AMBON, Siwalimanews –Â Puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, Senin (25/9) siang, melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.
Massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Aliansi Penggugat Korupsi ProÂvinÂsi Maluku juga melakukan aksi seruÂpa di tempat yang sama, Senin (25/9) lalu.
Dalam aksi kemarin, massa menuntut Kejari Ambon memeriksa Direktur Poltek, Dady Mairuhu diperiksa, karena sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.
Karenanya, puluhan mahasiswa ini menuding, Kejari Ambon melakukan persengkongkolan dengan Direktur Poltek sehingga sampai saat ini yang bersangkutan belum diperiksa dan kasus ini tak tuntas, padahal sudah hamÂpir 100 saksi yang diperiksa.
âSaya takut ada perselingkuhan yang sengaja dilakukan Kejari dengan Kepala Poltek. Hal ini yang kemudian membuat gerakan mahasiswa hari ini,â ungkap Koordinator Lapangan, Hedet Hayoto dalam demonstrasi tersebut.
Para mahasiswa ini juga memperÂtanyakan alasan jaksa menyuruh pihak-pihak terkait mengembalikan kerugian keuangan negara, padahal kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan.
Menurut mahasiswa, jaksa tak berani menetapkan tersangka seÂmenÂtara puluhan saksi sudah diperiksa.
âDisini pertanyaan kita adalah kenapa proses pengembalian kerugiÂan keuangan negara itu tidak pada tahap penyelidikan, kenapa sampai tahap penyidikan. Ini diminta para saksi untuk kembalikan kerugian keuangan Negara. Ini kan terindikasi bahwa jaksa sudah tahu siapa tersangka di balik kasus korupsi ini, tapi mereka tidak berani untuk meÂnetapkan tersangka,â ujarnya.
Sementara itu, para pendemo juga berulang kali meneriakkan agar Kasi Pidsus Kejari Ambon untuk meneÂmui mereka.
Sayangnya, baik Kasi Pidsus maupun Kepala Kejari Negeri Ambon tak ada satupun yang keluar untuk menemui mahasiswa. Mulai dari awal demo sekitar pukul 09.30 WIT hingga pukul 11.45 WIT.
Cari Alat Bukti
Menjawab tuntutan pendemo, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardyansyah menegaskan, pihaknya terus bekerja tuntaskan kasus duÂgaan korupsi Poltek Ambon
Dikatakan, pihaknya masih menÂcari alat bukti untuk menemukan siapa tersangka sesuai dengan ruÂmuÂsan pasal 1 KUHAP.
âDalam rangka menemukan terÂsangka dan barang bukti itu penyiÂdik mencari alat bukti sesuai pasal 184 menyebutkan ada lima bukti, salah satunya keterangan saksi, keÂterangan ahli, alat bukti surat peÂtunjuk, dan yang terakhir ada keteÂrangan tersangka,â ujar Kajari didampingi sejumlah jaksa saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai aksi demonstrasi di ruang rapat Kajari Ambon.
Dalam mencari alat bukti ini, lanjut Kajari, penyidik baru menemukan salah satunya yaitu keterangan saksi.
âKeterangan saksi ini dalam Tipikor itu belum bisa berdiri sendiri dan harus kami carikan dari keteÂrangan ahli,â ujarnya.
Selain itu, pihaknya sudah berkoÂordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PemeÂrintah (LKPP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan PengaÂwasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diminta sebagai saksi ahli.
âAhlinya dari mana, salah satunya dari LKPP yang berkompeten di peÂngadaan barang dan jasa kemudian auditor dari BPK atau BPKP. Terkait ahli-ahli ini kami sudah berkoorÂdinasi namun tindak lanjut dari mereka itu sampai sekarang masih dalam proses untuk penunjukan surat perintah untuk melakukan penghitungan.â ungkapnya.
Kajari menegaskan, mengapa pihaknya belum menetapkan terÂsangÂka sampai sekarang ini, karena proses inilah sesuai dengan putuÂsan MK terkait dengan perluasan objek praperadilan, salah satunya yang dimasukkan dalam masalah penetapan tersangka.
âKenapa penetapan tersangka itu menjadi urgen, penetapan tersangka membutuhkan adanya kerugian negara riil bukan potensi,â katanya.
