AMBON, Siwalimanews – Majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon memberat hukuÂman mantan Walikota Tual, Adam Rahayaan.
Adam yang sebelumnya diÂvonis 1,6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan TipiÂkor Ambon pada 6 Oktober 2024 lalu, diperberat menjadi 8 tahun penjara.
Adam Rahayaan juga dihuÂkum membayar denda denda sebesar Rp400 juta, subsider 3 bulan kurungan.
Selain pidana pokok dan denda, Adam Rahayaan juga dihukum membayar uang peÂngganti (UP) sebesar Rp 1.807. 002.120,00 dikurangi Rp8,068, 000 maka total kerugian keÂuangan negara yang harus diÂkemÂbalikan oleh terdakwa adalah Rp1,798.934.120,00
Pengembalian keuangan negara ini dengan ketentuan, apabila dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang menÂcukupi, maka akan pidana penjara selama 3 tahun.
Adam Rahayaan dinyatakan terÂbukti secara sah dan meyakinan berÂsalah melakukan tindak pidana korupsi Cadangan Berat Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016-2017 dan 2018.
Dalam amar putusan yang dibaÂcakan pada Rabu (20/11) kemarin, hakim tinggi menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemÂbeÂrantasan Tindak Pidana KoÂrupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
Divonis 1,6 Tahun
Sebelumnya, mantan Walikota Tual Adam Rahayaan divonis 1,6 tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi cadangan beras pemerintah tahun 2016-2017.
Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang diketuai Hakim Wilson Shiver di dampingi dua hakim anggota masing-masing Antonius Sampe dan Hery Anto Simanjuntak.
âMenjatuhkan hukuman kepada terdakwa Adam Rahayaan dengan pidana penjara selama 1,6 bulan penjara serta membayar denda Rp100 juta subsider 3 bulan kuruÂngan,â ucap Hakim Wilsan saat membacakan vonis.
Majelis hakim dalam pertimÂbangannya menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoÂrupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
Dalam putusan tersebut, Adam tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh JPU yaitu sebesar Rp1,8 miliar.
Menurut hakim, ada kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa Adam Rahayaan yang menyalahgunakan jabatannya sebagai Walikota Tual saat itu dalam pengelolaan cadaÂngan beras pemerintah, sehingga mengakibatkan kerugian negara.
Vonis terhadap Rahayaan jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, serta membayar denda Rp1,8 miliar.
Sementara itu, juru bicara Kejati Maluku, Ardy Dannary yang dikonÂfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (21/11) membeÂnarkan putusan PT Ambon tersebut.
Kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku ini, JPU telah meÂngambil langkah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Ambon ke Pengadilan TiÂnggi Ambon. Dan PT menerima banding yang diajukan jaksa.
âIa memang JPU mengambil langkah hukum banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus dugaan korupsi mantan Walikota Tual, âungkapnya.
Kendati begitu ia belum mengetahui secara pasti bunyi amar putusan tersebut. Namun ia telah menerima informasi bahwa PT menerima banding yang diajukan oleh JPU.
âSaya harus konfirmasi dulu ke JPU soal bunyi lengkap amar putusannya. Yang saya tahu itu PT terima banding yang diajukan JPU,â ujarnya. (S-26/S-29)