AMBON, Siwalimanews – Ditreskrimum PolÂda Maluku telah berupaya maksiÂmal mengungkapÂkan kasus dugaan pelecehan seksuÂal Bupati Maluku TeÂnggara, M Taher Hanubun, namun saÂyangnya saksi-saksi yang dipaÂnggil tidak kooperatif.
âTentu keberhasilan pengungkaÂpan kasus ini juga tergantung dari bagaimana keinginan dan koopeÂratifnya pelapor berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk bisa ditiÂngkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,â ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Rum OhoiÂrat dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (14/9) malam.
Tak kooperatif para saksi ini, lanjut Ohoirat, membuat penyidik DitresÂkrimum mengalami kendala dalam menuntaskan kasus dugaan peleÂcehan seksual yang dilaporkan TSA terhadap terlapor, Bupati Maluku Tenggara.
TSA merupakan, eks karyawan Café Again milik orang nomor satu di Kabupaten Malra itu pada 1 September 2023.
Dengan kondisi tersebut, Kabid Humas mengaku penyidik memiliki sejumlah kendala diantaranya, beÂlum diperiksanya para saksi termaÂsuk pemeriksaan tambahan kepada pelapor.
âKendala lainnya yaitu belum dilanjutkannya pemeriksaan psiÂkiatri terhadap pelapor karena peÂlapor melalui pengacara mengajuÂkan surat pernyataan menolak diÂlakukan pemeriksaan psikiatrikum lanjutan,â katanya.
Selain itu, hingga saat ini peÂnyidik tidak dapat berkomunikasi dengan pelapor karena pihak keÂluarga tidak mau mempertemuÂkan. Sehingga sampai saat ini penyidik tidak mengetahui kebeÂradaan pelapor.
âPenyidik sudah sangat makÂsimal dalam hal pendampingan terhadap pelapor, penyidik juga mendapat hambatan dari ayah pelapor yang dengan marah meÂnolak pendampingan terhadap putrinya. Hambatan dan tidak kooperatifnya pelapor dan keluarga pelapor juga dirasakan dan disakÂsikan langsung oleh pendamping Otte Patty yang selama ini berÂgabung dan ikut langsung bersama penyidik dalam tim pengungkapan kasus ini,â tuturnya.
Dalam memproses kasus terÂsebut, Kabid Humas menegaskan penyidik juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang TPKS yaitu Pasal 22 antara lain menyeÂbutkan penyidik, penuntut umum dan hakim melakukan pemerikÂsaan terhadap saksi, korban tetap menjunjung tinggi HAM, kehorÂmatan, martabat tanpa intimidasi.
âPolda Maluku merasa simpati kepada pelapor sebagai seorang wanita yang datang melaporkan kasus itu. Sejak awal kami sudah berusaha mengungkap kasus ini karena menghormati dan melinduÂngi yang bersangkutan sebagai wanita yang mencari keadilan,â ujarnya.
Polda Maluku, lanjut Ohoirat, sedari awal ingin mengungkap kaÂsus ini secara terang benderang. Namun Polda juga menyayangkan pelapor mencabut laporannya dan sudah tidak lagi kooperatif dalam proses-proses hukum yang seÂmentara berjalan.
âPenyidik tetap menghormati hak pelapor tetapi seharusnya koopeÂratif karena pelapor sendiri yang mengangkat kasus dan melaÂporÂkan secara resmi untuk ditindakÂlanÂjuti, dan kemudian menjadi soÂrotan masyarakat luas,â sebutnya.
Kabid Humas menambahkan, Polda juga mendorong agar penÂcabutan perkara tidak hanya melalui surat tapi juga hadir seÂcara resmi baik pelapor dan keluarÂganya, atau penasihat hukumnya ke Polda untuk dibuatkan berita acara pencabutan laporannya, sehingga jelas alasan pencabutan kasusnya tersebut.
Dijelaskan, penyidik DitreskriÂmum Polda Maluku telah melaÂkukan gelar perkara kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlaÂpor Bupati Maluku Tenggara, MTH.
Gelar perkara tersebut dipimpin Irwasda Maluku, Kombes Pol MarÂthin Hutagaol. Turut hadir Direktur Reskrimum, Kabid Humas dan peÂjabat lainnya beserta para penyidik, di Mapolda Maluku, Rabu (13/9).
Kabid Humas mengungkapkan, sejak dilaporkan di SPKT Polda Maluku, perkara itu langsung ditangani sebagaimana laporan-laporan polisi lainnya.
