DOBO, Siwalima –Â Setelah ditetapkan sebagai terÂsangka dalam kasus dugaan koÂrupsi Pembangunan RS Pratama Marlasi tahun anggaran 2017-2021, Kejari Negeri Aru langsung menaÂhan RAR, pejabat Pembuat KomitÂmen proyek tersebut.
PPK Pratama ditahan berdasarkan Surat PerinÂtah Penahanan Nomor: PRINT494/09.1.15/Fd.1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
RAR kemudian digiÂring oleh Penyidik KejakÂsaan Negeri Kepulauan Aru ke Lapas Kelas III DoÂbo dan ditahan selaÂma 20 hari kedepan.
Tersangka diduga terlibat dalam kasus korupsi pemÂbangunan RS Pratama Marlasi tahun anggaran 2017-2021.
Dia ditetapkan sebagai tersangÂka berdasarkan surat penetapan Nomor: B-1381/0.1.15/Fd.1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023
Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari Aru, Romi Prasetiya Niti Sasmito dalam rilis kepada wartaÂwan di Dobo, Senin (23/10).
Penetapan tersangka, lanjut Kasi Intel telah memiliki dua alat bukti yang cukup setelah pihaknya melakukan ekspos perkara pada Jumat (20/10).
Kata dia, tim penyidik Kejari Aru menemukan adanya bukti perÂbuatan melawan hukum yang diÂlakukan oleh tersangka bersama-sama dengan kontraktor, ER alias Kiong.
Sesuai dengan
Berdasarkan laporan hasil peÂmeriksaan Politeknik Negeri MaÂnado terhadap pembangunan RuÂmah Sakit Pratama Marlasi terÂnyata, terdapat selisih nilai peÂkerjaan sebesar Rp1.847.719. 038,98, sedangkan terhadap lanjuÂtan pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi Tahun Anggaran 2021 terdapat selisih nilai pekerÂjaan sebesar Rp805.906.906,23
Sesuai fakta hukum yang diteÂmukan oleh jaksa penyidik dalam dugaan penyalahgunaan/penyimÂpaÂngan pembangunan RS PrataÂma Marlasi Tahun Anggaran 2017-2021 tersebut, Rumah Sakit PraÂtama Marlasi tidak dikerjakan sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kontrak dan mutu beton yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, saat ini Rumah Sakit Pratama Marlasi dalam keadaan belum selesai dikerjakan dan mengalami beberapa kerusakan, sehingga belum dapat diperguÂnakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Penetapan tersangka RAR seÂbagai PPK tahun anggaran 2017-2021 merupakan pengembangan dalam perkara ER Alias K yang merupakan Penyedia dalam pemÂbangunan rumah sakit tersebut.
Sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedang menjalani pemidanaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara lain.
Menurutnya, penyidik akan mendalami seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi tersebut.
Dia menyebutkan, perbuatan tersangka RAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disangÂkakan melanggar primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-unÂdang Nomor 31 Tahun 1999 sebaÂgaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantaÂsan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHPidana.
Subsidiair Pasal 3 jo Pasai 18 Undang-undang Nomor 3! Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Kontraktor Ditahan
Sebelumnya, Kontraktor pembaÂngunan rumah sakit Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, ER alias Tiong sebagai tersangka.
Kejari Aru menetapkan ER terÂsangka setelah intens melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-339/0.1.15/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023,
Demikian diungkap kasi Intel Kejari Aru, Romi Prasetyo NitiÂsasmito didampingi kasi pidsus, Fauzan. Arif Nasution bersama staf dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu (16/8) di kantor Kejari Aru.
Dikatakan, hasil penyidikan serta gelar perkara pada Rabu (16/8) tim penyidik Kejari Aru menemukan dua alat bukti yang cukup, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ER mengaÂkibatkan kerugian keuangan neÂgara Rp 1.847.719.038,98 dari total anggaran Rp18.125.300.000
Dikatakan, ER ditetapkan berÂdasarkan surat penetapan tersangÂka Nomor : B-1145/0.1.15/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan langsung ditahan di rutan polres Aru selama 21 hari ke depan berÂdasarkan Surat Perintah PenaÂhanan Nomor PRINT 399/9.1.15/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023,
ER disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PeruÂbahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPiÂdana, Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diÂ-tamÂbah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Untuk diketahui, ER merupakan kuasa direktur Era Bangun Sarana berdasarkan akta notaris nomor 41 tanggal 25 Januari 2017. (S-11)