AMBON, Siwalimanews – Polisi memeriksa Engberd Sikumena, yang menggarap pembangunan jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma, Kecamatan Pulau Haruku.
Proyek sebesar Rp2,9 miliar yang dibiayai APBD 2023 ini tengah diusut Ditreskrimsus Polda Maluku, lantaran diduga fiktif.
Penyidik Ditreskrimsus PolÂda Maluku, Selasa (11/2) memeriksa Engberd. Sehari sebelumnya Engberd juga sudah diperiksa polisi.
Dari berbagai sumber dikeÂtahui Engberd adalah kontrakÂtor yang mengerjakan proyek jalan dimaksud.
Sedangkan pemenang leÂlang proyek tersebut adalah CV Balung Permai dengan direktur Wendry.
Pantauan SiwaÂlima, peÂmeriksaan berlangsung di ruang Subdit III Tipikor DitÂresÂkÂrimsus Polda MaÂluku mulai pukul 10.00 WIT, deÂngan jeda istiÂrahat makan siaÂng puÂkul 12.30 WIT hingga puÂkul 14.00 WIT.
Sayangnya peÂmeÂriksaan kasus ini terkesan terÂtutup, Kabid HuÂmas Polda MaÂluÂÂku, Areis AmiÂnÂnulla yang tak bisa dikonÂfirÂmasi lantaran tiÂdak ada di ruang kerjanya. Begitu pula melalui telepon selulernya beberapa kali namun tidak direspon.
Sementara itu, informasi yang diperoleh Siwalima Engberd menÂjalani sidang perdana hari ini. Usai kontraktor, polisi juga akan memeÂriksa pejabat pembuat komitmen.
Didesak Usut
Awalnya Koordinator Wilayah LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating mendesak polisi mengusut proyek jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma lantaran diduga fiktif.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (8/12) lalu, Sariwating menduga, ada indikasi korupsi yang patut ditelusuri polisi dalam kasus ini.
âKami harap kasus proyek jalan Negeri Aboru-Wassu dan Oma ini juga mendapatkan perhatian serius dari Polda Maluku dalam hal ini Ditreskrimsus,â ujarnya.
Kata dia, kasus ini telah dilaÂporkan ke Polda Maluku sehingga diharapkan anggaran proyek jalan ini bisa diketahui penggunaannya.
âKami sudah laporan pekerjaan proyek jalan Abori-Wassu-Oma ke Polda, dan kami harapkan bisa diÂtelusuri sehingga bisa mengetahui penggunaan anggaran miliar rupiah bagi proyek jalan tersebut,â tuÂturnya.
Sariwating mengirim laporan kaÂsus tersebut bernomor: 11/A-DPW/LIRAMAL/XII/2024 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku diduga proyek jalan tersebut fiktif.
Dalam laporan itu, Sariwating melaporkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, CV Balung Permai sebagai pemenang tender atas proyek jalan dimaksud.
Dia mengungkapkan, pada tahun 2023 Dinas PUPR Maluku mengaÂlokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk digunakan membangun ruas jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma Kecamatan Pulau Haruku, KabuÂpaten Malteng.
Tujuan pembangunan ruas jalan ini, lanjut Sariwating, selain sebagai sarana yang akan menghubungkan negeri-negeri, tapi juga akan seÂmakin mendekatkan hubungan persaudaÂraan diantara sesama negeri-negeri di Kecamatan Pulau Haruku, khuÂsusnya Negeri Aboru-Wassu-Oma.
Proyek yang awalnya sudah diÂranÂcang dengan cermat dan melalui observasi serta eksekusi, ternyata ruas jalan tersebut telah dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, sehingga anggaran sebesar Rp2.9 miliar tidak terpakai.
âYang menjadi masalah dalam pokok laporan kami ini adalah, proÂyek yang awalnya sudah dirancang dengan cermat, namun ketika meÂlakukan observasi dan mau eksekusi pekerjaan ternyata, ruas jalan ini telah dikerjakan oleh BPJN MaÂluku,â ujarnya dalam rilis kepada Siwalima, Senin (2/12) lalu.
Dengan dikerjakan proyek jalan tersebut oleh BPJN Maluku, maka anggaran Rp2,9 miliar sesuai keÂtentuan haruslah dikembalikan ke kas daerah, namun diduga hal itu tidak dilakukan.
Kata dia, anggaran Rp2,9 miliar ini diduga telah dipakai untuk tujuan yang tidak jelas, dan dapatlah disimpulkan bahwa proses awal penciptaan proyek ini hanya sebagai formalitas belaka.
âMungkin saja ada dari pihak dinas punya maksud tertentu agar anggaran yang tidak terpakai ini bisa dialihkan untuk membiayai item lain yang sudah barang tentu tidak seÂsuÂai dengan peruntukannya,â duÂganya.
Proyek pembangunan ruas jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma dimenaÂngÂkan oleh CV Balung Permai seÂbagai kontraktor pelaksana, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.9 milyar.
âPerusahaan ini mencantumkan alamat di Jln. Air Mata Cina RT.004/RW.002, Kel. Urimesing Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai dengan yang tertera pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPÂSE) Maluku, yaitu unit kerja yang melayani proses pengadaan barang dan jasa.
âKetika alamat ini kami telusuri ternyata tidak seorangpun baik tetangga maupun RT setempat mengenal dengan perusahan ini, bahkan juga pemilik perusahaan ini tidak seorangpun yang tahu. Ada dugaan bahwa perusahaan ini haÂnya sebagai formalitas belaka yang dipakai dinas untuk maksud dan tujuan tertentu,â ujarnya.
Dia menyebutkan, perbuatan tiÂdak terpuji yang dilakukan oleh DiÂnas PUPR ini telah melanggar PerÂpres No. 16 Tahun 2018 tentang PeÂngadaan Barang dan Jasa PemeÂrintah sebagaimana yang telah diÂubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.
âPada pasal 7 ayat 1 point f diseÂbutkan, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memenuhi etika mengÂhindari dan mencegah pemborosan dan keboÂcoran keuangan negara,â katanya. (S-25/S-10)