AMBON, Siwalimanews – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ProÂvinsi Maluku dituding tidak mampu memperjuÂangÂkan 126 dari 189 usulan ruas jalan dalam program Inpres penanganan jalan daerah tahun 2022.
Kegagalan pengusulan ratusan infrastruktur jalan itu juga disebabkan karena kurangnya koordinasi DiÂnas PUPR Maluku dengan kabupaten dan kota se- Maluku.
Hal ini disampaikan WaÂkil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang PanÂjang, Jumat (4/11).
Dikatakan, program InpÂres penanganan jalan daeÂrah sejak awal direspon baik oleh komisi dengan mendatangi langÂsung Kementerian PUPR dan KoÂmisi V, agar dapat mengakomodir pembangunan infrastruktur pasca bencana alam yang melanda Maluku.
Namun, perjuangan yang dilakuÂkan oleh Komisi III ternyata tidak didukung oleh Dinas PUPR Maluku akibatnya, hanya 63 ruas jalan saja yang terverifikasi oleh Kementerian PUPR karena memenuhi persyaÂratan yang ditentukan Pemerintah Pusat.
âTerkait dengan Inpres penaÂnganan jalan daerah untuk peÂnanganan jalan dan jembatan di Maluku tidak terkoordinasi secara baik, sehingga yang masuk hanya 63 sedangkan 126 tidak terakoÂmodir. Ini kita menyesal, kita sudah berjuang capek-capek tapi bola emas ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku,â kesal Tethool.
Menurutnya, Dinas PUPR Maluku tidak boleh menyalahkan kabuÂpaten dan kota sebab daerah hanya bertugas menyiapkan dokumen persyaratan, tetapi yang berkoordinasi dengan Pemerintah pusat melalu Balai Pelaksana adalah Pemprov Maluku.
Persoalan ini, lanjut Tethool meÂnunjukkan koordinasi dan komuÂnikasi dari Dinas PUPR Maluku sangat lemah padahal jika 126 usuÂlan ruas jalan di Maluku ini terÂakomodir maka masalah infraÂstruktur didaerah ini dapat diseÂlesaikan secara perlahan-lahan.
Dia meminta, jajaran Dinas PUPR Maluku untuk mundur jika tidak ingin lagi berjuang untuk kepentingan masyarakat Maluku, sebab dengan gagalnya 126 usulan ruas jalan maka Provinsi Maluku kehilangan kesempatan membangun Maluku.
âKalau tidak mau bekerja mundur saja nanti kita usulkan ke gubernur, kalau Dinas PUPR tidak mau bekerja untuk Maluku ini mundur saja,â tegas Tethool.
Politisi Gerindra ini berharap Dinas PUPR dapat segera melaÂkukan perencanaan yang matang terhadap seluruh infrastruktur agar tidak lagi mengalami kegegalan kedepan. (S-20)