AMBON, Siwalimanews – Ribuan massa yang tergabung organisasi kemahasiswaan dan pemuda menyerbu Kantor DPRD dan Polda Maluku, Senin (1/9).

Mereka mengajukan ber­ba­gai tuntutan tidak saja konflik sosial yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, tetapi berbagai ketimpa­ngan di Provinsi Maluku yang butuh perhatian serius DPRD Maluku maupun proses penegakkan hukum oleh Polda Maluku.

Demonstrasi yang dila­kukan DPRD Maluku pada pukul 13.30 WIT nyaris ricuh, massa saling lempar dengan air miniral, bahkan beberapa anggota dewan harus duduk menyatu dengan pendemo sambil mendengarkan orasi.

Pendemo pertama yang mendu­duki gedung DPRD Maluku tergabung dalam HMI, IMM dan PMII.

Sementara yang kedua Cipa­yung Plus yang dikoordinasi DPD KNPI Maluku, pimpinan Ar­man Kelian dan Crisno Rikumahu.

Sebelum aksi di Baileo Rakyat Karang Panjang, para pendemo yang awal menyampaikan orasi dan tuntutan di Mapolda Maluku, Tantui Ambon, sesaat setelah itu kelompok kedua pun melakukan aksi di lokasi yang sama.

Pendemo awal melakukan long­march menuju DPRD Provinsi Ma­luku. Tiba di depan pagar massa ber­aksi. Terjadi saling dorong dan tarik-menarik antara massa dan petugas kepolisian.

Pantauan Siwalima di areal ge­dung DPRD Maluku, Kendaraan Taktis (Rantis) Polri dan ratusan petugas berjaga-jaga mengamankan lokasi areal gedung.

Massa melakukan perlawanan, dan akhirnya ruang dibuka untuk bertemu langsung anggota DPRD Provinsi Maluku.

Nampak, Ketua Benhur George Watubun dan puluhan anggota DPRD Maluku merumput di tengah kerumunan massa aksi.

Mereka mendengar aspirasi dan tuntutan pendemo. Dalam orasinya, pendemo mengarahkan massa untuk tertib, sebab demo yang berlang­sung ialah demo damai.

Meski teriakan untuk tertib, namun saling lempar dengan air mineral masih terus terjadi namun situasi masih bisa dikendalikan.

“Kawan-kawan saya minta untuk tetap tenang. Kita dalam satu ko­mando. Aksi ini adalah aksi damai. Jangan ada gerakan tambahan. Jika ada orang-orang yang ingin menga­caukan aksi ini, saya minta polisi menangkap mereka,” teriak salah satu kader HMI Cabang Ambon yang mengaku sebagai koordinator aksi.

Satu per satu perwakilan pendemo menyampaikan orasi. Mereka me­minta DPRD untuk peduli terhadap persoalan sosial masyarakat yang terjadi di Maluku. Daerah masih ini masih tertinggal, dibandingkan dae­rah lain. Maluku masih dikategori­kan provinsi termiskin.

“Anggota dewan bagaya-bagaya sementara rakyat setengah mati. Lapangan pekerjaan sulit, biaya sekolah dan kuliah susah. Wakil rakyat hanya perhatikan kepenti­ngan pribadi ketimbang rakyat kecil,” teriak pendemo dalam orasi.

Sempat muncul ketegangan disaat massa aksi melempar air mineral, namun situasi masih bisa dikendali­kan.

Massa pun menuntut segala bentuk ketimpangan yang terjadi di daerah. Perusahaan-perusahaan luar hadir dan menggerogoti hasil alam Maluku, namun rakyat di­korbankan.

Hal lain juga menurut mereka kehadiran Ojek Online (Ojol) hanya merampok uang rakyat lewat sistem pembayaran aplikasi. Sahkan UU perampasan aset, pekerja rumah tangga, UU Pertanahan, copot Ka­polri, turunkan harga sembako, per­hatikan biaya pendidikan, tarif pajak yang mencekik rakyat.

“Ini tuntutan kami, yang harus diperjuangkan para wakil rakyat di Maluku,” tegas pendemo.

Selain itu, para pendemo juga me­minta DPRD Maluku mengesahkan Perda tentang perlindungan hak masyarakat adat. Sebab banyak kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.

Terjadi Ketegangan

Saat hendak menyampaikan orasi, massa aksi yang datang dari bela­kang meminta untuk sama-sama menyuarakan aspirasi.

Karena kesempatan belum diberi­kan oleh pendemo yang awal, terjadi ketegangan antara kelompok massa aksi yang datang dari belakang.

