AMBON, Siwalimanews – Dukungan agar aparat penegak hukum segera memeriksa Murad Ismail, yang diduga terlilit banyak masalah hukum, mengalir deras.
Akademisi dan praktisi hukum mendukung langkah aparat peneÂgak hukum untuk memeriksa GuÂbernur Maluku, Murad Ismail atas berbagai indikasi masalah hukum saat memimpin.
Sebagai kepala daerah, Murad dinilai turut bertanggung jawab terhadap seluruh masalah-masalah hukum yang terjadi saat kepeÂmimpinannya.
Sebut saja kasus pembelian mobil pribadi yang disulap menjadi kendaraan dinas, rumah jabatan yang direhab menggunakan APBD tapi ditempati anaknya, penemÂpatan pejabat yang tidak sesuai aturan, pembangunan Mess MaÂluku yang tak kunjung tuntas, hingga batal masuknya proyek LIN dan Ambon New Port, jadi peÂmantik permintaan publik kepada aparat penegak hukum.
Kasus lain yang tak kalah menarik dan jadi sorotan publik adalah proyek dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur hampir 700 miliar untuk penanganan Covid-19 Tahun 2021 dan pemulihan ekoÂnomi masyarakat justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Setelah senior PDIP Yusuf LeaÂtemia meminta APH memeriksa MuÂrad, akademisi hukum Unidar, Rauf Pellu juga berpendapat yang sama.
Menurut Pellu, gubernur dinilai bertanggung jawab terhadap gagalÂnya sejumlah proyek tersebut tetapi juga penggunaan pinjaman dana 700 miliar dari PT SMI yang perunÂtukannya diduga tak tepat sasaran.
âSemua orang itu sama di mata hukum. Gubernur dinilai bertangÂgung jawab karena beliau sebagai kepala daerah terhadap seluruh proses penggunaan anggaran-angÂgaÂran untuk proyek-proyek terseÂbut, termasuk kebijakan meminjam dana 700 miliar dari PT SMI. Wajar gubernur harus diperiksa,â ujar Pellu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (14/12).
Kata dia, kebijakan-kebijakan guÂbernur tersebut jika itu bertentangan dengan aturan maka otomatis harus bertanggung jawab secara hukum. âYa jika kebijakan tidak sesuai aturan maka harus dimintai pertaÂnggungÂjawaban secara hukum,â ujarnya.
Sehingga dia juga mendukung jika ada laporan masyarakat ke APH baik kejaksaan, kepolisian untuk usut maka harus diusut.
âJadi jika ada laporan masyarakat ke aparat penegak hukum apakah itu kejaksaan atau kepolisian ya harus diusut, dan gubernur sebagai kepala daerah bertanggung jawab untuk juga diperiksa,â katanya.
Akibat amburadulnya pengeloÂlaan dana pinjaman 700 miliar itu, mengakibatkan setiap tahunnya daerah harus mengeluarÂkan 136 miliar dari APBD untuk membayar hutang yang manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
âAkibat hutang itu justru pemÂbangunan infrastruktur bagi masÂyarakat terkendala, ini yang harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,â tegasnya.
Juga Mendukung
Senada dengan Pellu, praktisi huÂkum Jidon Batmomolin juga menÂdukung APH memeriksa Gubernur Maluku terkait dengan sejumlah masalah hukum yang saat ini terjadi.
Kata dia, jika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dari masalah-masalah hukum terseÂbut atau kebijakan yang bertentaÂngan dengan aturan hukum maka seÂbagai kepala daerah, Murad harus diperiksa atau dimintai keterangan secara hukum.
âYang paling utama itu semua orang dimata hukum sama. Tidak ada membedakan dia pejabat atau bukan pejabat. Apalagi jika nyata-nyata diÂduga ada penyalahgunaan anggaÂran, maka harus dimintai pertangÂgung jawaban hukum. Kapanpun waÂlaupun sudah habis masa jabaÂtan. Dan bukan selesai masa jabatan lalu masalah-masalah hukum yang sudah dilaporkan itu tidak diusut, tetapi harus profesional dan kejakÂsaan harus transparan,â ujarnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (14/12).
Ia mengaku kaget dana pinjaman 700 miliar dari PT SMI untuk pemuÂlihan ekonomi masyarakat saat CoÂvid-19 namun kenyataannya hingga kini tidak diperuntukan untuk pemulihan.
âApalagi dana pinjaman 700 miliar untuk untuk pemulihan ekonomi masyarakat, dan kenyataannya samÂpai dengan hari ini masyarakat tidak pernah mendapatkan pemulihan ekonomi, sehingga harus diusut tuntas. Karena itu saya sangat setuju jika pak gubernur diperiksa,â katanya.
Kata dia, APH baik kejaksaan atau kepolisian harus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum saat kepeÂmimpinan MI ataupun kebijakannya yang diduga bertentangan dengan aturan.
âLaporan masyarakat itu harus ditindaklanjuti oleh APH. Dan keÂmudian saat pertanggung jawaban gubernur di DPRD kan harus dipaÂparkan. Anggota dewan sebagai lemÂbaga kontrol sehingga seharusÂnya kontrol juga terhadap anggaran maupun kebijakan gubernur melalui pengawasan,â katanya.