Kajari kembali menegaskan, bukan pihaknya tidak berani menetapkan tersangka, tetapi pihaknya harus hati-hati dalam penetapan tersebut.
âKami bukannya tidak berani, bukannya takut tetapi kami hati-hati jangan sampai karena akibat gegaÂbah dan penetapan tersangka terlalu cepat. Ketika nanti dilakukan pra dan kami kalah otomatis kami harus mengulang dari awal penyidikan dan bagian itu adalah bagian strategi penyidik dan mengenai strategi penyidik secara substansinya tidak perlu kami jelaskan secara singkat itu domainnya masih rahasia, Nanti ketika perkara ini sudah dilimpahkan pengadilan silahkan,â paparnya.
Dikatakan, pihaknya harus menÂjaga jangan sampai strategi penyiÂdikan yang sudah disusun menjadi buyar. Dan karena itu meski pihak-pihak terkait telah mengembalikan kerugian negara, namun hal ini tetap berproses dan tidak henti.
âTerkait tuduhan bahwa dengan adanya pembayaran kerugian negara seolah-olah penyidik main-main seperti itu, coba tanya di KPK pun melakukan hal yang sama. Justru sekarang paradigma penegakan hukum itu sudah bergeser, bukan hanya penindakan yang diutamakan tetapi pengembalian kerugian neÂgara. Dengan pengembalian keruÂgian negara, toh prosesnya tetap berjalan kok tidak ada dihentikan, silahkan nanti ikuti saja,â ujarnya.
Sementara terkait dengan pengemÂbalian kerugian negara itu, lanjut dia, ada benefit yang diterima oleh Negara, dan pelan-pelan kerugian neÂgara itu diperkecil dimana pihakÂnya akan menyetor ke kas negara melalui putusan pengadilan.
Sedangkan penyitaan barang bukti tambah Kajari, menunjukkan bahwa di situ telah ada perbuatan tindak pidana korupsi, namun untuk yang akan bertanggung jawab harus pihaknya tentukan berdasarkan alat-alat bukti,â paparnya.
Kembalikan Uang Negara
Kajari mengungkapkan, kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak di Kampus Poltek itu mulai ada pengembalian kerugian negaranya meski masih sangat kecil.
âSekitar Rp100 juta telah dikemÂbalikan dari unsur saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara diÂmakÂsud. Nanti ketika penetapan tersangka akan ditindaklanjuti deÂngan penelusuran aset,â sebutnya.
Penegakan hukum ini, lanjut Kajari, sangat sensitif dimana seÂmangatnya betul-betul penegakan hukumnya adalah untuk meneÂgakkan hukum, jangan ditunggangi oleh hal-hal tertentu yang sifatnya internal di kampus atau yang siÂfatnya politis.
âKami tidak alergi kok silahkan tapi ada batasan tertentu jangan domainnya itu yang tidak ada fakta dan datanya, tiba-tiba berkembang di luar itu kan juga tidak baik,.âbeber Kajari.
Kajari menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara.
âSudah kami paparkan di BPKP dari paparan itu sudah disetujui forum dan BPKP akan mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaÂkukan audit. Nah kami menunggu itu,â ujarnya lagi
Dirinya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, BPKP sudah melakukan audit secara menyeluruh dengan harapan dalam waktu tidak terlalu lama ini hasil audit sudah bisa dirilis.
âDari 76 saksi yang diperiksa penyidik ini menemukan indikasi kerugian pada pos belanja rutin itu bermasalah sekitar 1,7 miliar, namun hasil ini belum final nanti dihitung lagi oleh ahli, dalam hitungan auditor mungkin lebih bengkak lagi,â tandas Kajari.
Direktur Diperiksa
Sementara itu tuduhan mahasiswa terkait dengan belum dipanggilnya direktur Dady Mairuhu dibantah oleh Kajari Ambon. Dirinya meneÂgaskan jika pihaknya sudah meÂmeriksa Direktur Poltek Ambon itu sebanyak 2 kali.
âSudah dua kali pemeriksaan, pertama pada tahap penyelidikan dan kedua saat penyidikan, mungÂkin akan kami panggil lagi lebih lanjut untuk melengkapi berkas berita acara yang terdahulu karena ada beberapa dokumen yang perlu lagi di kroscek sepengetahuan dia selaku direktur maupun selaku KPA.â ucapnya.(S-26)