SAUMLAKI, Siwalimanews – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki, menolak keseluruhan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon.
Harya Siregar dalam sidang praÂperadilan yang digelar di ruang Cakra, PN Saumlaki, Senin (29/7), meÂnyatakan, permohonan praperaÂdilan melawan Kejaksaan Negeri Tanimbar atas penetapan tersangka kepada Fatlolon, tidak beralasan hukum.
Hakim berpendapat, kewenangan memperoleh dua alat bukti oleh Kejari Tanimbar telah memenuhi syaÂrat dalam pasal 184 KUHP. DiÂsamping pemeriksaan yang dilaÂkukan oleh penyidik Kejari Tanimbar sudah sesuai prosedur, sehingga alasan pemohon dikesampingkan.
Selain itu, dalam dugaan tindak pidana korupsi SPPD Setda KepuÂlauan Tanimbar berdasarkan penyiÂdikan, Kejari Tanimbar menemukan adanya dugaan korupsi pada Setda Kepulauan Tanimbar maka wajib ditindaklanjuti serta cukup beralaÂsan hukum.
Hakim menyatakan, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan, menolak keseluruhan permohonan yang diajukan pemoÂhon.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan Fatlolon, kini Kejari Tanimbar mulai merencanakan peÂnahanan dan penangkapan terhaÂdap mantan orang kuat Tanimbar itu.
Pengacara tak Puas
Kuasa hukum Fatlolon, Ronny Sianressy mengaku tak puas dengan putusan praperadilan kleinnya. Meski demikian ia meminta penduÂkung mantan orang nomor satu di Tanimbar agar legowo menerima dan menghargai putusan hakim.
âSebagai penasehat hukum, kami tetap menghargai putusan PN SaumÂlaki. Memang secara subjektif ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini,â ujarnya.
Lebih lanjut Sianressy, menyataÂkan ada hal yang menurutnya dikeÂsampingkan sebagaimana yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh pihaknya.
âPutusan ini masih soal formil, bukan soal materiil. Kami akan melakukan tindakan lanjut pada lembaga yang punya kewenangan untuk mendeteksi putusan ini, apakah putusan ini sesuai dengan fakta hukum atau ada kepentingan lain. Karena kami melihat ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh yang mulia hakim PN Saumlaki,â katanya.
Contohnya kata dia, adalah peÂnyidikan adalah sebuah rangkaian untuk membuat terang sebuah perkara dan menetapkan tersangka. Sehingga penyidikan itu secara formal tidak boleh langsung dengan penetapan tersangka.
Dia menegaskan, pihaknya masih akan tetap berupaya untuk mencari keadilan bagi kliennya.
âLangkah hukum misalnya ke komisi kehakiman, komisi yudisial untuk meminta keadilan, karena meÂnurut kami ada pelanggaran proseÂdural yang telah kami dahlilkan,â tambahnya.
Penetapan Sah
Usai persidangan, tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan TaÂnimÂbar yang dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Elimanuel Lolongan mengÂungkapkan, dengan putusan praperÂadilan yang menolak keseluÂruhan permohonan Fatlolon, maka peneÂtapannya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi SPPD Sekda Tanimbar pada 19 Juni 2024 lalu adalah sah.
âBerdasarkan putusan tersebut maka surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri KabupaÂten Kepulauan Tanimbar (PIDSUS-18) Nomor: B-816 /Q. 1. 13/ Fd. 2/ 06/2024 tanggal 19 Juni 2024 adalah sah dan tidak bertentangan dengan keÂtentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,â jelasnya.
Berikutnya, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jaksa penyidik dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Umum penambahan jaksa tersebut dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten KepuÂlauan Tanimbar Nomor: PRINT- 03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, meskipun belum terÂdapat nama tersangka, telah ditemuÂkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan tersangka FatloÂlon, keterangan ahli dan surat bukti-bukti ini apabila dihubungkan satu dengan lainnya terdapat persesuaiÂannya, baik antara yang satu deÂngan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menanÂdakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sehingga dasar itulah, penyidik dalam menetapkan Fatlolon sebagai tersangka sudah tepat dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, penyidik telah menÂdatangi dan mengantar langsung nota dinas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke alamat tersangka, sesuai dengan yang disampaikan tersangka pada saat pemeriksaan saksi yaitu yang berlokasi di Sifnana Lorong 1, KeÂcamatan Tanimbar Selatan.
âSurat tersebut diterima baik oleh saudara Benyamin Samangun yang mengaku sebagai staf sekretariat yang bekerja untuk tersangka deÂngan bukti tanda terima, dan dokuÂmentasi,â ujarnya.
Ditambahkan, sebagai informasi bahwa penanganan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjaÂlanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sudah dilakukan pemeÂriksaan sejak terdapat laporan taÂnggal 18 Maret 2021.
Belum Jadi Calkada
Kasi Intel menjelaskan, tujuan dari diterbitkannya Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendukung dan MenÂsukseskan Penyelenggaraan PemiliÂhan Umum Serentak Tahun 2024, salah satunya untuk menjaga deÂngan sungguh-sungguh marwah penegakan hukum untuk tidak diperÂgunakan sebagai alat kepentingan dan/atau politik praktis bagi keÂlompok mana pun yang dapat memÂpengaruhi dan/atau mengganggu penyelenggaraan pemilihan.
