AMBON, Siwalimanews – Rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, terancam gagal digelar KPU.
Pasca rekomendasi dikeluarÂkan pada Sabtu (17/2) lalu, hiÂngga saat ini rekomendasi beÂlum juga ditindaklanjuti oleh KPU masing-masing KabuÂpaten/Kota.
KPU Maluku juga tidak dapat memberikan jaminan terhadap pelaksanaan PSU sesuai rekoÂmendasi Bawaslu.
Anggota KPU Maluku Hanafi Renwarin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (21/2) mengaku, hingga saat ini rekomendasi PSU masih belum dapat dijalankan karena berbagai alasan.
Dijelaskannya, mekanisme PSU dilakukan jika ada usulan dari KPPS kepada KPU melalui PPK, tetapi sampai saat ini KPPS belum juga menyampaiÂkan usulan tersebut.
âMekanismenya ketika panÂwascam mengeluarkan rekomendasi PSUÂ ditujukan kepada KPPS yang ditembuskan kepada PPK, KPU dan Bawaslu satu tingkat diatasnya, baru diusulkan ke KPU, tapi KPPS belum mengusulkan PSU ini yang repot,â jelas Hanafi.
Menurutnya, rekomendasi PanÂwascam mestinya dikeluarkan pada saat terjadi masalah di TPS agar permintaan PSU dilakukan satu hari pasca pemungutan suara bukan beberapa hari setelah pemungutan sebab akan berpengaruh dari aspek waktu yang disediakan yakni 10 hari kerja.
KPU kata Hanafi sejak awal telah memintai Panwascam untuk segera menetapkan rekomendasi, agar waktu yang ada dapat digunakan untuk penyiapan logistik pemilu, apalagi permintaan PSU harus disampaikan ke KPU.
âWaktu tersisa tiga hari ini mesÂtinya sudah harus selesai distribusi logistik untuk dilakukan pencobÂlosan, tetapi sampai saat ini KPPS juga belum mengajukan usulan PSU, jadi bisa terancam tidak ada PSU. Ini juga kan yang menjadi pertimbangan KPU Kota Ambon menolak rekoÂmendasi PSU, sebab waktunya terÂlambat,â tuturnya.
Hanafi menekankan ketersediaan surat suara untuk PSU hanya terÂsedia sebanyak seribu surat suara, tetapi jika banyak TPS yang meÂngajukan PSU maka harus dilakukan koordinasi dengan KPU RI untuk permintaan surat suara sehingga menjadi kendala juga.
Kendati begitu, KPU Maluku terus berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota terkait dengan sisa waktu yang tersedia untuk PSU
Bawaslu Provinsi Maluku sebeÂlumnya secara resmi telah mengeÂluarkan rekomendasi untuk dilakuÂkan PSU pada 32 titik di wilayah Maluku, Minggu (18/2).
Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Maluku untuk dilakukan PSU tersebut akibat ditemukannya begitu banyak masalah yang terjadi saat proses pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024 kemarin.
Setidaknya terdapat 32 rekoÂmendasi yang dikeluarkan Bawaslu terhadap 32 TPS yang wajib melaÂkukan PSU di 9 Kabupaten/Kota di Maluku.
Kesembilan daerah tersebut maÂsing-masing 3 TPS di Kota Ambon, 5 TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, 5 TPS di Kabupaten KepuÂlauan Aru, dan 6 TPS di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Selanjutnya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 4 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara 1 TPS, Kabuaten Buru 5 TPS, KabuÂpaten Maluku Tengah 1 TPS dan Kabupaten Maluku Barat Daya 2 TPS.
PSU tak Memenuhi Syarat
Terpisah Ketua KPU Kota Ambon, Muhammad Shaddek Fuad mengatakan, PSU di Kota Ambon tidak memenuhi syarat.
âEmpat rekomendasi Bawaslu terkait PSU sudah kami telaah dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU,â ujar Fuad saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsapp, Rabu (21/2).