Aksi saling lempar menggunakan botol plastik pun tak terhindarkan, secara mendadak ada bongkahan batu yang melesat di kerumunan massa. Salah satu pendemo terkena lemparan batu dan sementara diamankan.

Terpantau beberapa pemuda yang terlibat dalam aksi telah diamankan petugas kepolisian. Aksi terus berlanjut, massa pun menyampaikan tuntutan di hadapan wakil rakyat.

Benhur Terima

Ketua DPRD Maluku yang turun langsung menerima pendemo mene­gaskan, seluruh tuntutan massa diterima seluruhnya dan nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“DPRD Maluku akan menindak­lanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan mekanis­me yang diatur,” tegas Benhur.

Untuk itu, politisi PDIP ini minta aparat TNI-Polri dapat mengatur para pendemo awal yang telah me­nyampaikan aspirasi. Sebab pihak­nya akan menerima para pendemo yang lain.

Informasi yang diterima di lokasi aksi demo, setelah dari DPRD Ma­luku, pendemo awal akan melakukan aksi lanjutan di kantor gubernur Maluku.

Sampaikan 10 Tuntutan

Setelah aksi Aliansi Mahasiswa Maluku, aksi dilanjutkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Maluku di Markas Polda Maluku, Tantui, Senin (1/9).

Dalam aksi itu, ratusan pemuda yang tergabung dalam OKP Cipa­yung Maluku, menyampaikan per­nya­taan sikap dan sepuluh poin tuntutan rakyat kepada Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto.

Pernyataan itu dibacakan lang­sung oleh Abubakar Mahu, mewakili pemuda Maluku.

Dalam pernyataan sikapnya, Cipa­yung Maluku menilai gelombang aksi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku merupakan cermin keresahan rakyat terhadap arah kebijakan negara.

Mereka menyoroti ketidakadilan hukum, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan elitis yang di­anggap menambah penderitaan rakyat kecil.

“Maluku tidak boleh tinggal diam. Aksi ini bukan sekadar protes me­lainkan panggilan moral dan tang­gung jawab sejarah,” ujar Abubakar.

Cipayung Maluku menyampaikan sepuluh tuntutan, antara lain me­ngusut tuntas kasus kekerasan rak­yat termasuk kasus ojol, reformasi menyeluruh di tubuh Polri, menolak kenaikan gaji DPR dan pajak baru, membatalkan UU Cipta Kerja, serta mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

Mereka juga meminta pemerintah mencabut izin tambang yang bermasalah, menuntaskan konflik tanah adat, menangani pencemaran tambang emas Gunung Botak, meng­utamakan pembangunan ekonomi rakyat Maluku, hingga memprio­ritaskan putra daerah dalam penge­lolaan Blok Masela.

Pada kesempatan itu, Ketua DPC GMKI Ambon, Apriansa Atapary, tu­rut menyampaikan langsung hara­pan­nya kepada Kapolda, agar pena­nga­nan konflik sosial di Maluku dilakukan secara serius dan trans­paran.

“Kami percaya kepemimpinan bapak bisa menyelesaikan per­so­alan-persoalan yang tidak ditun­taskan oleh pimpinan sebelumnya. Terima kasih satu tersangka sudah ditetapkan (kasus kebakaran Hu­nuth), tetapi kami menunggu proses hukum terhadap tersangka lain,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa dan pemuda diterima dengan baik dan akan dikaji sesuai hukum yang berlaku.

“Aspirasi yang disampaikan akan saya tindak lanjuti sesuai kewena­ngan saya. Jika di luar kewenangan saya, akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Terima kasih kepada adik-adik yang telah me­nyampaikan pendapat secara tertib,” kata Kapolda.

Kapolda Komitmen

Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto menegaskan, aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi solidaritas di Ambon, Senin (1/9) telah diterima dengan baik.

Menurut Kapolda, terdapat tiga kelompok tuntutan utama, sebagian besar bersifat nasional dan rasional, serta ada pula isu lokal yang ber­kaitan dengan tanah ulayat dan pem­bebasan dua aktivis yang ditahan.

“Semuanya kita terima dengan baik karena itu adalah aspirasi. Menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang, dengan cata­tan harus dilakukan dengan aman dan tertib sesuai ketentuan,” ujar Kapolda kepada wartawan usai aksi.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dikaji secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum.

“Semua yang disampaikan akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” kata Kapolda.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menekankan pentingnya men­jaga perdamaian di Maluku.

“Kita masyarakat Maluku harus cinta damai. Merawat Maluku itu adalah tanggung jawab kita ber­sama. Tujuannya satu, memajukan Maluku secara menyeluruh,” papar­nya.

