan oleh gubernur.
Dalam tenggat waktu 30 hari MA menyatakan pendapat jika guÂbernur telah melakukan pelanggaÂran terhadap peraturan perunÂdang-undangan, maka DPRD daÂpat mengusulkan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. (S-20)