AMBON, Siwalimanews – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) meminta, DPRD untuk kon­sisten dalam mengawal dan meng­awasi sejumlah infrasktur pemba­ngunan yang menggunakan dana pinjaman SMI termasuk proyek air bersih mangkrak di Pulau Haruku,

Jika ditemukan pekerjaan proyek air bersih tersebut bermasalah, maka DPRD khususnya Komisi III harus berani mengeluarkan reko­mendasi kepada aparat penegak hukum usut.

Hal ini penting, karena berkai­tan langsung dengan uang rakyat yang disalahgunakan dan dipakai untuk memperkaya oknum-ok­num tertentu.

Ketua HMI cabang Ambon, Burhadunin Rombouw menga­takan mengkraknya poryek air bersih di Haruku senilai 12,4 Milyar, yang bersumber dari dana 700 M bukanlah sebatas wa­cana atau teori yang harus di balas dengan wacana atau teori di media soal oleh DPRD Pro­vinsi Maluku.

“DPRD Maluku selaku perwakilan rakyat di 11 kabupaten/kota harus konsisten dalam menjaga eksitensi nama lembaga DPDR,” kata Bur­hanuddin Rombouw kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Rabu (23/).

Menurutnya, proyek air bersih di Haruku adalah sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di Haruku. Proyek air bersih tersebut sangatlah mem­bantu masyarakat, namun sa­yang­nya proyek ini tak kunjung selesai.

“Kepercayaan akan hilang, ketika DPRD tidak menjalankan fungsi pe­ngawasan untuk mangawal program pemerintah demi kamajuan dan kese­jahteraan masyarakat di Maluku dan terkusus masyarakat di ha­ruku,” ujarnya.

Ia mengingkatkan DPRD Maluku sebagai lembaga legislasi dalam melaksanakan pengawasan jangan hanya berjanji manis, namun saat ini masyarakat di Haruku mengha­rapkan kehadiran dan kunjungan DPRD Maluku untuk mendengarkan keluhan dan keresahan masyarakat.

“Harapanya semoga dalam waktu dekat DPRD Maluku lewat komisi III dapat berkunjung di Huruku untuk meninjau proyek dana SMI yang lagi mengkrak,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven menga­takan, DPRD Maluku menjanjikan melakukan tinjauan terkait proyek air bersih Haruku yang diduga ber­masalah. “Kita Minta DPRD harus tepati jika ada temuan harus berani keluar­kan rekomendasi guna tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Ini uang rakyat sehingga harus di awasi dengan ketat penggunaan­nya,” pintanya.

GMKI meminta, DPRD Maluku serius mengawasi pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat, agar dapat meminima­lisir dan mencegah terjadinya prak­tek kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Kami GMKI meminta agar DPRD Maluku harus serius mengawasi pembangunan Infrastruktur yang menggunakan uang rakyat agar dapat meminimalisir dan mencegah adanya praktek nepotisme dan korupsi,” tegasnya.

Jika dalam proses pengawasan ada temuan, DPRD harus berani menge­luarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengusut. Bukan saja masalah air bersih di Ha­ruku namun semua proyek-proyek yang menggunakan dana SMI ini.

GMKI Cabang Ambon meminta DPRD harus mengambil tindakan tegas. Karena ini menyangkut uang pinjaman atau hutang daerah yang kemudian harus dikembalikan juga oleh daerah. “Merujuk pada fungsi DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap anggaran. Kami harap bahwa DPRD jangan hanya janji saja tanpa ada tindakan nyata,” (S-51)