AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi MaÂluku telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi proÂyek pembangunan rumah khusus milik Balai PelakÂsana Penyediaan PerumaÂhan (BP2P) Maluku dari penyelidikan ke penyidikan.
Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menyebutkan, peningkatan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, setelah tim penyelidik menggali berbaÂgai keterangan dari sejumÂlah pihak.
Kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (1/2) Latuconsina mengungÂkapkan, kasus proyek pemÂbangunan rumah khusus milik BP2P telah ditingÂkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
âKasusnya sudah seleÂsai penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mana hal itu dilakukan sejak Minggu lalu, âungkapnya.
Ia mengatakan, setelah ditahap penyidikan, nantinya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terÂhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
âNanti akan dilakukan pemeÂriksaan terhadap saksi-saksi untuk menggali informasi lebih lanjut,â terangnya.
Kendati begitu, ia belum meÂngetahui secara pasti kapan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus itu akan dilakukan. Yang pasti, penyidik akan menyuÂsun agenda pemeriksaan terhaÂdap sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.
âNanti penyidik yang tentukan agenda pemeriksaan. Ditunggu saja nanti akan disampaikan apabila ada pemeriksaan atau informasi terbaru dari penanganan perkara ini,â katanya.
Jaksa Sasar Kasatker
Jaksa mulai memeriksa Kepala Satker Balai Pelaksana PenyediaÂan Perumahan (BP2P) Provinsi Maluku. Dia digarap jaksa terkait proyek pembangunan perumahan khuÂsus bagi aparat TNI/Polri di daerah rawan konflik tahun 2016, Rabu (24/1).
Setelah intens memeriksa 10 saksi selama dua haru berturut-turut, giliran penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku menyasar PP, Kepala Satuan Kerja BP2P Provinsi Maluku tahun 2018-2019.
Selain Kasatker, jaksa juga memeriksa dua saksi lainnya yaitu, ARS selaku pelaksana dari penyeÂdia PT Karya Utama dan MIL seÂbagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2016.
âHari ini, Rabu (24/1) tim jaksa peÂnyelidik bidang Pidsus KejakÂsaan Tinggi Maluku kembali melaÂkukan pemeriksaan terhadap 3 orang terkait pekerjaan. PembaÂnguÂnan Rumah Khusus pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016, yang saat ini menjadi BP2P Provinsi Maluku,â jelas Plt. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P Latuconsina dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (24/1).
Latuconsina mengungkapkan, para saksi yang dimintai keteraÂngan ini terkait keterlibatan atau pengetahuannya tentang pekerÂjaan pembangunan rumah khusus tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pembangunan proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri sebanyak 22 unit di Kabupaten Maluku Tengah dan 2 unit di Kabupaten Seram Bagian Barat, bersumber dari APBN dengan nilai proyek sebesar Rp6.180.268.000,-
âSampai dengan hari ini, tim jaksa penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang terkait perkara dimaksud. SebeÂlumnya pada hari Senin (22/1) tim jaksa memeriksa 5 orang yaitu AP selaku PPK, DS/Direktur CV Karya Utama selaku penyedia, JN/DirekÂtur CV Prima Konsultan selaku konsultan pengawas, IM selaku Bendahara BP2P dan NMH selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,â sebut Latuconsina.
Sementara pada Selasa (23/1) lanjut Latuconsia, tim jaksa meÂmeriksa terhadap 5 orang yaitu FP, LJP, MHS, JMF dan DHR masing-masing sebagai ketua dan anggota PPHP pada Satker SNVT PenyeÂdiaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016.
Latuconsina menegaskan, tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap, dugaan tindak pidana korupsi dalam. pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus BP2P Maluku tahun 2016.
âPerkembangan selanjutnya mengenai penanganan perkara ini akan diinformasikan kemudian,â tuturnya.
Mangkrak
Kejaksaan Tinggi Maluku memÂbidik proyek pembangunan rumah khusus bagi aparat TNI dan Polri di daerah rawan konflik, yang tak tuntas dikerjakan sejak tahun 2016.
Padahal, proyek milik BP2P MaÂluku di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp6,1 miliar.
Meski menelan biaya yang saÂngat fantastis, ternyata pembaÂnguÂnan rumah khusus TNI dan Polri tersebut hingga kini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.
Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan peÂnanganannya dari intelijen ke pidana khusus.
Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata kolo, ElpaÂputih, Samasuru, dan Desa Loki.
Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan rumah khusus bagi TNI dan Polri itu berada di Desa Mamala dan Morela.
Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen.
Mantan Kasi Pidsus Kejati Maluku, Wahyudi Kareba sebelumÂnya mengatakan, penanganan penyelidikan dari Intel ke Pidsus sudah pasti ada bukti dan fakta yang cukup, sehingga kasus ini dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurut dia, pihak Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P.
âPada dasarnya penyidik ketika melimpahkan karena ada cukup alat bukti, nah dalam kasus ini pihak-pihak terkait yang dipanggil saat penyelidikan di tingkat bidang intel untuk dimintai klarifikasi yaitu kepala Satker SNPT Atau sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP, serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P,â sebutnya. (S-29)