AMBON, Siwalimanews – Sejak tahun 2022 hingga kini riÂbuan guru SMA/SMK di Provinsi MaÂluku terhambat kenaikan pangÂkat.
Sejumlah guru-guru mengeluh karena kenaikan pangkat setiap taÂhun harusnya dilakukan Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan Maluku, namun diduga terhambat. Padahal itu hak guru untuk memperoleh kenaikan pangkat.
Kepala Bagian Kepegawaian DiÂnas Pendidikan Maluku Hendra Parry yang dikonfirmasi terkait hal ini mengakui, seribu lebih guru yang hingga saat ini kenaikan pangkatnya masih terhambat.
Parry mengungkapkan, persoalan ini dimulai pada saat peralihan peÂngelolaan SMA/SMK dari kabupaÂten/kota ke Provinsi Maluku pada tahun 2017 lalu.
Pada saat itu, pengalihan tersebut terdapat ribuan guru yang tidak meÂmiliki SK jabatan fungsional, artinya persoalan ini bukan seluruh kesaÂlahan Dinas Pendidikan Maluku.
Dinas Pendidikan kata Parry, mulai melakukan pendataan ulang hingga tahun 2022, namun terjadi perubahan regulasi dari sistem manÂual ke aplikasi mengakibatkan keterlambatan.
âDinas Pendidikan sudah merangÂkum menjadi satu untuk di proses. Kalau hanya 100 orang itu mudah tapi ini kan ada sekitar seribuan,â jelas Parry kepada SiÂwalima di ruang kerjanya, Jumat (8/11).
Dinas lanjut Parry telah mengÂusulÂkan ke BKD dan dilakukan verifikasi seluruh data guru sebab harus by name by sekolah.
Dalam proses verifikasi tersebut, Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Guru dan Tenaga KependiÂdikan mengeluarkan aturan baru bahwa harus ada rekomendasi dari instansi kementerian pembina.
âSurat itu baru dikeluarkan pada 29 Oktober 2024 lalu dan kita sudah surati ke Penjabat Gubernur dan tembusnya ke Biro organisasi sebaÂgai persyaratan utama,â ucap Parry.
Biro Organisasi akan melakukan analisa jabatan dan selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian PAN RB melakukan BKD Maluku untuk diproses.
Parry memastikan pihaknya meÂnarÂgetkan kenaikan pangkat 1000 guru akan tuntas paling lambat Desember 2024. âHarus targetnya Desember 2024 tidak boleh lewat karena dari kementerian juga telah menginstruksikan wajib secepatnya mungkin,â tegasnya.
Parry juga membantah adanya tudingan terkait tim penilai pangkat tidak mampu menerjemahkan soal Permenpan RB 1 2023.
âTidak benar itu, masalah ini karena tidak ada SK jabatan fungÂsional dari kabupaten/Kota tapi kita akan berupaya segera selesai dalam tahun 2024 ini,â terangnya. (S-20)