AMBON, Siwalimanews – Sesuai rencana, peresmiannya akan dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum juga terlaksana.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku, kembali mengalokasikan seÂjumÂlah anggaran untuk meÂnyelesaikan Jembatan Dian Pulau – Tetoat, KeÂcamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku TengÂgara yang hingga kini beÂlum rampung dikerjakan.
Kali ini proyek yang dibiayai dari APBD Maluku tahun 2025 tersebut, menelan anggaran seÂbesar Rp2.750.000.000, 00. Anehnya, proyek itu dilaksanakan dengan meÂtode penunjukan langsung.
Berdasarkan data pada laman lpse.malukupov.go.id, proyek infrastruktur dengan kode paket 10164762000 tertera secara jelas metode pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung.
Plt Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu membenarkan, jika memang proyek lanjutan jembatan ini tidak dilakukan tender. Proyek penyelesaian jembatan ini, meruÂpakan proyek lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana juga tidak dilakukan tender, melainkan hanya penunjukan langsung.
âJadi justifikasi teknisnya, karena pekerjaan ini merupakan pekerÂjaan lanjutan, maka dianggap sebagai satu kesatuan sehingga dilakukan penunjukan langsung, sebab dua tahun ini juga dilakukan penunjukan langsung,” ungkap Tamtelahitu sebagaimana dilansir Siwalimanews, Senin (23/6).
Menurutnya, penunjukan langÂsung atas proyek lanjutan jemÂbatan ini telah dilakukan berdaÂsarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan aturan tersebut lanjutnya, penunjukan langsung atas pekerjaan proyek pemerintah, dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, pekerjaan yang kompleks dan hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia dengan keahlian khusus.
Selanjutnya pekerjaan tersebut bernilai kecil dan tidak efisien jika dilakukan tender terbuka serta pekerjaan yang merupakan keÂlanjutan dari pekerjaan sebeÂlumnya yang dilakukan dengan penunjukan langsung.
Berdasarkan aturan itu tambah dia, bagi pekerjaan lanjutan yang merupakan satu kesatuan pekerÂjaan yang sebelumnya tidak dilakukan tender, maka pekerjaan penyelesaian juga dapat dilakukan penunjukan langsung.
âPrinsipnya apa yang kita laÂkukan telah memperhatikan deÂngan teliti aturan terkait Perpres NoÂmor 16 tahun 2018 dan peraturan turunannya,” tegas Tamtelahitu.
Menurut Tamtelahitu, keterlamÂbatan proses penyelesaian jembaÂtan ini, dikarenakan adanya peÂnyesuaian terhadap anggaran beÂlanja oleh pemerintah pusat, seÂhingga harus dilakukan rasioÂnalisasi.
Lebih Rp40 Miliar
Pembangunan Jembatan Dian Pulau Tetoat, mangkrak setelah menghabiskan anggaran senilai Rp38.796.428.000,00.
Dengan dialokasikannya anggaÂran baru senilai 2.750.000.000,00, maka proyek tersebut akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp40 miliar.
Jembatan yang menghuÂbungÂkan Desa Dian Pulau ke Desa Tetoat, dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku, sejak tahun 2013, dengan sistim multy years.
Awalnya, saat Said Assagaff menjadi Gubernur Maluku, proyek tersebut mulai dikerjakan diawali dengan mengalokasikan anggaÂran sebesar 500 juta lebih untu proses perencanaan.
Selanjutnya pada tahun 2015, mulai dilakukan pembangunan tahap pertama dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp2.872. 649.000.
Berikutnya pada tahun 2016, dilanjutkan pembangunan dengan anggaran yang dialokasikan Rp25.664.000.000.
Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 2019, pemerintah kembali mengaggarkan Rp9.891.998.000, untuk menyelesaikan proyek dimaksud.
Adapun anggaran tersebut diguÂnakan untuk menyambung bebeÂrapa bagian rangka yang belum terpasang habis.
âDi 2019 itu, ada Rp9,8 miliar terpasang itu empat segmen kiri kanan. Sisanya ini masih terbuka, belum terpasang. Kemudiaan 2020 refocusing karena Covid-19. Lalu di tahun 2021 tidak tersedia anggaran dan 2022 baru lanjut,â jelas Ismail Usemahu, yang kala itu menjabat Kepala Dinas PeÂkerjaan Umum.
Di 2022, tambahnya, dilakukan pekerjaan penyambungan rangka. Namun, diakhir pemasangan itu terjadi kendala lantaran terjadi penurunan elevasi.
Lambannya pengerjaan proyek jumbo ini sempat jadi perhatian serius Kejaksaan Tinggi Maluku.
Tim pidana khusus Kejati, bahkan telah memanggil sejumlah pihak untuk dikorek keterangannya, seperti Kadis Ismail Usemahu, PPTK dan PPK.
Proyek yang dikerjakan selama 11 tahun ini telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp38 miliar. NaÂmun sayangnya jembatan megah ini belum bisa difungsikan dan dilewati kendaraan, sebelum dilanjutkan hingga di 2025 ini.(S-20)