Selain menerima aspirasi maha­siswa, Kapolda juga menegaskan komitmen Polri dalam tiga hal pokok: menjaga keamanan, menjunjung tinggi pene­gakan hukum, dan me­nindak tegas penyalahgunaan narkoba.

735 Personel Amankan

Ratusan mahasiswa yang terga­bung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku menggelar aksi solidaritas di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Senin (1/9).

Aksi berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 12.22 WIT secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai isu sosial dan pemerintahan di Indonesia.

Dengan menggunakan pengeras suara, para mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka terhadap Kapolda Maluku agar lebih serius menangani persoalan rakyat.

Berdasarkan pantauan, massa mulai berkumpul sejak pagi di se­jumlah titik, seperti bawah Jembatan Merah Putih (JMP) dan depan Hotel Santika. Mereka kemudian bergerak menuju Mapolda Maluku dan tiba sekitar pukul 11.00 WIT.

Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Maluku mengerahkan 735 personel gabungan dari unsur TNI-Polri serta instansi terkait. Petugas bersiaga sejak pagi untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan aman.

Dalam orasi pembuka, perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Hu­kum Indonesia (Permahi), Randy Samal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes damai yang sah secara konstitusional.

“Aksi hari ini berlangsung damai di Kota Ambon. Kami mengajak seluruh peserta agar tidak mudah terprovokasi. Jika ada pihak yang melakukan gerakan tambahan di luar kesepakatan, kami pastikan itu bukan bagian dari kami,” ujarnya.

Sejumlah perwakilan organisasi kemahasiswaan lain secara ber­gantian juga menyampaikan aspi­rasi.

Para peserta aksi meminta peme­rintah, dalam hal ini lebih responsif terhadap persoalan sosial, ekonomi, serta penegakan hukum yang dinilai masih belum optimal. Hingga siang, aksi berlangsung dalam situasi kondusif di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Temui Mahasiswa

Kapolda Maluku, Irjen Pol Da­dang Hartanto, menemui mahasiswa dan menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut.

Ia menyapa massa dengan salam kebangsaan dan memilih duduk bersama mahasiswa untuk mende­ngarkan langsung aspirasi.

“Saya hadir karena ingin dekat dengan para mahasiswa dan men­dengar aspirasi yang disampaikan. Aspirasi yang nanti disampaikan akan saya tindak lanjuti sesuai ke­wenangan saya. Jika diluar kewe­nangan saya, akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Te­rima kasih kepada adik-adik yang telah menyampaikan pendapat se­cara tertib,” kata Kapolda.

Jihad Nahumarur mewakili Aliansi Masyarakat Maluku membawacakan tuntutan mereka. Ia menegaskan bahwa publik Indonesia akhir-akhir ini kembali kecewa terhadap kebi­jakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, termasuk kebijakan kenaikan tunjangan ki­nerja DPR di tengah kondisi eko­nomi sulit.

Mahasiswa juga menyoroti masa­lah harga kebutuhan pokok, ketim­pangan sosial, dan terba­tasnya lapa­ngan pekerjaan. Selain itu, mereka menilai reformasi di tubuh kepolisian belum berjalan sebagaimana mesti­nya. Penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, dan pelanggaran etika disebut memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat ter­hadap aparat.

Di Maluku, praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan turut menjadi sorotan. Hasil bumi dan laut dinilai dikuras tanpa kendali, hutan ditebang, dan laut tercemar, sementara nelayan, petani, serta masyarakat kecil hanya me­nanggung kerugian.

Adapun tuntutan yang disam­paikan, yaitu, penghentian tindakan represif kepolisian dalam meng­hadapi aksi demonstrasi di Maluku, sebagai wujud penghormatan terha­dap kebebasan berpendapat seba­gai­mana dijamin dalam UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, serta ins­trumen HAM internasional yang telah diratifikasi.

Transparansi penegakan hukum oleh Polda Maluku dengan menge­depankan profesionalisme, akunta­bilitas, dan keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 serta UU No. 2 Tahun 2002.

Pembebasan tanpa syarat dua aktivis lingkungan yang dinilai dikriminalisasi, bertentangan de­ngan putusan pengadilan.

Evaluasi dan penertiban seluruh tambang ilegal di Maluku sebagai­mana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Komitmen menjunjung asas per­samaan di hadapan hukum (equality before the law) dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis maha­siswa maupun masyarakat yang memperjuangkan hak-hak demokra­tisnya.

Aliansi Mahasiswa Maluku mene­gaskan, apabila tuntutan tersebut ti­dak direspons, mereka akan melan­jutkan langkah hukum, advokasi serta gerakan massa lanjutan.

Pendemo kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Maluku. (S-25/S-26)