Polda Maluku menepis asumsi dan opini yang mengatakan Polda lambat, karena sejak awal penyidik PPA langsung bertindak berdasarÂkan protap dan tahapan penaÂnganan kasus sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
âPenanganan juga dilakukan dengan melibatkan langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang menunjuk saudari Otte Patty dalam pendampingan terhadap pelapor,â ujar Kabid Humas dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (13/9) malam.
Kapolda sejak awal, lanjut Kabid, mengingatkan dan menekankan agar semua ditangani dengan transparan, sesuai aturan hukum dan menghargai hak hukum baik pelapor maupun terlapor.
âTentu keberhasilan pengungÂkapan kasus ini juga tergantung dari bagaimana keinginan dan kooperatifnya pelapor berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,â ujarnya.
Selanjutnya, setelah dilaporkan pelapor pada Jumat (1/9), penyidik langsung melanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Pelapor selanjutnya dilakukan wawancara oleh penyidik.
Selanjutnya, pada Sabtu (2/9) diterbitkan surat perlindungan sementara kepada pelapor yang berlaku selama 14 hari. Penyidik langsung melakukan perlindungan dan pendampingan kepada TSA atau pelapor.
âJadi sejak dilaporkan, DirkriÂmum langsung menerbitkan Surat Perintah Nomor 392 tanggal 2 September 2023 tentang perlindungan dan pendampingan sementara kepada pelapor TSA. Penyidik keÂmudian setiap hari melakukan pendampingan,â tutur Ohoirat.
Setelah itu, lanjut Kabid, penyidik melakukan beberapa hal yaitu Senin (4/9) membuat administrasi peÂnyelidikan, membuat surat unÂdangan kepada empat saksi; dan penyidik berencana membawa pelapor melakukan visum psikiaÂtrikum, namun pelapor dalam konÂdisi sakit sehingga tidak dapat dilaksanakan.
âPada hari Selasa (5/9) saksi-saksi yang diundang tidak memeÂnuhi undangan. Penyidik juga memÂbuat surat kepada RSKD Ambon untuk pelaksanaan visum psikiaÂtrikum terhadap pelapor,â jelasnya.
Kemudian pada Rabu (6/9) peÂnyidik kembali membuat undangan keÂdua kepada empat saksi untuk diÂmintai keterangan pada Jumat (8/9).
âPada tanggal 6 September ini penyidik juga menerima surat perÂmohonan pencabutan laporan poÂlisi dari pelapor TSA,â ungkapnya.
Kendati demikian, proses peÂnyelidikan terus berjalan. Pada Kamis (7/9) penyidik menjemput pelapor untuk membawanya menÂjalani pemeriksaan psikiatrikum (MMPI) di RSKD. Hasilnya invalid dan akan dilanjutkan pada tanggal (8/9) namun pihak keluarga meÂminta untuk dilaksanakan tanggal 9 September.
âPada hari Kamis ini penyidik juga menyerahkan undangan wawancara klarifikasi kedua kepada 5 saksi dan pelapor,â tuturnya.
Dari undangan yang dikirim terÂsebut, lanjut Kabid Humas, pada Jumat (8/9) hanya kakak kandung pelapor yang memenuhi undangan wawancara klarifikasi. Sementara pelapor, hingga orang tuanya tidak hadir. Pemeriksaan kakak pelapor juga sudah dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW).
âPada hari yang sama yaitu JuÂmat, kuasa hukum pelapor Malik Tuasamu menemui Kasubdit 4 ReÂnakta Ditreskrimum Polda Maluku dan penyidik pembantu untuk meÂnyerahkan surat pernyataan peÂlaÂpor menolak melanjutkan pemeÂrikÂÂsaan visum psikiatrikum,â ujarÂnya.
Di hari yang sama tersebut, sambung Kabid Humas, penyidik juga menyampaikan undangan wawancara klarifikasi kedua kepada 5 saksi dari pihak keluarga dan pelapor untuk hadir pada Senin (11/9) pukul 09.00 WIT.
Penyidik bahkan berkomunikasi dengan keluarga pelapor terkait pemeriksaan ulang tes psikiaÂtrikum pada Sabtu (9/9). Namun menurut kakak kandung pelapor, adiknya itu (pelapor-red) tidak berada di rumah.
âPada tanggal (11/9) semua saksi dan keluarga pelapor tidak hadir memenuhi undangan klariÂfikasi kedua. Penyidik kemudian melakukan pengecekan dan diÂdapati keterangan dari kakak kandung pelapor bahwa, pelapor dan ayahnya sudah berada di Ternate,â jelasnya. (S-10)