AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku didesak segera mengusut dan memboÂngÂkar borok pemberian remunerasi bagi jajaran direksi dan koÂmisaris paÂda PT BaÂnk Maluku Malut.
Pemberian remunerasi sejak tahun 2021 hingga 2023 ternyata tidak dilakukan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Hal ini diketahui ketika OtoÂritas Jasa Keuangan melaÂkukan pengawasan, alhasil oleh OJK mengusulkan agar dikeluarkan Circular Letter agar disetujui oleh seluruh pemegang saham.
Usulkan OJK itu kemudian dilaksanakan oleh pihak direksi Bank Maluku Malut, sehingga terbitlah Circular Letter, namun penerbitan Circular Letter dinilai oleh seÂjumlah pakar hukum tidak bisa berlaku surut ke belaÂkang, sehingga telah melaÂnggar aturan hukum yang berpotensi terjadinya keruÂgian Negara.
Praktisi Hukum, Djidon BatÂmomolin mengatakan KejakÂsaan Tinggi Maluku sudah seharusnya bergerak cepat untuk mengusut kasus pembayaran remunerasi yang dilakukan di Bank Maluku-Malut.
Hal ini kata Batmomolin perlu dilakukan, guna memberikan keÂpastian hukum bagi masyarakat sebab Bank Maluku adalah bank milik masyarakat Maluku dan Maluku Utara.
âSeharusnya kalau sudah munÂcul di pemberitaan media massa, maka menjadi kewajiban bagi Kejaksaan Tinggi Maluku untuk bergerak mengusut kasus ini,â tegas Batmomolin.
Pembayaran remunerasi yang dilakukan direksi dan komisaris Bank Maluku menurut Batmomolin, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum akibat dari peÂnyalahgunaan wewenang dalam menetapkan besaran remunerasi.
Penetapan remunerasi merupaÂkan kewenangan pemagangan saham dan wajib ditetapkan dalam RUPS tetapi faktanya ketentuan tersebut disepelekan sehingga terbitlah kebijakan yang menyimÂpang dari aturan.
âPerbuatan melawan hukum suÂdah ada jadi aparat penegak hukum jangan tunggu tetapi harus segera melakukan pengusutan,â jelasnya.
Kejaksaan Tinggi lanjut BatmoÂmolin, harus berani memanggil direksi dan komisaris Bank Maluku untuk dimintakan pertanggung jawaban terkait pembayaran reÂmunerasi yang tidak sesuai dengan aturan.
âKalau Kejati tidak melakukan pengusutan maka praktek seperti ini akan terus dilakukan dan meÂrugikan bank. Jadi harus diusut,â cetusnya.
Jangan Diam
Sementara itu, aktivis Laskar Anti Korupsi, Ronny Aipassa juga meminta Kejaksaan Tinggi untuk tidak tinggal diam dengan kasus pembayaran remunerasi di Bank Maluku-Malut.
Menurutnya, perbuatan yang dilakukan direksi dan komisaris tidak dapat dibenarkan sebab, telah bertabrakan dengan aturan dimana penetapan besaran remunerasi wajib dilakukan RUPS bukan direksi.
âTindakan yang dilakukan telah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang berujung korupsi jadi harus secepatnya diusut,â tegasnya.
Langgar Aturan
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Maluku didorong untuk segera mengusut pemberian reÂmuÂnerasi bagi direksi dan komiÂsaris PT Bank Maluku Malut yang diduga melanggar aturan.
Pasalnya, pemberian remuneÂrasi sejak tahun 2021 hingga 2023 ternyata tidak dilakukan atas keputusan Rapat Umum PemeÂgang Saham.
Praktisi Hukum, Marnex Salmon kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (13/9) mengÂungkapkan, langkah yang ditemÂpuh dengan tidak mengindahkan RUPS namun kewenangan Circular Letter, tidak sejalan dengan nilai dan standar Good Corporate System serta bertentangan dengan aturan perundang undangan dan peraturan OJK.
âMestinya ada satu pertanggungÂjawaban dan keterbukaan publik dari pihak Bank Maluku Malut sebagai upaya menjaga agar tidak ada kerugian negara maupun dampak negatif terhadap sektor ekonomi dan keuangan daerah ini, bukan malah membuat masalah yang berujung terjadinya penyimÂpangan dan terkesan tabrak aturan,â paparnya.
Pemberian remunerasi di luar RUPS adalah tidak dibenarkan, karena RUPS memiliki kewenaÂngan penuh dan keputusan tertiÂnggi, sehingga Circular Letter tidak bisa berlaku surut atas kebijakan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi.
Karena itu, dia meminta Kejati Maluku untuk segera mengusut kasus ini, jangan hanya dia dan membiarkannya berlarut-larut.
Kata Marnix, ada indikasi perÂbuatan melawan hukum atas pemÂberian remunerasi Bank Maluku Malut dengan penyalahgunaan wewenang, dan indikasi perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.
âPemberian remunerasi Bank Maluku Malut diduga telah menyaÂlahi aturan karena tidak melakÂsanakan RUPS,â ujarnya. (S-20)