AMBON, Siwalimanews – Sejumlah maÂÂhasiswa yang tergaÂbuÂng daÂlam himÂpunan mahaÂsiswa NurÂlatu memÂprotes keÂbiÂjakan pemberian izin koperasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru yang dinilai tidak memÂperhatikan kepemiÂlikan tanah.
Para penÂdemo ini mengÂanÂcam akan meÂmalang tambang emas Gunung Botak tersebut jika pengelolaannya dilakuÂkan melalui mekanisme koÂperasi.
Ancaman ini diungkapkan HimÂpunan Mahasiswa NurÂlatu saat melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Rabu (21/5).
Koordinator lapangan aksi deÂmonÂstrasi Arto Nurlatu mengungÂkapkan, bangsa Nurlatu sesungÂguhnya tidak menolak jika pengeÂlolaan gunung botak dilakuÂkan melalui mekanisme koperasi.
Namun dalam memberikan periziÂnan kepada koperasi, Pemerintah Provinsi Maluku juga harus memÂperhatikan kepemilikan tahan atas gunung botak dimaksud.
Pasalnya dari 10 koperasi yang diberikan izin mengelola tambang Gunung Botak semuanya berasal dari luar, sementara tiga koperasi dari BaÂngsa Nurlatu justru tidak diakoÂmodir padahal semua prosedur telah diikuti. âBangsa Nurlatu sebagai pemilik taÂnah tidak menolak adanya kopeÂrasi unÂtuk mengelola Gunung Botak, tapi masa dari 10 koperasi yang ditetapkan tiÂdak ada dari bangsa Nurlatu,â kesalnya.
Keputusan pemerintah tersebut kata Nurlatu, membuat para tokoh-tokoh adat bangsa Nurlatu mencuÂrigai adanya permainan dalam peÂnerbitan izin koperasi.
Menurutnya jika Pemprov masih saja tidak loloskan koperasi dari Bangsa Nurlatu sebagai pemilik lahan, maka tokoh-tokoh adat baÂngsa Nurlatu akan melakukan pemalangan Gunung Botak.
âTokoh-tokoh adat bangsa NurÂlatu telah nyatakan sikap dan sumÂpah jika koperasi dari bangsa NurÂlatu tidak diakomodir, maka mereka akan palang gunung botak dan meÂnempuh jalur hukum,â tegas Nurlatu.
Pemerintah provinsi kata Nurlatu haÂrusnya melakukan komunikasi deÂngan pemilik lahan Gunung Botak seÂbelum izin koperasi diberikan, agar tiÂdak menimbulkan persoalan dikeÂmuÂdiÂan hari ketika koperasi telah beroperasi.
Lagi pula masukannya 10 koperasi tersebut tidak dirasakan masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang memadai.
Nurlatu pun berharap adanya itiÂkad baik dari Pemprov Maluku unÂtuk kembali membuka ruang komuÂnikasi dengan bangsa Nurlatu, sehiÂngga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Janji Sampaikan
Sementara itu Kepala Badan KesÂbangpol Daniel Indey yang menemui massa aksi mengatakan persoalan seperti di gunung botak mengataÂkan, memang seharusnya diselesaiÂkan dengan jalan dialog antara pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya apa yang menjadi tuntutan bangsa Nurlatu akan diÂsampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
âPemprov berterima kasih karena bangsa Nurlatu telah membawa aspiÂrasi secara damai dan mau berkoÂmuÂnikasi dengan Pemprov. Kita akan teÂruskan tuntutan kepada pak GuÂbernur dan OPD terkait,â ujar Indey.
Indey menegaskan penyelesaian masalah Gunung Botak akan dilaÂkuÂkan sesuai dengan kewenangan artiÂnya jika berkaitan dengan hak ulayat, maka diselesaikan oleh pemÂkab seÂdangkan untuk izin koperasi menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
Terkait dengan minimnya sosiaÂlisasi, Indey menegaskan setiap kebijakan pemerintah memang harus diutamakan sosialisasi agar diketaÂhui masyarakat secara utuh.
âKalau soal sosialiasi, Jumat kemaÂrin juga ada yang sayang mengeÂluhkan hal itu tapi yang pasti sebuah kebijakan apapun alangkah baiknya disosialisasikan agar masyarakat mengetahui,â jelasnya. (S-20)