Sementara 3 TPS lainnya, sambung Fuad, KPU baru menerima rekomendasi tersebut, dan akan ditelaah sebelum nantinya diputusÂkan apakah memenuhi syarat untuk dilakukan PSU atau tidak. Yang 3 rekomendasi Bawaslu baru masuk jadi akan bahas dulu,â katanya.
Ditanya dasar yang dipakai KPU sehingga menyatakan rekomendasi Bawaslu soal PSU tidak memenuhi syarat, Fuad menjelaskan, bahwa itu tidak memenuhi syarat-syarat PSU yang tertuang dalam pasal 372 ayat 2, 373 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan pasal 80 ayat 2, 81 PKPU 25 tahun 2023.
Diketahui, berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meÂnyatakan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PengÂawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaÂkukan menurut tata cara yang diÂtetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menanÂdatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menÂjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar peÂmilih tambahan.
Dan pasal 373: (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan, menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk PengamÂbilan keputusan diadakannya peÂmungutan suara ulang. (3) PemuÂngutan suara ulang di TPS dilakÂsanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU KaÂbuÂpaten/Kota. (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
Dan pasal 80 ayat (2) âPemuÂngutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghituÂngan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meÂminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah diguÂnakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dantidak terdaftar di DPT dan DPTb memÂberikan suara di TPS.
Dan pasal 81: (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemuÂngutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan seÂlanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengamÂbilan keputusan diadakannya pemuÂngutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Pemungutan suara ulang sebaÂgaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang. (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi. (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
Akademisi: PSU Wajib
Pemungutan suara ulang pada TPS yang bermasalah merupakan perintah undang-undang yang mesÂtiÂnya dijalankan oleh KPU.
Demikian dikatakan Akademisi Hukum Tata Negara Unpatti, SosÂtones Sisinaru kepada Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Rabu (21/2).
Dijelaskan, UU Pemilu secara tegas memberikan ruang bagi KPU untuk menyelenggarakan PSU atas rekomendasi Bawaslu.
âUU pemilu sudah mengatur terkait kriteria PSU dilakukan artinya kalau memang rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu memeÂnuhi kriteria UU maka wajib digelar PSU,â tegas Sisinaru.
Menurutnya, jika KPU dengan alasan yang tidak kuat menganulir rekomendasi PSU dari Bawaslu maka KPU sendiri tidak sedang menjaÂlankan perintah UU.
Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara atrubisi oleh UU mestinya KPU mengkaji secara baik dalil dalam rekomendasi Bawaslu terkait dengan bentuk-bentuk pelangaran.
Sebab, tidak mungkin Bawaslu mengeluarkan rekomendasi jika tidak terdapat perbuatan yang dilarang oleh aturan seperti adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK tetapi diijinkan untuk memilih.
âSepanjang rekomendasi itu diberikan masih dalam tenggang waktu sepuluh hari maka wajib ditindaklanjuti kalau memenuhi kriteria dalam UU,â jelasnya.
Sisinaru pun berharap KPU sebagai penyelenggara dapat lebih bijak dalam menyikapi dinamika pemilu 2024 sehingga tidak mengÂhilangkan hak konstitusional warga negara.
Tindaklanjuti Rekomendasi PSU
Bawaslu Maluku mengingatkan KPU untuk segera menindaklanjuti rekomendasi PSU di 52 TPS se Maluku.
Ketua Bawaslu Maluku, Subair kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (21/2) menegasÂkan, dari 8 kabupaten/kota yang direkomendasikan PSU, baru Kota Ambon yang menolaknya rekoÂmendasi Bawaslu.
Sedangkan 7 daerah lain belum menyatakan sikap apakah akan menindaklanjuti rekomendasi PSU atau mengikuti jejak Kota Ambon yang menolak rekomendasi.
âKami terus mendorong Bawaslu Kota Ambon agar melakukan koÂmunikasi dan kordinasi dengan KPU Kota Ambon terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan,â ujar Subair.
Menurutnya, KPU wajib menÂjalankan rekomendasi PSU sebab PSU diatur secara tegas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PeÂmilihan Umum.