Banyak Masalah
Sementara itu, praktisi hukum Ronny Samloy juga menilai banyakÂnya masalah-masalah hukum yang diduga terjadi saat kepemimpinan Murad Ismail sehingga APH perlu juga memeriksa orang nomor satu di Maluku ini.
âDia mencontohkan berbagai kasus hukum yang terjadi di PemÂprov dalam kepemimpinan MI seÂperti Kwarda Pramuka, pinjaman dana 700 miliar, proyek reboisasi dan Dana Covid. Dan ini semua terjadi dalam kepemimpinannya,â ujar Samloy kepada Siwalima melalui sambuÂngan selulernya, Kamis (14/12).
Karena itu untuk menghindari berbagai dugaan dan opini publik bahwa terjadi dugaan perselingkuÂhan antara kejaksaan eksekutif, maka semua pihak harus diperiksa terÂmasuk juga Gubernur Maluku, MI.
Karena masa jabatan MI 31 Desember sudah hampir selesai, lanjut Samlooy, dia kemudian meminta agar APH untuk bergerak mengusut kasus-kasus tersebut dan mintai keterangan dari orang nomor satu di Maluku, jika diduga ada kebijakan yang bertentangan deÂngan aturan hukum.
Kata dia, tentu saja masyarakat berharap bahwa kasus-kasus yang terkait dengan pengelolaan anggaÂran yang menjadi beban masyarakat untuk dilunasi, menjadi catatan penting bagi APH untuk tuntaskan sampai ke ranah pengadilan, sebab kasus kasus ini tidak main main
Dia menambahkan, masyarakat tentu berharap APH lebih memainÂkan peran lebih represif sampai ke akar akarnya, agar supaya ada efek jera di kemudian hari, sehingga masÂyarakat dapat keluar dari status kemiskinan yang selama terpuruk dibanding dengan daerah daerah lain di Indonesia.
Segera Periksa Murad
Aparat penegak hukum diminta segera memeriksa Murad Ismail, terkait sejumlah persoalan hukum saat dia menjabat sebagai gubernur.
Tepat 31 Desember 2023, masa jaÂbatan Murad Ismail selaku Gubernur Maluku selesai. Selain banyak masaÂlah dan kebijakan yang menyimÂpang, MI sapaan akrab Murad, dinilai gagal membawa perubahan di provinsi seribu pulau ini.
Banyaknya masalah yang mengeÂmuka saat Murad memimpin Maluku, membuat senior PDIP Maluku, Yusuf Leatemia meminta aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun KPK, segera memeriksa mantan Kapolda Maluku itu.
âTanggal 31 Desember gubernur sudah turun dari jabatan dengan meninggalkan hutang ratusan miliar dana SMI untuk rakyat Maluku. LaÂporan kita ke Kejari, Kejati Maluku, bahkan Kejagung dan bahkan ke Mabes dan KPK yang sampai sekaÂrang belum ditanggapi, kita minta untuk ditindaklanjuti,â ungkap LeaÂtemia sebagaimana dilansir SiwaliÂmanews, Selasa (12/12).
Selain soal anggaran SMI yang diduga banyak masalah karena tidak jelas peruntukannya. Terdapat pula dugaan dana-dana lain, seperti dana olahraga pada Dispora Maluku, dana pramuka, anggaran yang meÂrupakan hak tenaga kesehatan yang tidak dibayar, anggaran proyek reboiÂsasi dan dugaan-dugaan peÂnyeÂlewengan dana lainnya di lingÂkup Pemerintah Provinsi Maluku. Yang mana itu semuanya, Gubernur harus diperiksa atas dugaan itu karena dinilai bertanggungjawab.
âSekarang masyarakat harus menerima imbas dari hutang SMI dan dugaan penyelewengan lainnya. Bahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga ASN, khususnya Nakes, karena hak-hak mereka yang tidak dibayar. Sementara sepanjang ini pasca MI turun nanti, masyarakat harus membayar hutang besar yang tidak tahu apa manfaat dari hutang itu bagi masyarakat,â tuturnya.
Kata Leatemia, dampak dari bayar hutang SMI, masyarakat yang akan jadi korban karena apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terpangkas dimana APBD akan digunakan untuk membayar hutang tersebut. âEndingÂnya masyarakat susah,â tegasnya
Menurutnya, setelah turun dari jabatan, MI boleh berleha-leha dan meninggalkan hutang ratusan miliar itu bagi masyarakat. Karenanya tinggal bagaimana keberanian aparat penegak hukum untuk menelusuri itu berdasarkan laporan yang telah diajukannya.
âGubernurnya senang karena diÂanggap hutang daerah, daerah baÂyar, masyarakat korban. Sementara banyak program yang menggunakan dana daerah, seperti stunting, praÂmuka, olahÂraga, reboisasi, hingga pembenÂtukan segala macam orgaÂnisasi penÂduÂkung MI, itu semua persoalan huÂkum yang harus ditelusuri oleh pihak-pihak terkait,â tuturnya. (S-20/S-26)