AMBON, Siwalimanews – Anggota BPK RI Sulistyo, disebut menerima Rp350 juta, untuk mengamankan status WTP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tahun 2020.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak piÂdana korupsi surat perintah perjaÂlanan dinas fiktif di Badan PengeÂlolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dalam sidang yang digelar di Ruang Tirta Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (27/11), dipimpin Harris Tewa JPU Kejari Kepulauan Tanimbar menghadirkan dua orang saksi yakni Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase dan Kepala Inspektorat, Jeditya Huwae.
Dalam keterangannya, Huwae mengaku, dirinya merupakan orang yang dimintai untuk memÂbantu mengantarkan uang senilai Rp 350 juta Kepada Sulistyo yang merupakan anggota BPK RI untuk mengamankan WTP tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
âBenar, saya yang mengantarkan uang Rp 350 juta kepada Sulistyo, Anggota BPK RI Bidang Pengendali Teknis Tim Audit, karena mereka yang minta. Saya antar di Hotel Biz di Ambon setelah diantar kepada saya oleh Saksi Albyan Touwelly,â akui Huwae.
Dikatakan, uang Rp 350 juta itu sebagai pemulus untuk meraih predikat wajar tanpa pengecualian tahun 2020.
âBenar, mereka sendiri yang meminta saya untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BPKAD Jonas Batlayeri. Katanya, tolong bantu kami,â ujar Huwae.
Setelah itu, majelis hakim mengÂkonfrontir keterangan Huwae dengan terdakwa Yonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Terdakwa mengaku nilainya Rp 450 juta tetapi terjadi tawar-menawar hingga persetujuan diangka Rp 350 juta.
âApa yang disampaikan pak Edi (Kepala Inspektorat-red) tidak benar soal nilainya. Yang diminta awal adalah Rp 450 juta akan tetapi saya sampaikan bahwa apakah tidak terlalu mahal, lalu jawab Sulistyo, kalau gitu bisa dikurangi sehingga kami setuju diangka Rp 350 juta. Hari itu dan besoknya, saya perintahkan Sekretaris, Maria Gorety untuk siapkan dan Albyan Touwelly yang mengantarkan,â beber terdakwa.
Selanjutnya, majelis hakim, AntÂhonius Sampe Samine mengatakan, tindakan BPK sebagai lembaga audit yang bersih ternyata dilakukan dengan cara-cara kotor.
Ia pun bertanya kepada Huwae, apakah tindakan BPK RI ini salah atau benar. Huwae pun menjawab bahwa itu tindakan yang salah.
âJika model seperti ini maka tindakan audit yang mesti dilakukan supaya bersih ternyata dilakukan dengan cara kotor,â ujar hakim.
Anthony Hatane, selaku kuasa hukum terdakwa pun bertanya keÂpada Huwae, apakah daerah mengÂalami defisit? Huwae pun mengaku, jika saat itu sementara defisit. âIa benar, alami defisit,â jawab Huwae.
Sementara itu Saksi Apolonia Laratmase membantah semua perÂnyataan saksi Albian dan Jonas Batlayeri Cs.
Menurut Apolonia, dirinya tidak pernah di tahun 2020 diantarkan uang senilai Rp 450 juta atau berÂkomunikasi dengan Jonas Batlayeri, Cs.
Ditanya soal nilainya, Ketua Komisi B Tanimbar itu mengaku senilai Rp 90 juta kemudian ditambah Rp 10 juta di tahun 2021.
âMemang pernah tetapi itu tahun 2019 dan nilainya Rp. 90 juta dan ditahun 2021 tambahan 10 juta bagi kami partai pendukung,â terangnya.
Dalam sidang tersebut juga terungkap nama-nama terbaru anggota DPRD turut menikmati uang korupsi SPPD fiktif, sehingga kuasa hukum terdakwa minta majelis hakim untuk dapat memerintahkan JPU menghadirkan mereka.
âMajelis hakim yang mulia, kami minta untuk nama-nama yang diseÂbutkan sebelumnya seperti, Jaflaun Batlayeri, Markus Atua, Wan LekÂruna dan Ivone K Sinsu untuk dihadirkan dalam persidangan tetapi ada juga anggota DPRD yang menerima juga sehingga harus dihadirkan,â tandasnya.
Mereka yang turut menerima uang korupsi BPKAD ialah, Godlief SiÂletty, Ambrosius Rahanwatty, DediÂson Titirloloby, Fredek Kormpaulun dan Samuel Lilimwelat. Ada juga wartawan-wartawan yang terima harus dihadirkan juga.
Mendengar permintaan kuasa hukum, hakim langsung perintahkan JPU untuk melist nama-nama peneÂrima uang tersebut.
âPak jaksa, tolong list semua nama-nama yang terima untuk diÂhadirkan pada sidang tanggal 4 Desember nanti. Tidak perduli dia siapa, kami tidak peduli, harus dihadirkan. Jika mereka tidak hadir, jaksa tolong kurung selama 14 hari jika melawan perintah pengadilan,â tegas Hakim Harris Tewa.
