AMBON, Siwalimanews – Lembaga Nanaku Maluku telah melaporkan kasus duÂgaan tindak pidana koÂrupsi proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur ke Kejaksaan Agung dan Komisi PemberanÂtaÂsan Korupsi.
Pembangunan Irigasi yang dikerjakan sejak tahun 2017 lalu menguras angÂgaran sebesar Rp 226.9 M hingga kini terbengkalai.
Ketua Lembaga Nanaku Maluku Usman Bugis meÂngatakan, pihaknya secara resmi telah melaporkan kasus tersebut ke Kejagung 2025
âKita laporkan Balai wilayah sungai Maluku dan mitra PT. GunaÂkarya Basuki ke Kejaksaan Agung dan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di bendungan dan Irigasi BUBI di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur,â jelas Ketua Lembaga NaÂnaku Maluku Usman Bugis dalam rilis kepada Siwalima, Senin (10/3).
Menurut Bugis, Kepala Balai Wilayah Sungai yang harus bertaÂnggung jawab terhadap pemanÂfaatan sumberdaya air dari pemÂbangunan irigasi tersebut.
âSaya menilai Balai Wilayah SuÂngai melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumberdaya air, pasal 94 undang -undang noÂmor 17 tahun 2019 mengatur tenÂtang tidak pidana sumberdaya air termasuk korupsi dalam pengeloÂlaan sumber daya air, cukup jelas bawah proyek bendungan dan irigasi tersebut dibangun dengan anggaran 226,9 milyar. Namun ini tidak ada pemanfaatan sama sekali,â jelas Bugis dalam rilis yang redaksi diterima Siwalimanews   Senin. (10/3)
Dia menduga, ada mafia proyek dan transaksi terjadi dalam ,ega proyek tersebut, sehingga kualitas pekerjaan buruk dan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik
âKami meminta KPK segara turun ke Maluku dan mengaudit seÂmua proyek nasional yang bermaÂsalah di Balai Wilayah Sungai (BWS) di Maluku. Karena balai wilayah sungai Maluku telah banyak menangani proyek irigasi, waduk maupun bendungan tidak pernah sukses dan memberikan efektivitas yang baik untuk masyarakat sekitar,â ungkapnya
Proyek Irigasi Mangkrak
Pembangunan jaringan irigasi yang dikerjakan sejak tahun 2017 lalu dan menguras anggaran sebesar Rp226,9 miliar hingga kini terbengkalai.
Proyek yang dimulai sejak 2017 ini seharusnya menjadi penopang produktivitas pertanian lokal di Kabupaten SBT, namun sampai saat ini pembangunan irigasi menggunakan anggaran negara yang cukup fantastis itu tidak berÂdampak apa- apa bagi petani lokal di wilayah tersebut.
Demikian diungkapkan, Direktur Rumah Muda Anti Korupsi, Fadel Rumakat dalam rilis yang diterima Siwalima, Minggu. (9/3)
Fadel mendesak aparat peneÂgak hukum baik kejaksaan mauÂpun kepolisian membentuk tim penyidik untuk mengusut tuntas pembangunan jaringan Irigasi.
Ia menduga, adanya unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan baik pihak pemenang tender maupun internal Balai Wilayah Sungai Maluku.
âSampai saat ini pembangunan irigasi menggunakan anggaran negara yang cukup fantastis itu tidak berdampak apa- apa bagi petani lokal di wilayah tersebut. Sementara negara telah menggeÂlontorkan anggaran yang begitu besar dengan harapan meningkat kesejahteraan petani lokal tetapi hasilnya nihil,â ujarnya.
Fadel menyebutkan, pembanguÂnan jaringan Irigasi D. I. BUBI Kabupaten SBT, dengan Nomor Kontrak HK.02.03/BWS-M/PPK-IR.RW-II/XII/01/2017 tertanggal 8 Desember 2017 dengan nilai konÂtrak Rp226.904.174.000 mangÂkrak, hingga kini pekerjaan tersebut belum diselesaikan.
Sementara, proyek yang berÂsumber dari APBN tersebut ditenÂder oleh PT GUNAKARYA- BASUKI, KSO dengan target waktu 2017- 2020 namun, sampai saat ini pekerjaan tidak dituntaskan oleh pihak PT GUNAKARYA- BASUKI, KSO. Proyek pembangunan Irigasi (D.I) BUBI Kabupaten SBT, yang menelan anggaran hingga Rp 226, 9 miliar, kini menjadi sorotan tajam, setelah mangkrak bertahun- tahun
âMangkrak Pembangunan IrigaÂsi berdampak sangat buruk terhadap petani lokal, karena pembangunan yang direncanakan itu tidak mendatangkan asas manfaat bagi petani setempat,â ujarnya.
Selain itu, lanjut Fadel, dengan hadirnya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai swasembada pangan menunjukkan bahwa betapa penting pembangunan irigasi harus dapat difungsikan karena sangat dibutuhkan oleh petani dalam rangka meningkatÂkan produktifitas para petani diwilayah Kabupaten yang bertaÂ-juk Ita Wotu Nusa,â terangnya
Fadel menilai, dalang dibalik mangkraknya pembangunan irigasi di SBT adalah bentuk kelalaian dari pihak BWS Maluku yang tidak serius dalam melakukan pengawasan terhadap proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT GUNAKARYA – BASUKI, KSO.
âSebagai perusahaan pemenang tender proyek tersebut, patut diduga adanya unsur kerja sama yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah, karena pekerjaan tidak dituntaskan, masa kontrak telah berakhir dan anggaran sudah habis terpakai,â sebutnya.
Menurutnya, kasus ini menjadi ujian besar bagi Kejati maupun Polda Maluku untuk menegakkan keadilan. Publik menunggu langkah tegas dan nyata untuk menyelesaikan skandal tersebut, yang kini menjadi simbol kegagalan pengelolaan anggaran negara.
Dia juga kembali mempertanyakan apakah kebenaran terhadap dugaan adanya pembangunan mangkrak ini akan terungkap, atau kasus ini hanya akan menjadi catatan usang dalam sejarah pengelolaan proyek di BWS Maluku. Karena itu, publik menunggu kinerja Kejati serta Polda Maluku untuk memberikan jawaban tegas atas kasus mangkraknya pembangunan Irigasi (D.I) BUBI Kabupaten Seram Bagian Timur, demi masa depan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.
âUntuk Balai Wilayah Sungai Maluku selain mengelola pembangunan irigasi, pihak juga mengelola bendungan BUBI di Kabupaten SBT yang diduga anggarannya telah dicairkan. Sementara pembangunan bendungan tersebut belum dapat terealisasikan secara baik, oleh karena itu BWS Maluku harus bertanggung jawab atas pembangunan irigasi serta bendungan BUBI di SBT,â Pungkasnya. (S-27)