AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Golkar DPRD MaÂluku meminta, Gubernur Maluku, Murad Ismail mencabut Memori of Understanding (MoU) yang dilaÂkukan antara, Pemprov dengan PT Bumi Perkasa Timur sebagai pengelola Pasar Mardika.
Pasalnya, persoalan yang terÂjadi di Pasar Mardika hari ini akibat dari MoU antara Pemprov Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan tindakan-tinÂdakan yang meresahkan para pedagang di Pasar Mardika.
âSoal perangkat hukum terkait dengan MoU yang dilakukan seÂlama ini tidak disampaikan ke DPÂRD termasuk dengan Perjanjian Kerja Sama. Sebab MoU hanya meÂrupakan perjanjian pendahuÂluan yang mestinya diikuti dengan PKS agar mengikat,â ungkap KeÂtua Fraksi Partai Golkar DPRD MaÂluku, Anos Yermias dalam rapat kerja bersama mitra yakni, Dinas Perindustrian dan PerdaÂgangan (Disperindag), Badan PendapaÂtan Daerah dan Biro Hukum Provinsi Maluku, yang berlangÂsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Selasa (28/3).
Yermias menegaskan, dalam MoU tersebut PT Bumi Perkasa Timur diberikan hak untuk melakuÂkan pengelolaan terhadap 140 ruko, tetapi dalam perkembaÂngannya MoU dijadikan dasar untuk melakukan pungli terhadap para pedagang.
Menurut Yermias, Pemprov MaÂluku mestinya peka terhadap dinamika yang terjadi di Pasar Mardika, artinya jika pemerintah harus berani untuk melakukan revisi ataupun mencabut MoU tersebut, agar tidak disalahgunaÂkan oleh PT Bumi Perkasa Timur.
Tindakan yang dilakukan deÂngan mengatasnamakan PT Bumi PerÂkasa Timur tidak bisa dibenarkan, karena telah melakukan tindakan yang merugikan Pemprov Maluku dan pedagang kecil sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja.
âKalau sudah ada respon masÂyarakat terhadap keberadaan BPT, maka Pemprov harus merevisi atau membatalkan MoU agar tidak merugikan Pemda, karena akan berÂdampak pada Pendapatan Asli Daerah,â tegasnya.
Dewan Ragukan
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri meragukan adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur dalam pengelolaan Pasar Mardika.
Pasalnya, hingga saat ini PT Bumi Perkasa Timur belum mamÂpu menunjukkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Maluku yang selama ini digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan diluar kewenangan.
Menurutnya, Komisi III DPRD Maluku akan kembali melakukan rapat kerja menindaklanjuti perteÂmuan sebelumnya, dan kerjasama PT Bumi Perkasa Timur dengan Pemprov Maluku akan menjadi subÂstansi dalam upaya penyeleÂsaian polemik Pasar Mardika.
âKerja sama dengan BPT menÂjadi salah satu poin yang paling subtansi yang harus di bahas, tapi pertanyaannya? kerja sama itu ada atau tidak. Karena sampai hari ini pihak BPT belum mampu menyeÂrahkan MoU yang katanya itu ada,â ujar Alkatiri saat diwawancarai Siwalima di ruang kerjanya, Jumat (24/3).
Menurutnya, PT Bumi Perkasa Timur harus menunjukkan kepada Komisi III terkait dengan dokumen MoU dengan Pemprov Maluku, sebab dalam memutusÂkan kewenangan penggolongan Pasar Mardika, komisi III harus melihat kedudukan hukum PT Bumi Perkasa Timur.Alkatiri juga menyayangkan sikap Pemporv Maluku yang tidak melibatkan DPRD Provinsi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kerja sama dengan PT Bumi Perkasa Timur, padahal Pasar Mardika merupakan aset daerah Maluku yang harus diawasi oleh DPRD.Pemrov Maluku lanjut Alkatiri, tidak boleh mengesampingkan DPRD Provinsi Maluku dalam pengamÂbilan setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset daerah seperti, pengelolaan pasar karena DPRD berkepentiÂngan untuk memastikan para pelaku pasar khususnya pedagang kecil tetap diberdayakan.
âSalah satu kendala kami, karena kami tidak mengetahui poin-poin dalam MoU. Dan ini kesalahan dari Pemprov karena DPRD tidak dilibatkan, padahal ini pasar yang merupakan jantung ekonomi daerah,â kesalnya.
Politisi PKS Maluku ini pun memastikan pihaknya akan mendudukan persoalan Pasar Mardika secara jelas sehingga, tidak membiarkan para pelaku pasar khususnya pedagang kecil tertindas. (S-20)