AMBON, Siwalimanews – Gubernur Hendrik Lewerissa menyambangi Kementerian KeÂlautan dan Perikanan (KKP) guna membahas persoalan perikanan di wilayah perairan Maluku.
Perjuangan orang nomor satu ini sebagai bentuk respon terÂhadap aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan dengan sejumÂlah kebijakan penangkapan ikan terukur selama ini.
Gubernur Lewerissa bertemu langsung dengan Direktur JenÂderal Perikanan Tangkap KKP, Lotaria Latif di Jakarta, Kamis (3/7).
Sejumlah isu yang dibahas Gubernur diantaranya penguatan peran daerah dalam pengelolaan potensi laut, perizinan tangkap pemberdayaan nelayan lokal hingga rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang lebih representatif di kawasan Indonesia Timur.
Gubernur mengungkapkan keberatannya yang sangat kuat terhadap kebijakan relaksasi transhipment yang dianggap merugiÂkan Maluku secara ekonomi dan sosial.
Kebijakan relaksasi transhipment kata Gubernur mengakiÂbatkan, kapal menangkap dan memÂbongkar di laut sehingga Maluku tidak mendapatkan manÂfaat ekonomi seperti pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) hingga terbukanya lapangan kerja.
âKebijakan relaksasi transhipment ini telah membuat masÂyaraÂkat Maluku merasa tidak adil maka kami meminta agar kebijakan relaksasi transhipment ditinjau ulang dan dihentikan,â ujar Gubernur.
Menurutnya, PNBP dari kapal yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat telah merugikan daerah sehingga harus dikembalikan ke daerah, bahkan kewenangan sertifikasi dan cek fisik kapal perikanan dikembalikan ke daerah.
Tak hanya itu, Gubernur juga meminta agar revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP lebih berÂpihak pada kepentingan Maluku.
âMaluku ini memiliki kapasitas fiskal yang lemah dan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi di satu sisi banyak kewenangan ditarik ke pusat, sehingga sulit untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat,â jelas Gubernur.
Karenanya Gubernur berharap, agar negara dapat lebih memperhatikan aspirasi mereka terkait pengelolaan sumber daya perikanan. (S-20)