AMBON, Siwalimanews – Pengamat Kebijakan PubÂlik, Nathaniel Elake mengungÂkapkan, jika kebijakan remuÂnerasi Bank Maluku Malut diluar Rapat Umum PemeÂgang Saham itu merugikan publik dan bank sendiri, maka Kejaksaan Tinggi Maluku harus segera usut.
âKalau kebijakan strategi seperti itu berdampak pada kerugian bank dan kepentiÂngan publik, artinya tidak atas dasar keputusan RUPS maka harus dipertanggungjawabÂkan dan aparat keamanan haÂrus mengusut,â ungkap Elake saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, pekan kemarin.
Kata dia, kebijakan direksi yang merugikan publik, maka Kejaksaan Tinggi harus seÂgera mengusut untuk menyeÂlamatkan kepentingan publik tersebut melalui proses huÂkum untuk menyelamatkan bank.
âKalau kebijakan strategi seperti itu berdampak pada keÂrugian bank dan kepentingan publik artinya tidak atas dasar keputusan RUPS maka harus dipertanggungjawabkan dan aparat keamanan harus menguÂsut,â cetusnya.
Menurut Elake, RUPS merupaÂkan lembaga tertinggi dalam perÂseroan terbatas yang bertugas menentukan kebijakan yang meÂnyangkut operasional artinya, direksi dan komisaris hanya melaÂkukan kebijakan yang telah ditetapkan keputusan dalam RUPS.
Prinsip dalam perbankan terseÂbut harus dilakukan dengan baik oleh direksi dan komisaris, jika tidak dilakukan maka tentunya telah menyalahi aturan dan meruÂgikan kepentingan publik.
Kebijakan pembayaran remuÂnerasi tanpa melibatkan perseÂtujuan pemegang saham telah melecehkan kewenangan pemeÂgang saham maka, harus ada tindakan menghentikan pembayaÂran remunerasi yang melanggar aturan tersebut.
âPemegang saham harus mengÂambil kebijakan dengan melakuÂkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris termasuk untuk mengÂhentikan proses pembayaran remunerasi, karena keputusan tertinggi ada RUPS,â tegasnya.
Lebih jauh kata dia, pemegang saham tidak boleh membiarkan persoalan pembayaran remuneÂrasi ini terus terjadi tanpa adanya persetujuan pemegang saham, sebab ini menyangkut kepentingan bank.
Apalagi Bank Maluku-Malut saat ini sedang membutuhkan triliunan rupiah untuk menambah modal inti sesuai peraturan Bank Indonesia dengan batas waktu Desember 2024.
âItu uang daerah, jadi RUPS harus dilakukan untuk melihat persoalan remunerasi ini, jangan sampai menguntungkan segelintir orang di bank dengan remunerasi yang besar. Ada cari yang susah tapi dihamburkan tanpa adanya persetujuan pemegang saham,â jelasnya.
Itu Pelanggaran
Sebelumnya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Erly Leiwakabessy mengatakan, pemÂbaÂyaran remunerasi yang dilakuÂkan oleh direksi Bank Maluku-Malut harus didudukan pada proporsi yang tepat.
Menurut Leiwakabessy, pembaÂyaran remunerasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini membawakan konsekuensi jika undang-undang menegaskan, pembayaran remunerasi harus dilakukan dengan persetujuan pemegang saham dalam RUPS maka direksi harus mematuhi hal itu.
Dan kebijakan pembayaran reÂmunerasi di luar RUPS, kata LeiÂwakabessy, adalah pelanggaran.
âSaya sepakat kalau memang pembayaran remunerasi itu harus sesuai dengan aturan artinya harus diputuskan oleh pemegang saham dalam RUPS, kebijakan diluar itu adalah pelanggaran,â jelas Leiwakabessy saat diwawanÂcarai Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (17/9).
Leiwakabessy menegaskan dengan adanya persoalan pembaÂyaran remunerasi yang telah menÂjadi isu publik, maka pemegang saham sudah harus bersikap untuk menjembatani persoalan pembayaran remunerasi.
âSudah saatnya pemegang saham melakukan RUPS untuk menyelesaikan persoalan pembaÂyaran remunerasi ini sesuai mekanisme, sehingga hak-hak yang didapatkan karyawan sesuai dengan aturan hukum,â tuturnya.
Pembayaran remunerasi harus didudukan pada proporsi yang sebenarnya, da nada dua aspek. Aspek pertama yaitu, setiap pegaÂwai yang bekerja baik di instansi pemerintah, BUMN/BUMD maupun swasta berhak mendapatkan insentif atau remunerasi dari perusahaan yang mempekerjakan.
Pasalnya, pembayaran remuneÂrasi bagi karyawan merupakan hal biasa dan wajib dijamin oleh peÂrusahaan artinya, jika perusahaan tidak menjamin hak-hak seperti remunerasi maka itu adalah bentuk pelanggaran hukum.
âDisatu sisi remunerasi itu adalah hak setiap karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja, artinya kalau dilihat dari aspek keadilan maka pemÂbayaran remunerasi tersebut sah-sah saja dilakukan di Bank Maluku-Malut,â tuturnya.
Aspek kedua, lanjut LeiwakaÂbessy, yang harus diperhatikan adalah pembayaran remunerasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan jika kebijakan diluar itu maka itu adalah pelanggaran. Sehingga pemegang saham harus menyeleÂsaikan masalah ini. (S-20)