Pasal 372 UU Pemilu berbunyi pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti, Pertama terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketenÂtuan peraturan perundang-undaÂngan.
Kedua, Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih seÂhingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
Keempat, pemilih yang tidak meÂmiliki kartu tanda penduduk elekÂtronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
Subair menegaskan rekomendasi PSU dikeluarkan Bawaslu karena diÂtemukan adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi mencoblos.
âKecurangan yang ditemukan itu kan seperti pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS berbeda dan aa juga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK tetapi tetap diberi ijin untuk mencoblos,â ujarnya.
Terkait dengan sanksi, Subair menambahkan UU Pemilu secara tegas mengatur dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam UU telah dipenuhi maka anggota KPU dapat dipidana.
Subair pun berharap KPU KabuÂpaten/Kota untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeÂluarkan Bawaslu sesuai aturan yang berlaku.
PSU di 32 Titik
Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Maluku secara resmi telah mengeluarkan rekomenÂdasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, pada 32 titik di wilayah Maluku.
Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu untuk dilakukan PSU tersebut akibat ditemukannya beÂgitu banyak masalah yang terjadi saat proses pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024 kemarin.
Kepastian dikeluarkan rekoÂmendasi PSU itu diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair kepada wartawan di Ambon, MiÂnggu (18/2).
Setidaknya terdapat 32 rekoÂmendasi yang dikeluarkan Bawaslu terhadap 32 TPS yang wajib meÂlakukan PSU pemilu 2024 di Maluku.
âKita sudah keluarkan rekoÂmendasi, ada 32 TPS yang tersebar di Maluku yang akan melakukan PSU Pemilu 2024,â kata Subair.
Terkait data TPS yang akan melakukan PSU tidak dirinci oleh Subair, namun secara umum TPS-TPS yang akan dilaksanakan PSU di 9 Kabupaten/Kota di Maluku.
Kesembilan daerah tersebut masing-masing 3 TPS di Kota Ambon, 5 TPS di Kabupaten Seram BaÂgian Timur, 5 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru, dan 6 TPS di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Selanjutnya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 4 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara 1 TPS, Kabuaten Buru 5 TPS, Kabupaten Maluku Tengah 1 TPS dan Kabupaten Maluku Barat Daya 2 TPS.
Bawaslu pun menyerahkan waktu pelaksanaan PSU kepada KPU Maluku untuk menentukan berÂdasarkan aturan yang berlaku.
âSoal kepastian kapan dilakukan PSU, itu kewenangannya KPU,â jelasnya.
Ditanya terkait kemungkinan ada TPS lain akan yang melakukan PSU, Subair mengaku potensi penamÂbahan TPS bisa saja terjadi tetapi sampaikan dengan saat ini baru 32 TPS yang dipastikan akan gelar PSU.
Segera Bertindak
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun meminta Bawaslu untuk segera bertindak terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu 14 Februari 2024 kemarin.
Ia mengaku mendapatkan begitu banyak informasi terkait dugaan pelanggaran saat pemilu.
Dugaan-dugaan tersebut kata Watubun, wajib diusut dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.
âMemang saya sudah mendapat begitu banyak laporan soal temuan saat pemilu dan semua temuan yang ada bisa masuk dalam kategori pelanggaran pemilu,â ungkap Watubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (17/2).
Sebagai pimpinan DPRD, Watubun meminta Bawaslu Maluku dan jajaran untuk bersikap tegas terhadap setiap informasi dan laporan yang disampaikan, baik oleh masyarakat maupun partai politik Bawaslu kata Watubun tidak boleh bergerak lama dalam merespon setiap temuan di lapangan, sebab akan menodai hasil dari proses demokrasi yang dilakukan.
Watubun menegaskan, pihaknya mendukung Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang sengaja bermain untuk merusak proses pemilu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. âSaya masih percaya Bawaslu, tapi saya minta Bawaslu tegas untuk cara-cara kotor yang dipakai, sebab kedaulatan rakyat lebih penting dari semuanya. (S-20/S-25)