Usai mendengarkan keterangan keÂdua saksi, sidang kemudian ditunÂda hingga Senin (4/12),dengan agenÂda mendengarkan keterangan saksi.
Beberkan Peran
Diberitakan sebelumnya, JPU Kejari Tanimbar, Stendo B Sitania, mengungkapkan peran enam terdakÂwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran perjalan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (11/10) lalu.
Enam pejabat BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut yaitu, Yonas Batlayeri, Kepala BPKAD Tahun 2020, Maria Gorety Batlayeri, Sekretaris BPKAD tahun 2020, Yoan Oratmangun, Kabid Perbendaharaan BPKAD Tahun 2020, Liberata MalirÂmasele Kabid Akuntansi dan PelapoÂran BPKAD tahun 2020, Letharius Erwin Layan, Kabid Aset BPKAD tahun 2020 dan Kristina Sermatang, Bendahara BPKAD tahun 2020.
Persidangan tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai Harris Tewa didampingi dua hakim anggoÂta, Wilson Shriver dan Antonius Sampe Samine. Sementara para terdakwa didampingi kuasa hukumÂnya Anthony Hatane Cs.
JPU Kejari Tanimbar Stendo B Sitania dalam dakwaannya menjeÂlaskan, tindak pidana yang dilakuÂkan para terdakwa terjadi pada awal Januari sampai Desember 2020.
Saat itu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp9 miliar lebih dikelola para terdakwa untuk membiayai perjaÂlanan dinas dalam daerah maupun di luar daerah.
Namun, atas perintah pimpinan anggaran itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya atas perbuatan 6 terdakwa itu, neÂgara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.682.072.402.
Dari nilai kerugian tersebut terÂnyata ada nama anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan TanimÂbar yang menerima uang sebesar 450 juta, dan beberapa anggota DPRD yang tak disebutkan namanya menerima sejumlah uang dan pihak lainnya.
Kata JPU, saat dilakukan pembaÂhasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, terjadi deadlock belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Beberapa hari kemudian, Saksi AL, salah satu anggota DPRD KaÂbuÂpaten Kepulauan Tanimbar daÂtang menemui terdakwa Jonas Batlayeri di Kantor BPKAD dan saat itu saksi menjelaskan bahwa kapasitas sebagai perwakilan angÂgota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan âJika ingin APBD Perubahan 2020 segera diteÂtapkan maka diminta untuk meÂnyiapÂkan uang sejumlah Rp400.000.000 dan saat itu karena dana yang terÂsedia hanya Rp200.000.000.â
Terdakwa kemudian menyamÂpaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu dipenuhi, akhirnya saksi mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 tersebut.
Selanjutnya, terdakwa berkonÂsultasi dengan sekda dan setelah mendapat persetujuan untuk menyeÂrahkan dana tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200. 000.000 tersebut kepada saksi AL dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediamanan saksi di Desa Olilit Saumlaki.
Kemudian sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi deadlock/belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemkab KKT, beberapa hari kemudian, saksi menemui terdakwa kembali di Kantor BPKAD dan menjelaskan bahwa kapasitas sebagai perwakilan anggota DPRD KKT.
Saksi menyampaikan jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka saksi meminta untuk menyiapÂkan uang sejumlah Rp250.000.000 dan atas permintaan tersebut terÂdakwa menyetujuinya.
Selanjutnya, terdakwa mengaÂrahkan sekretaris yakni Maria GoÂrety Batlayeri untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 tersebut kepada saksi dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman saksi di Desa Olilit Saumlaki.
Uang sejumlah Rp450.000.000 tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh sekretaris dan masing-masing biÂdang, yang dalam teknik pengumÂpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku sekreÂtaris dan saksi Kristina Sermatang selaku bendahara pengeluaran berÂdasarkan arahan terdakwa selaku Kepala Badan.
Selain itu sebagian anggota DPRD yang tak disebutkan nama nama mereka juga menerima sejumlah uang sekitar 195 juta dan pihak lainya.
Terhadap hal itu, JPU menjerat para terdakwa dengan dakwaan primair, pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-UnÂdang Nomor 31 Tahun 1999 sebaÂgaimana diubah dan ditambah dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Serta dakwaan subsider, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai membacakan dakwaan, hakim ketua dengan tegas dan lantang meminta para terdakwa agar buka-bukaan menyangkut soal aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam menikmati anggaran tersebut.
âSaya ingatkan kepada para terÂdakwa ya, kalian harus buka-bukaan. Ada anggota DPRD terima Rp200 juta ya. Saya minta kalian harus buka di sini, kalau tidak kalian salah orang. Saya ingatkan itu. Kalian ini sudah tergelincir sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, buka saja lah. Mau bupati terima atau sapa terima uang, buka saja, kalau kalian tidak buka kalian salah orang,â tandas ketua majelis hakim.
Usai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda eksepsi/keberatan dakwaan JPU dari kuasa hukum terdakwa. (S-26)