AMBON, Siwalimanews – Pejabat Pembuat KomitÂmen bantuan dana siap paÂkai siaga darurat benÂcana, Marlin Mayaut dan bendahara pembantu pada BPBD KabuÂpaten SBB, Muid Tulapessy dituding yang membuat laporan surat perintah tugas dan surat perintah perjalaÂnan dinas.
Demikian diungkapkan oleh Bendahara PengeluaÂran Stevi Lolkari dan KaÂsuÂbag Keuangan BPBD KabuÂpaten SBB, Novalina PolÂhaupessy dihadirkan sebaÂgai saksi oleh Jaksa PenunÂtut Umum dalam siding yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (5/7)
Dalam sidang dugaan koÂrupsi sisa Dana Siap Pakai pada BPBD Kabupaten SBB itu dipimpin majelis hakim yang diketuai, Rahmat SeÂlang didampingi dua hakim anggota, Kedua saksi saat dicerca JPU Raymond Noya menyebutkan, saksi hanya menjabat namun orang lain yang kerjakan.
âUntuk anggaran DSP saya tidak tahu pasti, sebab saya selaku Kasubag kepegawaiÂan saat itu berdasarkan tuÂpoksi membuat laporan baik SPT maupun SPPD, namun saya tidak pernah melihat wujud laporan-laporan itu,â ujar saksi Novalinda.
Saksi mengungkapkan, laporan tersebut dibuat sembunyi-semÂbunyi oleh PPK dan bendahara pemÂbantu tanpa sepengetahuan dirinya,â tegasnya.
Minta Kalak Tersangka
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen bantuan dana siap pakai siaga darurat bencana pada BPBD Kabupaten SBB, Marlin Mayaut, keberatan dengan sikap Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.
Mayaut dihadikan tersangka bersama Bendahara Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muid Tulapessy.
Dia meminta, agar Kepala Dinas BPBD Kabupaten SBB sebagai kuasa pengguna anggaran juga ditetapkan sebagai tersangka.
âSaya keberatan hanya saya deÂngan pak Muid sebagai tersangka, harusnya Kepala BPBD juga tersangka, karena sebagai kuasa pengguna anggaran,â ungkap Marlin dalam persidangan yang digeÂlar di ruang Chandra Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (22/6).
Atas keberatan tersebut, Marlin bersama dengan kuasa hukumnya kepada Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang dan didampingi dua hakim anggota menyatakan keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari SBB, dan akan menyampaikan eksepksi pada persidangan berikutnya.
JPU Kejari SBB dalam dakwaÂanÂnya menyebutkan, terdakwa seÂlaku PPK bersama dengan Bendahara Pembantu Badan PenanggulaÂngan Bencana Daerah, Muid Tulapessy mencairkan anggaran dana siap pakai sebesar Rp1 miliar.
Dana itu tidak diserahkan kepaÂda korban bencana alam, tetapi terdakwa Marlin Mayaut sebagai PPK membagi-bagikan dana terÂsebut dengan bendahara PengeÂluaran BPBD Kabupaten SBB, Muid Tulapessy (terdakwa dalam berÂkas perkara terpisah).
Dalam persidangan yang dipimÂpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang didampingi dua hakim anggota lainnya di ruang sidang Chandra Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (22/6) Jaksa Penuntut Umum Kejari SBB menyebutkan, terdakwa mendapatkan bagian dari uang dana sisa gempa sebeÂsar Rp 600 juta sedangkan benÂdahara, Muid Tulapessy sebesar Rp400 juta.
JPU mendakwa terdakwa melaÂnggar pasal 2 ayat 1,2, dan 3, Jo pasal 18 dan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dakwaan JPU
JPU Raimond Noya dalam dakwaannya menyebutkan, pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan keÂkuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan.
Kemudian Bupati SBB meneÂtapÂkan Status Tanggap Darurat BenÂcana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
Untuk menangani permasalaÂhan pendanaan penanggulangan benÂcana gempa bumi, Bupati SBB menerbitkan Surat Nomor: 465.2/842 perihal Surat Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten SBB kepada Kepala BNPB RI, kemudian Kepala BNPB RI mengÂalokasikan Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
Bahwa pada tanggal 30 September 2019, BNPB RI menerbitkan SK Nomor: 163.3 Tahun 2019 tenÂtang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran PemÂbantu Penanganan Darurat BenÂcana dengan menetapkan, Nasir Suruali selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan La Ucu selaku Bendahara Pengeluaran PembanÂtu pada BPBD Kabupaten SBB.
Dalam perjalanannya, dilakukan pergantian PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah KabuÂpaten SBB melalui Surat KeputuÂsan Bupati Nomor:990-32 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan menetapkan, Marlin MaÂyaut selaku PPK dan Muid Tulapessy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Menurut JPU, BNPB mengalokaÂsikan Dana Siap Pakai sebesar Rp37.310.000.000,00 yang diperÂuntukkan untuk membiayai 4 komponen kegiatan, anggaran tersebut berada dalam rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 yang berasal dari Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak, yang seharusnya masih berada pada rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kemudian Pemkab SBB menerÂbitkan surat Nomor: 360/1119 tangÂgal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya OperaÂsional sejumlah Rp2.258.840.000,00
Yang mana tanpa persetujuan permintaan usulan penggunaan sisa DSP dari BNPB RI, pada bulan Oktober tahun 2021, Marlin Mayaut bersama-sama dengan Muid TulaÂpessy dan Azis Sillouw melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sebesar Rp1.000.000.000,00.
Dari hasil pencairan sisa DSP tersebut, dilakukan pembagian untuk duanya dengan Penguasaan Terdakwa Muid Tulapessy sejumÂlah Rp400.000.000,00 dan PengÂuasaan terakwa Marlin Mayaut sejumlah Rp600.000.000,00, seÂlanÂjutnya BNPB RI membalas Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional melalui surat Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak perÂmintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk biaya operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Surat penolakan dari BNPB RI terbit tanggal 16 November 2021, pada saat itu sudah terlanjur dilakukan pencairan dan sudah dihabiskan, sehingga tidak bisa mengembalikan sisa DSP tersebut ke Kas Negara.
Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Marlin Mayaut selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa Muid selaku bendahara yang didakwa lebih dahulu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebeÂsar Rp1.000.000.000,00 berdasarÂkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Maluku.
Terdakwa diancam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang NoÂmor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 TaÂhun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,â Tuturnya. (S-26)