SIWALIMA.id > Berita
Protes Kebijakan, Mahasiswa Ancam Palang GB
Daerah , Headline | Kamis, 22 Mei 2025 pukul 19:18 WIT

AMBON, Siwalimanews – Sejumlah ma­­hasiswa yang terga­bu­ng da­lam him­punan maha­siswa Nur­latu mem­protes ke­bi­jakan pemberian izin koperasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru yang dinilai tidak mem­perhatikan kepemi­likan tanah.

Para pen­demo ini meng­an­cam akan me­malang tambang emas Gunung Botak tersebut jika pengelolaannya dilaku­kan melalui mekanisme ko­perasi.

Ancaman ini diungkapkan Him­punan Mahasiswa Nur­latu saat melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Rabu (21/5).

Koordinator lapangan aksi de­mon­strasi Arto Nurlatu mengung­kapkan, bangsa Nurlatu sesung­guhnya tidak menolak jika penge­lolaan gunung botak dilaku­kan melalui mekanisme koperasi.

Namun dalam memberikan perizi­nan kepada koperasi, Pemerintah Provinsi Maluku juga harus mem­perhatikan kepemilikan tahan atas gunung botak dimaksud.

Pasalnya dari 10 koperasi yang diberikan izin mengelola tambang Gunung Botak semuanya berasal dari luar, sementara tiga koperasi dari Ba­ngsa Nurlatu justru tidak diako­modir padahal semua prosedur telah diikuti. “Bangsa Nurlatu sebagai pemilik ta­nah tidak menolak adanya kope­rasi un­tuk mengelola Gunung Botak, tapi masa dari 10 koperasi yang ditetapkan ti­dak ada dari bangsa Nurlatu,” kesalnya.

Keputusan pemerintah tersebut kata Nurlatu, membuat para tokoh-tokoh adat bangsa Nurlatu mencu­rigai adanya permainan dalam pe­nerbitan izin koperasi.

Menurutnya jika Pemprov masih saja tidak loloskan koperasi dari Bangsa Nurlatu sebagai pemilik lahan, maka tokoh-tokoh adat ba­ngsa Nurlatu akan melakukan pemalangan Gunung Botak.

“Tokoh-tokoh adat bangsa Nur­latu telah nyatakan sikap dan sum­pah jika koperasi dari bangsa Nur­latu tidak diakomodir, maka mereka akan palang gunung botak dan me­nempuh jalur hukum,” tegas Nurlatu.

Pemerintah provinsi kata Nurlatu ha­rusnya melakukan komunikasi de­ngan pemilik lahan Gunung Botak se­belum izin koperasi diberikan, agar ti­dak menimbulkan persoalan dike­mu­di­an hari ketika koperasi telah beroperasi.

Lagi pula masukannya 10 koperasi tersebut tidak dirasakan masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang memadai.

Nurlatu pun berharap adanya iti­kad baik dari Pemprov Maluku un­tuk kembali membuka ruang komu­nikasi dengan bangsa Nurlatu, sehi­ngga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Janji Sampaikan

Sementara itu Kepala Badan Kes­bangpol Daniel Indey yang menemui massa aksi mengatakan persoalan seperti di gunung botak mengata­kan, memang seharusnya diselesai­kan dengan jalan dialog antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurutnya apa yang menjadi tuntutan bangsa Nurlatu akan di­sampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pemprov berterima kasih karena bangsa Nurlatu telah membawa aspi­rasi secara damai dan mau berko­mu­nikasi dengan Pemprov. Kita akan te­ruskan tuntutan kepada pak Gu­bernur dan OPD terkait,” ujar Indey.

Indey menegaskan penyelesaian masalah Gunung Botak akan dila­ku­kan sesuai dengan kewenangan arti­nya jika berkaitan dengan hak ulayat, maka diselesaikan oleh pem­kab se­dangkan untuk izin koperasi menjadi kewenangan provinsi dan pusat.

Terkait dengan minimnya sosia­lisasi, Indey menegaskan setiap kebijakan pemerintah memang harus diutamakan sosialisasi agar diketa­hui masyarakat secara utuh.

“Kalau soal sosialiasi, Jumat kema­rin juga ada yang sayang menge­luhkan hal itu tapi yang pasti sebuah kebijakan apapun alangkah baiknya disosialisasikan agar masyarakat mengetahui,” jelasnya. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps