AMBON, Siwalima.id - Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) diminta agar bergerak cepat menyelesaikan persoalan lahan untuk kepentingan Blok Masela.

Akademisi Fisip Unpatti, Jefri Lei­wakabessy menjelaskan, kedata­ngan SKK Migas dan Inpex Masela Ltd bertemu Gubernur untuk mem­bahas percepatan realisasi proyek strategi nasional Blok Masela me­rupakan langkah maju yang harus direspon secara serius.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata Leiwakabessy, harus menempatkan penanganan dampak sosial kemas­yarakatan akibat pembebasan lahan sebagai prioritas utama disamping tugas-tugas pelayanan dasar lain­nya.

“Ini lampu hijau yang diberikan Pempus dengan kedatangan SKK migas. Artinya Pemprov jangan lam­bat untuk melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jangan lambat,” ucap Leiwakabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (1/4).

Menurutnya kelanjutan realisasi khususnya pembangunan fisik kilang Blok Masela dan infrastruktur pendukung akan sangat tergantung dari bagaimana kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk proyek strategis nasional tersebut.

SKK Migas maupun Inpex seba­gai perusahaan kontraktor Blok Masela tidak mungkin bekerja jika Tim Terpadu belum mengidentifikasi dan menghitung ganti rugi atas lahan itu.

“Tim terpadu ini kan hanya meng­hitung berapa banyak yang harus diganti rugi kepada masyarakat untuk dibayar oleh Inpex,” jelasnya.

Leiwakabessy menegaskan, jika tim terpadu lambat dalam menye­lesaikan dampak sosial kemasya­rakatan tentu akan berdampak pada pembangunan Blok Masela, artinya Pemerintah Pusat akan menilai pemprov tidak mendukung rencana besar itu.

Apalagi sebelumnya Gubernur telah menyampaikan jika peletakan batu pertama pembangunan Blok Masela akan dilakukan bulan April ini, maka harus memotivasi tim terpadu untuk bergerak lebih cepat.

“Komitmen Gubernur untuk mempercepat kesiapan lahan untuk Blok Masela ini harus menjadi peringatan bagi tim terpadu untuk secepatnya penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan dari proyek Blok Masela,” tegasnya.

Bahas

Sebelumnya, Satuan Kerja Khu­sus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemui Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa guna membahas percepat realisasi Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Masela.

Kedatangan tim SKK Migas yang dipimpin Deputi Dukungan Bisnis Eka Bhayu Setta dan sejumlah tim ahli Kementerian ESDM di Ambon, sebagai bentuk keseriusan Pemerin­tah Pusat untuk merealisasikan lapangan gas laut dalam terbesar di Indonesia itu.

Pertemuan yang berlangsung tertutup bertempat di lantai VI Kantor Gubernur, Selasa (31/3) itu membicarakan sejumlah isu, terkait dengan upaya percepatan realisasi pembangunan lapangan abadi Blok Masela.

Gubernur mengatakan pertemuan bersama SKK Migas dan tim dari Kementerian ESDM memiliki arti penting dan mendasar karena mem­bahas proyek strategis nasional pembangunan kilang gas alam lapangan abadi blok Masela.

“Pertemuan ini bertujuan menya­tukan langkah kita dalam menyikapi rencana percepatan pembangunan lapangan abadi blok Masela. Tentu ada banyak yang dibicarakan dan subtansi yang dibicarakan dan ada kesepahaman yang yang tercapai,” ucap Gubernur.

Proyek Blok Masela kata Gu­bernur bukan hanya menjadi kepen­tingan nasional dalam rangka men­jaga ketahanan energi, tetapi juga harapan besar masyarakat Maluku untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Sebagai bentuk dukungan ter­hadap percepatan pengembangan wilayah kerja Masela telah, dite­tapkan Keputusan Gubernur Nomor 519 Tahun 2026 tentang pemben­tukan tim terpadu dan sekretariat pelaksana penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pemba­ngunan kilang pencairan gas alam beserta fasilitas pendukung peng­em­bangan lapangan abadi wilayah kerja masela di Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar.

Gubernur menegaskan telah memerintahkan tim terpadu agar secepatnya bergerak sesuai rencana aksi di lapangan dengan tetap ber­koordinasi secara eksternal dengan stakeholder terkait dan akurat dalam mengambil keputusan namun tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Apalagi pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah melalui keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 6 tahun 2026 telah menjadi dasar bagi tim terpadu bekerja ke depan guna menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan.

“Saya mintakan kepada tim agar sungguh-sungguh mempelajari aturan dan berbagai regulasi yang mengatur tentang penyediaan tanah bagi pembangunan kilang gas alam Blok Masela, sehingga tidak menim­bulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur menekan penting tim terpadu menjaga titik keseimbangan yaitu kepentingan negara di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi lain artinya PSN ini sangat penting untuk segera direalisasikan, tetapi kepentingan masyarakat jangan diabaikan. 

Tim terpadu sambung Gubernur harus berkoordinasi dengan SKK Migas dan Inpex untuk mencari dasar-dasar hukum yang memung­kinkan hak-hak masyarakat tidak terabaikan dan disaat yang sama SKK Migas sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, tetap dapat menjaga akuntabilitasnya.

Gubernur optimis bila progres pengembangan wilayah kerja Masela berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan pekerjaan fisik konstruksi dapat segera dilakukan, maka kilang Blok Masela sudah bisa berproduksi di tahun 2027 atau 2028.

“Intinya pengembangan lapangan abadi Blok Masela ini adalah proyek strategis nasional karena menjadi atensi serius pemerintah baik Pempus maupun Pemda, oleh karena itu semua pihak harus kolaborasi dan bersinergi karena proyek ini membutuhkan dukungan masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur pun meminta masya­rakat Maluku untuk mendoakan agar pengembangan lapangan abadi Blok Masela dapat terlaksana dalam waktu yang cepat.(S-20)