Sehingga dilihat dari tahapan dan kondisi saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka belum masuk pada tahap pencalonan bahkan pendaftaran.
Disisi lain, penerbitan Instruksi Jaksa Agung tersebut tidak dapat diartikan secara kontekstual, namun secara kualitatif terhadap penangaÂnan perkara yang sedang berjalan.
Selanjutnya pengertian dari noÂmenklatur calon termasuk pada Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU NoÂmor 8 Tahun 2024 tentang PencaÂlonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliÂkota dan Wakil Walikota.
Hal tersebut juga telah ditegaskan kembali pada perubahan-perubahan PKPU serta pada Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal PemiÂlihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang selanjutÂnya dalam lampiran aturan tersebut juga diuraikan tahapan dan jadwal pemilihan Tahun 2024 dalam hal ini untuk dapat dikatakan sebagai âcalonâ harus melalui beberapa tahapan yakni, pendaftaran pasaÂngan calon, penelitian persyaratan calon hingga berada di tahapan penetapan pasangan calon yakni, baru akan dilaksanakan pada MingÂgu, 22 September Tahun 2024, berÂdasarkan Peraturan Komisi PemiÂlihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal PemiÂlihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Kemudian pada saat penetapan tersangka terhadap Petrus Fatlolon tanggal 19 Juni 2024, sedang berÂlangsung tahapan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan terhadap syarat pencalonan yang diperlukan juga dipertegas pada bagian kedua tentang PerÂsyaratan Pencalonan dalam PeraÂturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan GuÂbernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliÂkota yang mana hingga Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai terÂsangÂka melalui Surat Nomor: B-816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, belum ada syarat yang dipeÂnuhi bahkan belum masuk pada tahapan penetapan calon.
Sehingga, dalil yang menyatakan penetapan tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten KepuÂlauan Tanimbar bermuatan politis adalah tidak benar, dan pada saat Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka, Petrus Fatiolon bukanlah Calon Bupati Kepulauan Tanimbar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Sehingga penanganan perkara atas nama tersangka Fatlolon tidak ada muatan politis sedikitpun, tetapi pengembangan dari perkara sebeÂlumnya.
Tunggu Ekspos Kejari
Setelah hakim memutuskan menolak seluruh permohonan Petrus Fatlolon dalam sidang praperadilan, kini Kejari Tanimbar mulai merenÂcanakan penahanan dan penangÂkapan tersangka.
Hal itu dinilai sebagai langkah yang harus diambil sebagai bentuk perintah dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memerintahkan Kejari untuk melanÂjutkan kasus tersebut.
Kasi Intel Kejari Tanimbar, EliÂmanuel Lolongan kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Senin (29/7) mengungkapkan, tak lama lagi tersangka Fatlolon segera ditahan.
Penahanan terhadap tersangka, lanjutnya, akan dilakukan setelah ekspos digelar oleh pihak Kejari Tanimbar, Kejati Maluku hingga Kejagung.
âSetelah putusan praperadilan tadi kita kan menang, selanjutnya untuk penahanan terhadap terÂsangka Petrus Fatlolon tunggu koordinasi lintas pimpinan, karena kita punya pimpinan lebih tinggi sehingga siang ini, kita akan ekspos hasil praperadilan untuk menentuÂkan langkah berikut terhadap terÂsangka Fatlolon,â tegas Kasi Intel.
Tak hanya langkah penahanan terhadap tersangka Petrus Fatlolon, Kasi Intel mengaku pihaknya juga tengah berencana untuk proses hukum pemberian saksi palsu dalam persidangan.
âKami juga akan jerat pidana terkait saksi yang berbohong dalam persidangan. Kenapa demikian saÂlah satu saksi yang mengaku mengÂhilangkan barang bukti (Sprindik/ Nota Dinas) saat memberikan keÂterangan diduga palsu.
Hal itu bisa bandingkan dengan keterangan saksi bahwa saksi terima dan tanda tangan lalu meletakÂkannya dalam bagasi motor, dan setelah itu saksi telepon sehingga sprindik tersebut tak sampai kepada tersangka PF alias hilang. Ini menandakan berbohong.
âSebut hilang dan tak sampai ke tangan tersangka, ada juga yang menyebutkan bahwa hanya letakan diatas meja dan tak tahu apakah sampai di tangan tersangka ataukah tidak, namun anehnya nomor Sprindik secara keseluruhan dipakai sebagai bukti dalam permohonan praperadilan,â ujarnya.
Dengan demikian terhadap keterangan palsu dibawah sumpah ada sanksi pidananya sebagaimana termuat dalam pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan âBarang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun.
Hal tersebut didasari dalam KUHP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. âSama halnya kita menunggu hasil ekspos sebentar untuk menentukan langkah berikutnya, serta menunggu arahan pimpinan,â katanya. (S-26)