AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi MaÂluku akan mengeluÂarÂkan rekomendasi proÂses hukum PT Bumi Perkasa Timur yang selama ini mengelola pasar Mardika tidak sesuai aturan dan meÂrugikan daerah
Penegasan ini diÂsampaikan Ketua DPÂRD Provinsi Maluku, Benhur George WatuÂbun saat kepada wartaÂwan di Kantor Baileo Rakyat Karang PanÂjang Ambon, Rabu (29/11).
Watubun menyeÂbutÂkan, Pansus PengeÂloÂlaan Pasar Mardika telah bekerja menggali semua persoalan yang selama ini terjadi di Pasar Mardika, termasuk dengan mendengar setiap masukan yang disampaikan para pedagang.
Tindak lanjut dari pengusutan tersebut, Pansus akan merekomenÂdasikan proses hukum terhadap PT Bumi Perkasa Timur yang selama ini bekerja tidak sesuai dengan aturan dan merugikan daerah.
âPansus akan melaporkan hasil kerja ke paripurna dan termasuk akan merekomendasikan proses hukum BPT ke kejaksaan,â tegas Benhur.
Menurutnya, selama mengelola Pasar Mardika berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, PT BPT telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, khususnya pedagang yang selama ini bekerja di Pasar Mardika.
PT BPT lanjutnya, bahkan menarik keuntungan dari Pasar Mardika melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian, salah satunya menaikkan tarif sewa ruko yang cukup tinggi, sedangkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sangat sedikit.
âMemang ada ikatan hukum yang dilakukan tapi kita akan menjau kembali ikatan-ikatan merugikan daerah, sebab apapun ikatan hukum itu tidak boleh memperkaya orang disana dan yang harus diperkaya itu rakyat,â ujarnya.
Watubun menegaskan rekomendasi proses hukum yang nantinya dikeluarkan DPRD merupakan bentuk pemberian efek jera kepada PT BPT yang selama ini menyalahgunakan perjanjian untuk meraih keuntungan dan merugikan daerah. (S-20)