AMBON, Siwalimanews – Ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi demontrasi digedung DPRD Provinsi MaÂluku menyampaikan penolaÂkan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Maluku, Ikatan Dokter Gigi Indonesia Maluku, Ikatan Bidan Indonesia Ambon, IkaÂtan ApoÂteker Indonesia Ambon dan PerÂsatuan Perawat NaÂsional Indonesia Maluku tiba di geÂdung DPRD pukul 11.00 WIT dengan membawa pamÂplet bertuliskan, penolakan RUU KeÂsehatan (Omnibus law).
Ketua IDI Maluku, Saleh TuaÂleka dalam penjelasan mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan menimbulkan polemik bagi keberlangÂsuÂngan profess kedokteran di Indonesia. Berbagai manuver yang dilakukan dalam proses pembuatan RUU.
Hal ini mencerminkan upaÂya mengdisintegrasikan proÂfesi kedokteran dan dokter itu sendiri dimana berbagai disÂkriminasi dan upaya krimiÂnaÂlisasi dokter di masa depan, menjadikan area perang terbuka sudah di depan mata.
âPotensi kriminalisasi dokÂter dapat terjadi karena tidak adanya hak imunitas pada proÂfesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan,â ungkap Saleh.
RUU Kesehatan telah menghaÂpus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga keseÂhatan dan berpotensi melemahÂkan posisi dokter dan tenaga keÂsehatan di mata hukum secara konsitusi.
Regulasi yang timpang dapat menimbulkan defensif medicine artinya, dokter akan mempertaÂhankan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat.
Karenanya, tenaga kesehatan merekomendasikan, Pertama, perlunya perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Kedua, perlunya penguatan Organisasi Profesi Tunggal.
Ketiga, RUU Kesehatan Omnibus Law terindikasi/berisiko terjadinya kapitalisasi di sektor kesehatan, maka pemerintah dirasa perlu untuk tetap meneÂrapÂkan prinsip yang kuat dalam mengutamakan pelayanan, kepentingan dan kebutuhan pasien serta mengayomi dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.
Kelima, RUU Omnibus Law Kesehatan seyogyanya tidak berat sebelah atas hanya menguntungkan salah satu pihak saja maka pembuatan undang-undang harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan menampung aspirasi semua pihak.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala mengatakan, DPRD akan mengawal semua tuntutan yang disampaikan tenaga kesehatan berkaitan dengan pembahasan RUU Kesehatan.
âDPRD secara kelembagaan akan menindaklanjuti semua tuntutan ke DPR, Presiden, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM untuk diperÂtimbangkan,â tegasnya. (S-20)